Realisasi Investasi Negara EFTA di Indonesia Capai USD 128,18 Juta

BKPM mencatat realisasi investasi negara EFTA (Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein) di Indonesia hingga kuartal III-2020

oleh Pipit Ika Ramadhani diperbarui 27 Nov 2020, 21:09 WIB
Diterbitkan 27 Nov 2020, 21:04 WIB
FOTO: IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Suasana gedung perkantoran di Jakarta, Sabtu (17/10/2020). International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi minus 1,5 persen pada Oktober, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada Juni sebesar minus 0,3 persen. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi negara EFTA (Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein) di Indonesia hingga kuartal III-2020 telah mencapai USD 128,18 Juta.

“Dari empat negara EFTA, total dari 2016 ada 1.495 proyek yang mempekerjakan 21,17 juta tenaga kerja Indonesia,” ujar Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral BKPM, Fajar Usman dalam webinar bertajuk ‘Mendorong Peningkatan Investasi Melalui Indonesia-EFTA CEPA (IE-CEPA)’, Jumat (27/11/2020).

Fajar Usman merincikan, investasi paling banyak yakni dari Swiss senilai USD 121,19 juta. Menyusul setelahnya ada Norwegia USD 6,94 juta, Islandia USD 45 ribu, dan untuk Liechtenstein USD 0 untuk tahun ini.

“Dari empat negara EFTA ini memang yang terbesar adalah dari Swiss, baru Norwegia kedua. Dan dua negara lainnya relatif sedikit sekali,” kata dia.

Secara tahunan, realisasi investasi negara EFTA ke Indonesia USD 362,35 juta pada 2016, USD 621,04 di 2017, USD 260,48 pada 2018, dan USD 167,81 pada 2019.

Di sisi lain, Fajar menyebutkan 72 persen PMA di Indonesia memang berasal dari Asia. Sementara Eropa 10 persen, Amerika 9 persen, Australia 6 persen, dan Afrika 2 persen.

Sampai kuartal III-2020, realisasi investasi PMA paling banyak berasal dari Singapura mencapai USD 2,59 juta. Sementara akumulasi total investasi PMA Singapura sejak 2015 mencapai USD 46,38 juta.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


UU Cipta Bakal Gaet Banyak Investor, Ini Syaratnya

FOTO: Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju Hadiri Paripurna Pengesahan UU Ciptaker
Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju foto bersama Pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). Rapat tersebut membahas berbagai agenda, salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/JohanTallo)

Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law rupanya cukup menjadi perhatian investor asing. Pasalnya, UU Cipta Kerja ini menjanjikan perizinan atau regulasi yang lebih sederhana dan terintegrasi. Sehingga akan mempermudah proses investasi di Indonesia.

“Saya pikir omnibus law punya objektif yang sangat bagus, yaitu menyederhanakan dan menyelaraskan regulasi dan prosedur. dan ini memang komplain yang banyak kita dengar kenapa sih terlalu sulit untuk melakukan investasi, kenapa terlalu banyak regulasi dan prosedur yang berbelit. Baik pada tingkat pusat maupun regional,” ujar Duta Besar RI untuk Norwegia, Todung Mulya Lubis dalam webinar bertajuk ‘Mendorong Peningkatan Investasi Melalui Indonesia-EFTA CEPA (IE-CEPA)’, Jumat (27/11/2020).

“Saya kira apa yang terjadi dengan omnibus law adalah simplify streamlining all this complicated procedure,” sambung dia.

Todung menekankan, jika aturan implementasi dari UU Cipta Kerja dapat selesai tepat waktu dan berjalan efektif, ini akan menarik banyak investor.

“Buat saya omnibus law ini kalau dia efektif dilaksanakan dan implmented regulationnya bisa keluar ontime dia akan bisa hand in hand dengan IE-CEPA untuk menggaet lebih banyak investment untuk masuk ke Indonesia,” kata dia.

Dengan begitu, akan tercipta iklim investasi yang lebih kondusif dan bisa diprediksi, juga lebih ramping dari sisi perizinan atau regulasi.

“Ratifikasi juga sudah dilakukan oleh Norwegia juga oleh Islandia, mudah-mudahan dalam waktu dekat Indonesia juga bisa melakukan ratifikasi terhadap IE-CEPA sehingga dia bisa dengan omnibus law menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif,” pungkas Todung.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya