Singsingkan Lengan Baju Perangi Kualitas Udara Jakarta yang Memburuk Saat Musim Kemarau

Liputan6.com, Jakarta - Musim kemarau hampir di depan mata, membawa serta ancaman polusi Jakarta yang biasanya memburuk di periode tersebut. Itu merupakan satu dari tiga topik lain: pencemaran air, limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), dan pengelolaan sampah, yang disoroti Menteri Lingkuhan Hidup (MenLH), Hanif Faisol Nurofiq, di acara diskusi bersama para pelaku usaha kawasan industri di Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang (Jabodetabek).

"Pada akhir April atau awal Mei, kita akan sama-sama memasuki musim kemarau, yang mana berkaca pada yang sudah-sudah, itu membuat kita harus lebih mencermati kualitas udara di Jabodetabek," katanya mengawali pengarahan di acara yang berlangsung di Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

MenLH menyambung, "Dalam hal ini, pendekatan-pendekatan persuasif dan preventif harus kita kedepankan, meski di dalam Undang-Undang (Nomor) 32 (Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), kami diminta melakukan pendekatan kuratif saat pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil."

"(Kami berdiksusi tentang) kesiapan memitigasi kualitas udara Jakarta yang biasanya cenderung tidak baik saat musim kemarau. Namun, bukan berarti (kualitas udara Jakarta dan sekitarnya) baik saat musim hujan," ia menggarisbawahi.

Saat musim kemarau, Hanif menjelaskan, aerosol yang terbentuk dari polutan-polutan di udara tidak bisa turun, karena tidak ada hujan. Itu akhirnya terjebak di gedung-gedung dan jalan-jalan, yang kemudian menyebabkan penurunan kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya.

Selain dengan menyepakati mitigasi penurunan kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya dengan para pelaku kawasan industi, Hanif menyebut, pihaknya akan melibatkan pemerintah kota di wilayah Jabodetabek. "Bagaimana kita menahan polusi udara. Salah satunya memang harus menurunkan air, tapi nanti kita diskusikan lebih lanjut," ujar dia.

MenLH menggarisbawahi bahwa menurunkan air di Jabodetabek untuk memperbaiki kualitas udara terbilang berisiko, karena ada potensi banjir. "Dua risiko ini harus kita timbang dengan hati-hati. Maka itu, (diskusi) hari ini akan lebih berfokus pada menyiapkan diri," ungkapnya.

Pemantauan kualitas udara di setiap kawasan industri di Jabodetabek, kata MenLH, akan dimandatkan melalui Keputusan Menteri, mengingat belum ada Peraturan Menteri yang mengatur hal tersebut. "Kawasan Berikat Nusantara (KBN), misalnya, mereka sudah membangun SPKU (Stasiun Pemantauan Kualitas Udara)," Hanif mencontohkan.

"Kami akan meminta SPKU dibangun di semua kawasan industri. Tapi yang paling utama sebenarnya kesediaan mereka (pelaku usaha kawasan industri) mengonversi (bahan bakar) dari batu bara jadi gas," bebernya.

Kendati demikian, Hanif mengaku, perubahan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, perubahan bahan bakar bisa saja berarti penggantian alat, yang tentunya tidak murah. "Tapi bukan berarti tidak bisa," ujar dia. "Bahan bahan gas itu menghasilkan polusi paling sedikit. Jadi, konversi ke gas nantinya akan jauh mengurangi polusi udara Jabodetabek."

MenLH juga menyebut pemilihan bahan bakar kendaraan sebagai salah satu pendekatan mengupayakan perbaikan kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya. "Mobil ada 24 juta unit di Jakarta saja. Kemudian yang besarnya hampir 30 ribu unit," kata dia.

"Itu (asap buang kendaraan bermotor) berkontribusi 35 persen (pada polusi udara Jakarta), dan sebaiknya bahan bakar diubah jadi Pertalite atau Dexlite," imbuhnya. "Tapi, itu perlu subsidi dari pemerintah, baik secara keuangan maupun SDM. Maka itu, kami sedang berdiskusi terkair ini."

MenLH mengatakan bahwa pihaknya sedang mengajukan izin prakasa terkait penanganan kualitas udara di Jabodetabek. "Ini khusus karena jumlah (penduduknya) 30,4 juta orang. Tidak main-main," ucapnya.

Sebagai konteks, izin prakarsa adalah persetujuan dari Presiden pada pemrakarsa untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, baik RUU, RPP, atau Perpres, yang tidak termasuk dalam program penyusunan undang-undang.

Bila kualitas udara Jakarta nantinya begitu buruk di musim kemarau, Hanif berjanji, pihaknya akan meminta pengurangan aktivitas kawasan industri. "Kita harus sama-sama ngerem dulu sambil konversi ke gas," ia menyebut.

MenLH berkata, "Kawasan industri rata-rata tumbuhnya agak cepat. Satu kawasan bisa berisi lebih dari 100 tenant. Jadi kadang-kadang mengawasi yang bergerak cepat ini tidak sederhana. Pendekatan hukum tidak selalu efektif bila dilihat dari sisi ekonomi yang kini sedang kita upayakan bersama."

Sebelumnya saat pemaparan, Hanif sempat mengungkap lima penyebab utama penurun kualitas udara Jakarta, terutama selama musim panas. Pertama, penggunaan BBM dan alat transportasinya, yang sesuai pernyataannya, menyumbang 35 persen dari penurunan kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya.

"Kedua adalah pembakaran ketel uap atau boiler. Kemudian, open burning. Open burning masih bisa kami pantau dari satelit dan pengamatan lapangan di beberapa lokasi yang tersebar di sekitar Jabodetabek," bebernya.

Hanif berkata bahwa opening burning wajib ditertibkan melalui pendekatan hukum. "Kami akan melakukan pendekatan hukum pada kegiatan open burning, terutama open burning ilegal. Tercatat ada 120 titik (open burning) di Jabodetabek. Ada tiga perusahaan yang sedang kami proses melalui pendekatan hukum saat ini."

Keempat, sambung MenLH, rekonstruksi dan konstruksi bangunan yang saat ini masih berkembang di Jabodetabek. "Yang terakhir adalah aerosol atau polutan-polutan yang saling mengikat dan tidak bisa lepas di udara," ia menambahkan.