G20 Perpanjangan Keringanan Bayar Utang bagi Negara Miskin Terdampak Corona

Liputan6.com, Jakarta - Para Menteri Keuangan beserta Gubernur Bank Sentral dari kelompok G20 telah mengadakan pertemuan ketiga yang dilaksanakan secara virtual pada Sabtu, (18/07) lalu.

Forum ini menyepakati pemberian keringanan pembayaran utang luar negeri (Debt Service Suspension Initiative) kepada negara-negara miskin yang terdampak COVID-19 akan terus berlanjut.

Selain itu, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 juga menyepakati pentingnya perluasan akses ekonomi, pendidikan, dan lapangan kerja bagi perempuan, pemuda, dan UMKM, pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur (infratech), dan penguatan resiliensi sektor keuangan.

“Oleh karena itu, dalam kondisi belum ditemukannya solusi medis untuk menangani COVID-19, penguatan kerjasama G20 sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang lebih dalam pada perekonomian global,” terang Kepala Departemen Komunikasi, Onny Widjanarko dalam keterangan resmi Bank Indonesia, Senin (20/7/2020).

Dalam kesempatan ini, IMF juga menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 diperkirakan berskala lebih besar dan berdurasi lebih lama dari perkiraan. Hal itu menyebabkan perekonomian global akan terkontraksi pada 2020.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Di sisi lain, perbaikan indikator ekonomi akibat pembukaan kembali kegiatan ekonomi dan dukungan kebijakan stimulus moneter serta fiskal di berbagai negara, masih relatif lemah. Dengan perkembangan tersebut, perekonomian global diperkirakan baru akan kembali tumbuh positif pada 2021.

“Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia menyampaikan pentingnya peran bauran kebijakan dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 serta dukungan komunikasi kebijakan untuk menjaga kepercayaan para pelaku di pasar keuangan. Lebih lanjut, Bank Indonesia menekankan peran penting lembaga keuangan internasional dalam mendukung upaya peningkatan resiliensi ekonomi dan stabilitas sistem keuangan global,” jelas Onny.

Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah dan lembaga/instansi terkait akan terus berupaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Serta mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi COVID-19 .

Negara-negara anggota G-20 memutuskan untuk membebaskan pembayaran utang bagi negara-negara termiskin di dunia selama satu tahun. Negara-negara tersebut diharapkan fokus pada perjuangan menghadapi pandemi Virus Corona.

G20, yang merupakan gabungan negara dengan ekonomi terbesar di dunia, juga menegaskan kembali janji untuk mengerahkan semua alat kebijakan yang tersedia, untuk menangani krisis kesehatan dan ekonomi yang disebabkan COVID-19.

Dengan lebih dari dua juta kasus dan kematian mendekati 130.000 di seluruh dunia, banyak dari negara-negara kurang berkembang menghadapi beban terberat. Negara tersebut tidak memiliki kekuatan dana belanja untuk menangani pengobatan dan ekonomi yang terpuruk akibat langkah lockdown yang mereka diberlakukan untuk menahan virus. 

Para menteri keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 dikatakan mendukung penghentian pembayaran utang untuk negara-negara termiskin. Dikatakan pula jika semua kreditor resmi bilateral akan berpartisipasi dalam inisiatif ini.

"Negara-negara miskin tidak perlu khawatir tentang pembayaran selama 12 bulan ke depan," ujar Menteri Keuangan Saudi Mohammed Al-Jadaan, yang saat ini memimpin G-20, melansir laman AFP, Kamis (16/4/2020).

Inisiatif ini akan menyediakan hampir USD 20 miliar likuiditas langsung, bagi negara-negara miskin untuk digunakan sebagai dana sistem kesehatan. "Dan mendukung mereka menghadapi COVID-19," kata Mohammed Al-Jadaan dalam konferensi pers.

"G20 menaruh uang kami di tempat yang kami tuju, dan berkomitmen untuk lebih mendukung dunia saat menghadapi pandemi ini," dia menambahkan,.

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia sebelumnya telah menyerukan kepada pemerintah untuk memberikan keringanan utang kepada negara-negara yang paling membutuhkan.

Para menteri keuangan dari Kelompok G-7 yang berisi negara maju sepakat untuk melakukannya. Ini juga meliputi meliputi dukungan China dan Rusia.

Para pemimpin IMF dan Bank Dunia menyambut pengumuman itu. Lembaga ini menyebutnya sebagai "inisiatif yang kuat dan tindakan cepat yang akan memberikan banyak hal untuk melindungi kehidupan dan mata pencaharian jutaan orang yang paling rentan."

Pemberi pinjaman yang berbasis di Washington telah bergegas untuk menggelar pembiayaan darurat dan telah menerima permintaan bantuan dari 100 negara.

IMF memiliki kapasitas pinjaman USD 1 triliun dan telah menggandakan fasilitas pembiayaan daruratnya. Lembaga ini juga fokus pada negara-negara termiskin yang membutuhkan bantuan paling lunak.

"Target kami adalah melipattigakan apa yang kami lakukan untuk negara-negara ini," ujar Kepala IMF Kristalina Georgieva.