Pemerintah Tak Mau Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Perdebatan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi covid-19. Baik dari sisi kesehatan maupun kebijakan fiskal melalui berbagai skema pendanaan. Meski begitu, pemerintah tak ingin isu terkait alokasi anggaran ini menjadi fokus utama.

Untuk itu, pemerintah menerbitkan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020).

Staf Khusus Menteri Keuangan, Masyita Crystalin mengatakan, melalui Perpu tersebut maka kebijakan pembiayaan penanganan covid-19 dapat dilakukan sesuai perkembangan.

“Di tahun ini, yang dilakukan pemerintah adalah berusaha membuat constraint anggaran itu tidak menjadi isu utama. Oleh karena itulah Perppu itu dibuat di awal tahun,” ujar dia dalam diskusi Perspektif Indonesia Radio Smart FM, Sabtu (5/9/2020).

Setelah itu, lanjut Masyita, pemerintah harus berupaya untuk melakukan percepatan serapan anggaran sekaligus menjaga good governance.

Diantaranya, disebutkan Masyita bahwa pemerintah telah melakukan beberapa pemangkasan birokrasi untuk mempercepat serapan anggaran tahun ini.

“Kita berusaha secepat mungkin, sehingga banyak proses anggaran yang sudah di-cut juga prosesnya dipermudah. Sehingga masih memenuhi dua ini, berusaha secepat mungkin tapi juga berusaha menjaga good governence,” kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, meminta agar program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah diusulkan ditingkat pusat maupun daerah dan Kementerian serta Lembaga bisa selesai dalam satu mimggu ini. Paling tidak, pekan depan alokasi anggaran PEN sudah dalam tahap final.

Airlangga menyebut, berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah ada perubahan-perubahan realokasi yang dilakukan. Di mana dari total anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp 695,2 triliun realokasinya mencapai sebesar Rp 679 triliun. Sehingga masih ada ruang Rp 16 triliun untuk beberapa program yang belum masuk di dalam anggaram tersebut.

"Dan total daripada anggaran yang sudah tereaokasi dari Rp 695 triliun adalah Rp 679 triliun. Jadi hampir seluruh program terpakai dan masih ada 1 minggu mendetailkan yang perlu tambahan," kata dia dalam konferensi pers di kantor dia, Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Sementara itu, terkait dengan vaksin pemerintah memastikan saat ini sudah tersedia dan untuk anggaran awal atau uang muka vaksin mencapai Rp 3,3 triliun. Sementara seluruh dana yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 37 triliun keseluruhan tahun depan.

Menteri Koordinator Peerekonomian itu melanjutkan, dari aspek perekonomian posisi sektor keuangan tetap kuat. Di mana posisi Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal masih berada di batas aman yakni 8 persen, sedangkan di perbankan per 31 Agustus adalah 23,1 persen Kemudian per Juli dana pertumbuhan kredit tumbuh 8,35 persen. "Jadi DPK cukup meningkat," singkat dia.

Restrukturisasi daripada sektor keseluruhan mencapai Rp 857,6 triliun dan sektor korporasi sudah restrukturisasi sebesar Rp 527 triliun untuk 1,42 juta debitur. Sementara untuk UMKM tercatat Rp 354 untuk 5,76 juta nasabah

Dan penempatan dana pemerintah di Bank Himbara sebesar Rp 30 triliun realisasinya sebesar Rp 79,7 triliun dan ini hampir 3 kali lipat. Sedangkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari Rp 11,5 triliun masih perlu didorong.

"Kemudian kalau kita lihat juga di sektor UMKM penyaluran KUR ini per September targetnya Rp190 triliun realisasinya sudah Rp103 triliun dan jumlah nasabah tambahannya adalah 3 juta," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com 

Sebelumnya, pemerintah menganggarkan belanja kesehatan Rp 169,7 triliun pada APBN 2021. Jumlah ini setara 6,2 persen dari belanja negara.

“Reformasi sistem kesehatan akan dilakukan dengan tujuan memperkuat kapasitas sistem kesehatan baik dari aspek ketahanan kesehatan, pemerataan pelayanan kesehatan, serta penguatan aspek promotif preventif kepada masyarakat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sidang paripurna, Selasa (1/9/2020).

Adapun tujuan akhir yang ingin dicapai adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat termasuk kesiapan sistem dalam menghadapi kondisi terburuk seperti pandemi Covid-19 ini di masa mendatang.

“Pemerintah sepakat bahwa keberadaan vaksin akan berdampak kepada keberhasilan penanganan Covid-19. Untuk itu, dalam RAPBN tahun 2021 Pemerintah telah mengantisipasi alokasi untuk kebutuhan pengadaan vaksin dan imunisasi, alokasi untuk sarana dan prasarana, serta laboratorium dan litbang untuk penguatan riset vaksin,” jelas Menkeu.

Upaya pengadaan vaksin direncanakan menggunakan produksi dalam negeri melalui kerja sama, termasuk transfer pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, pengembangan vaksin memperhatikan aspek cepat, efektif, dan mandiri.

Hingga saat ini, proses pengadaan vaksin memasuki tahap uji klinis, sebelum dapat diproduksi, didistribusi, dan digunakan secara massal. Proses pengadaan vaksin sampai dengan proses vaksinasi kepada masyarakat, termasuk distribusi vaksin dan penyiapan personel medis, akan melibatkan koordinasi dan sinergi yang intensif antara K/L, BUMN, Pemda, dan swasta.