Thailand jadi Mitra Dagang Strategis Indonesia di Kawasan ASEAN

Liputan6.com, Jakarta - Bersamaan dengan dibukanya secara resmi Trade Expo Indonesia 2020 Virtual Exhibition, KBRI Bangkok mengadakan pertemuan bisnis pada Selasa (10/10) lalu di Bangkok. Walaupun masih ditengah situasi pandemi, pertemuan bisnis yang menerapkan aturan protokol yang ketat berlangsung lancar dihadiri pebisnis Indonesia dan Thailand.

Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Bangkok, Dicky Komar menekankan pentingnya Thailand sebagai mitra Indonesia di sektor perdagangan dan investasi.

“Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Thailand telah berlangsung bahkan jauh sebelum adanya hubungan diplomatik di tahun 1950. Indonesia dan Thailand perlu memperkuat posisi sebagai mitra strategis khususnya di kawasan dengan memperluas cakupan produk dalam rantai nilai regional dan meningkatkan kerja sama investasi,” jelas Dicky.

Pertemuan bisnis dirangkai dalam kegiatan memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Thailand.

“Dibawah tema Inovasi dan Kreativitas, kedua negara mau tidak mau harus inovatif dan kreatif dalam mengubah tantangan di situasi pandemi menjadi peluang untuk memulihkan perekonomian,” sambung Dicky.

Ketua Indonesia-Thai Chamber of Commerce, Chandra Hartono Jokowidjaja dan Ketua Joint Foreign Chamber of Commerce in Thailand, Stanley Kang sama-sama optimis masih banyak potensi bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh pebisnis Thailand dengan Indonesia.

Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, jejaring bisnis Indonesia dan Thailand terus diperkuat sehingga potensi dapat menjadi bisnis konkret.

Direktur Pusat Promosi Investasi Indonesia di Singapura, Mohamad Faizal yang turut hadir secara virtual mengajak pebisnis Thailand berinvestasi ke Indonesia utamanya di sektor infrastruktur, manufaktur, maritim, pertanian, pariwisata, ekonomi digital dan ekonomi kreatif.

Lebih dari 130 pebisnis berpartisipasi menggali peluang dagang dan investasi di Indonesia. Selain produk pertanian, makanan dan minuman, minyak sawit, perikanan, pati jagung dan kertas, diminati pula kerja sama ekonomi kreatif dan potensi investasi dibidang manufaktur.

Pertemuan bisnis ini sekaligus ajang promosi Trade Expo 2020. Diakhir pertemuan bisnis, peserta mengunjungi Trade Expo secara virtual menggunakan fasilitas yang disediakan. Pelayanan KBRI Bangkok disediakan sampai 16 November mendatang. Pameran virtual Trade Expo masih dapat diakses sampai dengan 10 Desember 2020.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyambut baik sikap pemerintah Thailand yang menghentikan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (safeguard) produk baja canai panas.

Keputusan tersebut semakin membuka peluang bagi Indonesia untuk terus mendorong ekspor produk baja canai panas ke Negeri Gajah Putih tersebut.

"Kami mengapresiasi sikap pemerintah Thailand yang menghentikan pengenaan bea masuk safeguard baja canai panas. Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor, khususnya produk baja canai panas ke Thailand. Kami melakukan upaya pengawalan dan pembelaan atas kepentingan Indonesia untuk memastikan Indonesia tetap dikecualikan dari safeguard sejak penyelidikan awal sampai peninjauan ulang (review) pengenaan," ujar Mendag Agus di Jakarta, Kamis (1/10).

Menurut Agus, keputusan penghentian pengenaan bea masuk safeguard diambil Pemerintah Thailand karena industrinya sudah pulih dari kerugian. Tindakan safeguard impor baja canai panas telah diterapkan Pemerintah Thailand sejak Desember 2014.

Namun, Indonesia bersama sejumlahnegara berkembang lainnya berhasil memperoleh pengecualian. Saat itu, bea masuk safeguard pertama kali ditetapkan sebesar 21,92 persen.

Lalu, pada 2016 tarif diturunkan menjadi 21,52 persen. Kemudian, pada 2017 diturunkan menjadi 21,13 persen. Setelah dilakukan review pertama, pengenaan safeguard diperpanjang dari Juni 2017 hingga 6 Juni 2020.

Sesuai aturan World Trade Organization (WTO), tarif yang dikenakan pada periode perpanjangan harus lebih liberal, yaitu tarif tahun selanjutnya harus lebih kecil dari pengenaan awal. Tarif safeguard pada perpanjangan pertama dimulai dari 21 persen, lalu diturunkan sebesar 0,13 persen pada setiap tahun berikutnya.

"Pemerintah Indonesia terus mengamati aktivitas pengamanan perdagangan (trade remedy) negara mitra dagang, terutama yang menyangkut komoditas ekspor Indonesia," jelasnya.