Pemerintah Siapkan Perpres soal Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur pengadaan vaksin dan vaksinasi Covid-19.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Airlangga Hartarto.

"Untuk vaksin, pemerintah menyiapkan Perpres pengadaan vaksin dan vaksinasi dan ini akan mengatur berbagai proses," kata Airlangga dalam konferensi pers, Jumat (18/9/2020).

Adapun, proses tersebut meliputi pengadaan, pembelian, distribusi vaksin dan pelaksanaan imunisasi. Kata Airlangga, hal ini akan dikoordinasikan pada rapat-rapat selanjutnya.

Sebelumnya, pemerintah sudah berkomitmen untuk menyediakan 30 juta dosis vaksin pada akhir 2020 ini.

Airlangga mengatakan, pemerintah ingin segera menyetop penyebaran virus corona di Tanah Air. Sehingga apa yang harus dilakukan yakni dengan segera memperoleh akses terhadap vaksin.

"Pemerintah sudah melakukan uji klinis vaksin bukan hanya yang sedang berlangsung di Indonesia, tapi juga di China, Brazil, Bangladesh, Turki, dan ini diharapkan selesai di bulan Desember (2020). Akses vaksin yang diperoleh besarnya adalah 250-300 juta," jelasnya dalam sesi teleconference, Selasa (15/9/2020) lalu.

Sebagai proyeksi, ia memperkirakan pada kuartal IV tahun ini Indonesia akan memiliki 30 juta dosis vaksin. Sehingga pada 2021 mendatang akan terdapat 300 juta dosis vaksin Covid-19.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim penanganan pandemi Corona atau Covid-19 di Indonesia kian membaik. Tidak seperti di waktu awal penyebaran virus Corona di mana penanganan oleh pemerintah diakui masih belum rapih.

"Penanganan covid secara nasional sekarang berjalan makin rapih, main baik. Memang awal Maret, April, Mei, kita masih banyak alami hambatan. Tapi sekarang sudah makin tertib penanganannya," ujar dia dalam webinar bertajuk 'Launching Pernak Pernik Bangga Buatan Indonesia', Rabu, (16/9

Menurutnya penanganan pandemi oleh Pemerintah akan semakin baik apabila vaksin penawar virus mematikan itu telah ditemukan. Mengingat dengan kehadiran vaksin, penyebaran virus jenis baru Corona ini bisa diakhiri.

"Sudah makin tertib penanganannya. Tentu untuk menghilangkan kita harus menunggu obat dan vaksinnya," paparnya.

Kemudian, dia menyebut maksimal ada 40 juta vaksin anti Corona akan tiba di Indonesia pada awal Desember mendatang, bahkan bisa lebih cepat. Imbasnya situasi krisis akibat virus mematikan itu diyakini hanya akan berlangsung selama dua bulan kedepan.

"Vaksin pertama akan masuk di Indonesia pada awal Desember. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Kalau schedule ini bisa berjalan dengan baik, dengan jumlah 30 juta sampai 40 juta vaksin pada tahun ini. Maka kritikal time kita adalah 2 bulan ini," tegas dia.

Sehingga untuk proses pemulihan ekonomi nasional diyakini mulai berlangsung pada awal tahun 2021. "Setelah itu nanti kuartal pertama tahun depan keadaan akan menjadi makin baik," imbuh dia.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh pelaku usaha di dalam negeri, khususnya UMKM untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi perdagangan yang kembali bebas. Mengingat selama ini UMKM menjadi ujung tombak dalam perekonomian nasional.

"Teman-teman di UMKM ayo siap kan diri. Kita menghadapi pertandingan yang lebih bebas lagi kedepan. Indonesia harus lebih baik. UMKM harus bangga bahwa anda adalah ujung tombak dan tulang punggung dari ekonomi Indonesia," tukasnya. 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, pihaknya terus mendorong kerjasama multilateral dalam pengadaan vaksin Covid-19 untuk masyarakat Indonesia.

Selain bekerjasama dengan lembaga kesehatan dunia, didorong pula opsi bantuan finansial melalui mekanisme Official Development Assistance (ODA) yang diharapkan dapat membuat harga vaksin menjadi lebih murah.

"Yang pasti, dengan bantuan financial ODA diharapkan harga vaksin akan lebih murah dibanding mekanisme yang lain," kata Menlu Retno dalam tayangan virtual, Rabu (16/9/2020).

Sejak awal, Indonesia gencar melakukan diskusi pengadaan vaksin dengan negara-negara lain. Pemerintah terus berkomunikasi dengan Covac Facilities, yang merupakan aliansi pengembangan vaksin yang dipimpin Gavi, Koalisi untuk Kesiapan Inovasi Epidemi (CEPI), dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memastikan ketersediaan vaksin dan harga yang bakal ditetapkan nantinya.

Kemudian pada hari ini, pemerintah juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan UNICEF dalam pengadaan infrastruktur distribusi vaksin. Retno bilang, dengan adanya infrastruktur yang memadai, penyaluran vaksin akan lancar dan tidak mengalami hambatan berarti.

"Dengan MoU ini, ketika vaksin (yang didapatkan) lewat jalur multilateral sudah ada, maka infrastrukturnya sudah ada sehingga tidak terjadi delay dalam delivery-nya," tutur Retno.

Retno menegaskan, saat ini pemerintah menjalankan seluruh ikhtiar agar masyarakat Indonesia bisa bebas dari pandemi Covid-19. Usaha tersebut dilaksanakan dengan berbagai kerjasama baik jangka pendek melalui kerjasama pengadaan vaksin maupun jangka panjang melalui pengembangan vaksin merah putih.

"Kerja sama dengan pihak dalam negeri dan luar negeri bukan lagi jadi opsi, tapi jadi keharusan agar kita bisa menang dalam melawan Covid-19," tandasnya.