Volume Lalu Lintas Rendah, Tol Trans Sumatera Rawan kejahatan

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Budi Harto, optimistis pembangunan dan pengoperasian Jalan Tol Trans Sumatera akan menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Namun di masa awal pengoperasiannya, terdapat banyak tantangan yang harus diselesaikan.

Salah satunya terkait potensi tindak kriminal di sekitar. Budi Harto menyampaikan, volume lalu lintas kendaraan di berbagai ruas Tol Trans Sumatera saat ini masih tercatat rendah, sehingga berpotensi mengundang kejahatan.

Tapi, ia menegaskan, Hutama Karya telah mengantisipasi hal tersebut dengan mempersiapkan sejumlah tim patroli yang siaga mengawal aktivitas di Tol Trans Sumatera secara non-stop.

"Dengan trafik yang rendah ini mengundang kejahatan. Oleh karena itu kami menyediakan patroli tiap saat, sehingga para pengguna tol ini akan aman dari gangguan keamanan di sekitar tol," ujar Budi Harto dalam sesi webinar, Rabu (25/11/2020).

Tantangan berikutnya, ia melanjutkan, sejumlah pengendara juga belum bisa melakukan penyesuaian terhadap kehadiran jalan tol baru ini. Khususnya para pengemudi truk angkutan berat atau Over Dimension Over Load (ODOL) yang kerap menerobos masuk jalan bebas hambatan ini.

"Adanya truk-truk yang besar, istilahnya adalah ODOL, over dimension over load, ini merusak jalan tol dan juga mengancam keselamatan pengguna tol. Karena keberadaanya ini tidak standar dengan desain jalan tol ini," ungkap dia.

Kendati begitu, tantangan tersebut tidak menyurutkan niat Hutama Karya menyelesaikan Jalan Tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh. Budi Harto pun berkomitmen untuk menyelesaikan sejumlah ruas tambahan sepanjang 614 km, sebelum seluruh jalan tol ini bisa tersambung lengkap pada 2024.

"Saat ini kami sedang mengerjakan ruas jalan tol sepanjang 614 km yang akan kami selesaikan pada tahun 2022. Saya kira akan dimulai juga ruas-ruas yang lain," pungkas dia.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, PT Hutama Karya (Persero) membutuhkan dana Rp 80,5 triliun untuk pembangunan proyek Tol Trans Sumatera tahap pertama agar kondisi keuangan BUMN ini dalam keadaan sehat.

“Kekurangannya adalah Rp80,5 triliun. Ini kami harap bisa kami terima awal 2023 karena fisiknya 2022 akhir akan selesai,” kata Direktur Utama HK Budi Harto ketika rapat virtual dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antara, pada Selasa 17 November 2020.

Dalam pemaparannya, Budi menjelaskan kekurangan pendananaan itu dengan asumsi BUMN Karya ini mendapatkan dukungan Badan Layanan Umum (BLU) yang akan dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp19 triliun dalam empat tahun.

Adapun kebutuhan pendanaan Tol Trans Sumatera tahap I, kata dia, baik di lima ruas tol sudah beroperasi sepanjang 513 kilometer dan delapan ruas tol dalam proses konstruksi sepanjang 643 kilometer itu mencapai Rp152 triliun.

Kemudian, lanjut dia, ada dukungan konstruksi Rp15 triliun sehingga total seluruhnya untuk tahap I mencapai Rp168,24 triliun.

“Kebutuhan likuiditas yang kami perlukan Rp120 triliun, sudah tersedia sampai tahun 2020 Rp39,7 triliun, di mana Rp27 triliun adalah PMN. Kami juga melakukan pinjaman Rp31 triliun, jadi kami masih perlukan PMN Rp80,5 triliun,” imbuhnya.

Budi melanjutkan agar aliran kas BUMN ini aman hingga 2023, pihaknya setidaknya membutuhkan Rp3 triliun namun dengan catatan proyeksi keuangan merugi karena depresiasi hingga tahun 2029.

Ia memproyeksi pendapatan korporasi setelah pajak (EAT) 2021-2029 akan minus dan baru akan positif diperkirakan tahun 2030.

“Kekurangan cashflow ini akan ditutup dengan CDS (Cash Deficiency Support/fasilitas pinjaman), dari beberapa bank sudah menyampaikan kesanggupan untuk mendukung CDS ini sampai Rp18 triliun,” katanya.

Dukungan CDS itu, kata dia, akan didapatkan dari Bank Mega dan PT Sarana Multi Infastruktur (SMI).

Pemerintah menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2020 sebesar Rp3,5 triliun yang sudah cair dan Rp7,5 triliun dari alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih ditunggu.

Rencannya, tahun 2021 HK akan mendapatkan PMN sebesar Rp6,2 triliun namun dinilai masih belum menutupi kekurangan pendanaan proyek tol Trans Sumatera tahap pertama sebesar Rp80,5 triliun.

“Jadi kalau Rp6,2 triliun ini terlalu kecil, mohon dukungan bapak ibu Komisi XI sehingga aktivitas kami di lapangan bisa kontiyu dan kalau PMN ini terlambat, kami harus menggunakan bridging dari bank,” katanya.