Duga Ada Korupsi, Prabowo Batalkan Kontrak Alutsista Rp 50 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo buka-bukaan soal kepimpinan kakaknya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dia nilai kebal terhadap korupsi.

Pasalnya, menurut Hashim, setelah 2 bulan menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo membatalkan kontrak-kontrak alutsista yang diduga dikorupsi. Hal itu disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah stasiun televisi swasta di YouTube.

"Saudara-saudara, saya mau buka saja prestasi Prabowo. Dua bulan jabat Menteri, dia batalkan kontrak-kontrak alutsista, di Kementerian Pertahanan senilai Rp 50 triliun," ujar Hashim, sebagaimana ditulis Senin (20/7/2020).

Hashim sendiri mengaku kaget mendengar cerita kakaknya beberapa bulan lalu, tepatnya, saat tahun baru lalu. Dia bilang, Prabowo tidak menandatangani kontrak itu dan mengembalikan Rp 50 triliun ke Kementerian Keuangan.

"Rp 50 triliun dia tidak mau tanda tangan, dia batalkan uang itu lalu dikembalikan ke Menteri Keuangan," katanya.

Hashim bilang, Prabowo enggan terlibat kasus korupsi sehingga membatalkan kontrak alutsista tersebut.

"Dia bilang ke saya, 'Saya tidak mau terlibat korupsi. Ini kontrak korup'. Dia orang low profile, dia bilang nggak mau terlibat korupsi," kata Hashim.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani turut bicara soal belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Dengan anggaran yang besar, belanja alutsista dinilai wajar karena merupakan bagian memperkuat pertahanan Indonesia. Adapun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi terbesar yaitu Rp 131,2 triliun.

"Bagaimana dengan Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, apakah penting untuk membuat alutsista kita kuat? Iya, penting," ujar Sri Mulyani dalam video rekaman live Instagram yang diunggah di akunnya @smindrawati, ditulis Senin (20/7/2020).

Tidak cuma anggaran belanja pertahanan, belanja pendidikan, belanja kesehatan, hingga belanja infrastruktur juga krusial dan penting. Hanya saja, penggunaannya harus hati-hati dan tepat sasaran agar tidak bocor dan dikorupsi.

"Jadi segala sesuatu belanja itu banyak yang harus diperhatikan dan tentu kita harus menjaga agar tidak bocor, tidak dikorupsi, tepat sasaran dan tepat kualitas," katanya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan dalam negeri. Hal ini demi menggerakan perekonomian Indonesia di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas yang digelar secara tertutup di Istana Negara Jakarta, Selasa 7 Juli 2020. Menurut dia, Kementerian Pertahanan bisa membeli produk alutsista di perusahaan dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, atau PT PAL.

"Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI, beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," kata Jokowi dalam keterangan pers yang dirilis Sekretariat Presiden, Rabu (8/7/2020).

"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu gowth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," sambungnya.

Jokowi menyebut anggaran Kementerian Pertahanan yakni, Rp 117 triliun. Anggaran tersebut merupakan yang paling besar dibandingkan kementerian lainnya.

Dia mengingatkan jajaran menterinya untuk mempercepat belanja pemerintah untuk menggerakkan perekonomian. Pasalnya, kuartal ketiga tahun ini akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi.

"Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang," ucap Jokowi.