Rincian Aksi Negara G20 untuk Percepat Pemulihan Ekonomi Global

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bersama dengan Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Kabinet, mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 (G20 Leaders’ Summit) yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 21 dan 22 November 2020.

Pertemuan ini dipimpin oleh Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, dan dihadiri oleh para Kepala Negara/Pemerintahan negara anggota G20, negara undangan, dan wakil dari organisasi Internasional.

Pertemuan membahas 2 agenda. Pertama, Overcoming the Pandemic and Restoring Growth and Jobs. Dan kedua, Building an Inclusive, Sustainable and Resilient Future.

Dunia saat ini masih menghadapi ketidakpastian yang tinggi, dimana output global diproyeksikan turun 4,4 persen tahun ini (IMF WEO, October 2020). Selanjutnya, pemulihan yang gradual akan terjadi di tahun 2021.

Untuk itu, kerja sama multilateral sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan aksi global dalam penanganan pandemi Covid-19, dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan lebih berdaya tahan (resilient).

Pertemuan KTT G20 mengesahkan dokumen Leaders’ Declaration of G20 Riyadh Summit, yang merupakan hasil pembahasan isu-isu G20 melalui 2 jalur, yaitu jalur Finance Track dan jalur Sherpa Track.

“Isu-isu yang terkait kebijakan fiskal, moneter dan keuangan dibahas oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 melalui Finance Track. Sementara isu lainnya seperti energi, pembangunan, perdagangan, pariwisata, lingkungan hidup dan lain-lain, dibahas dalam Sherpa Track,” tulis Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Rahayu Puspasari dalam keterangan resmi, Sealsa (24/11/2020).

Puspa menjabarkan, sejumlah isu Finance Track yang tercantum dalam dokumen Leaders’ Declaration of G20 Riyadh Summit diantaranya terkait dengan Global Economy, Policy Response and the G20 Action Plan, Access to Opportunities and Financial Inclusion, International Financial Architecture, Infrastructure Investment, International Taxation, dan Financial Sector Issues.

Selain itu, G20 menyepakati perpanjangan implementasi Debt Suspension Service Initiative (DSSI) sampai Juni 2021. Keputusan ini merujuk pada manfaat penundaan kewajiban utang melalui DSSI dalam meningkatkan ruang fiskal bagi negara-negara miskin (low income countries / LICs) untuk menangani dampak sosial, kesehatan, dan ekonomi dari pandemi covid-19.

Kebijakan ini nantinya akan direviu kembali atas opsi perpanjangan lebih lanjut pada Spring Meeting 2021. Berdasarkan data terkini, DSSI telah dimanfaatkan oleh 46 dari 77 negara yang eligible dengan total nilai utang yang ditunda pembayarannya senilai USD 5,7 miliar.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

G20 juga menyetujui skema Common Framework for Debt Treatments beyond the DSSI (Common Framework) untuk memfasilitasi penanganan utang yang tepat waktu dan teratur, yang secara efisien menangani kerentanan utang yang sedang berlangsung untuk negara-negara yang memenuhi syarat DSSI.

“Terkait dengan isu perpajakan international, G20 mendukung OECD dalam upaya mencapai konsensus global atas isu perpajakan internasional terkait ekonomi digital,” kata Puspa.

Dengan begitu, konsensus global diharapkan dapat tercapai pada pertengahan tahun 2021. Karena hal ini sangat penting bagi terciptanya keadilan bagi semua negara untuk memanfaatkan pajak dalam upaya pemulihan ekonominya.

“Pertemuan KTT G20 juga menetapkan Italia menjadi tuan rumah/ Presidensi G20 Tahun 2021. Italia akan mengambil tema 3P – People, Planet, and Prosperity,” imbuhnya.

Secara rinci, People dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan (inequality) dan mempromosikan kesempatan yang sama (equal opportunity).

Sedangkan Planet, mendorong kerja sama global dalam melaksanakan komitmen pengendalian perubahan iklim berdasarkan Paris Agreement, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs).

Dan Prosperity untuk mempercepat pemanfaatan teknologi baru dan transformasi digital sebagai sumber pertumbuhan dan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Untuk Finance Track, Presidensi Italia 2021 akan fokus pada sejumlah isu, yaitu: (i) kesehatan; (ii) kerangka pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif; (iii) infrastruktur; (iv) international financial architecture; (v) financial regulation; (vi) financial inclusion; (vii) international taxation; (7) green agenda.

“Di samping itu, pertemuan juga menetapkan Indonesia untuk menjalankan tugas Presidensi G20 tahun 2022, India untuk tahun 2023, dan Brazil untuk tahun 2024,” tutup Puspa.