Kementerian PUPR Bina Kontraktor Nasional Tingkatkan Kualitas Infrastruktur

Kementerian PUPR selaku pembina jasa konstruksi nasional terus mendorong dan melakukan pembinaan peningkatan profesionalitas kontraktor nasional.

oleh Liputan6.com diperbarui 05 Agu 2020, 12:00 WIB
Diterbitkan 05 Agu 2020, 12:00 WIB
Progres Pembangunan LRT Rute Cawang-Dukuh Atas
Pekerja menyelesaikan pembangunan jalur kereta ringan atau LRT Jabodebek rute Cawang-Dukuh Atas di Cawang, Jakarta, Senin (29/4/2019). Menurut PT Adhi Karya selaku kontraktor pelaksana proyek LRT, pembangunan jalur LRT mencapai 47,95 persen (data per akhir Maret 2019). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pembina jasa konstruksi nasional terus mendorong dan melakukan pembinaan peningkatan profesionalitas kontraktor nasional baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

Pembinaan kontraktor swasta nasional agar berdaya saing dan profesional dilakukan mulai dari pemaketan pekerjaan di Kementerian PUPR yang sebagian besar nilai pekerjaannya di bawah Rp 100 miliar sehingga bisa diikuti oleh kontraktor swasta nasional dengan kualifikasi usaha menengah dan kecil.

"Karena tekanan ekonomi akibat Pandemi COVID-19, sektor jasa konstruksi di Indonesia harus terus berjalan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut yakni memberikan lebih banyak peluang bagi UMKM/kontraktor dengan kualifikasi usaha berskala kecil, mengikuti kaidah keselamatan konstruksi, dan melakukan pengadaan jasa konstruksi yang kompetitif untuk menghasilkan infrastruktur yang berkualitas," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu (5/8).

Dikatakan Menteri Basuki, penguatan dan peningkatan kesempatan kerja bagi jasa konstruksi nasional dengan kualifikasi usaha menengah dan kecil terus dilakukan lewat sejumlah peraturan yang diterbitkan Pemerintah.

Salah satunya dengan penerbitan perubahan Peraturan Menteri (Permen) nomor 31 Tahun 2015 menjadi Permen nomor 7 Tahun 2019, sehingga jika sebelumnya segmen pasar pekerjaan konstruksi senilai Rp 50 miliar itu termasuk paket besar, dinaikkan menjadi di atas Rp 100 miliar baru masuk kategori paket besar.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gunakan Bahan Baku Dalam Negeri

Memantau Proyek Pembangunan MRT Fase II di Taman Monas
Alat berat melakukan pengerukan saat menyelesaikan proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) fase II rute Bundaran HI-Kota di Taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (2/7/2019). Kontraktor dan konsultan pembangunan MRT fase II akan melibatkan perusahaan Jepang. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Selain memberikan kesempatan yang lebih besar bagi usaha jasa kontruksi skala menengah dan kecil, Menteri Basuki menyatakan Kementerian PUPR juga terus mendorong penggunaan material dan peralatan produksi dalam negeri untuk setiap pembangunan. Sehingga mampu mengurangi ketergantungan atas impor.

Contohnya, Kementerian PUPR membeli karet untuk campuran aspal, pembelian alat berat dari PT. Pindad, pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), penggunaan material precast dan lainnya.

Lebih jauh, Basuki menyebut pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam indeks daya saing dan kesejahteraan suatu negara. Infrastruktur juga memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terlebih di saat Pandemi COVID-19.

"Untuk itu Kementerian PUPR telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung agar kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan stabil. Sekaligus terus bertumbuh lewat pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya