Pemerintah Batal Vaksin Covid-19 Massal, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan, vaksin Corona atau Covid-19 tiba di Indonesia secara bertahap. Untuk itu, kemungkinan proses vaksinasi pun tidak dapat dilakukan secara serempak di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menjelaskan dalam proses vaksinasi tidak hanya mempertimbangkan aspek prioritas, melainkan juga aspek geospasial.

“Saya tegaskan apa yang diamanatkan presiden pada rapat rapat kabinet terbatas bahwa didalam vaksinasi ini ada dua, yang satu perhatikan di samping mereka yang berada di Garda depan itu juga harus memperhatikan tentang geospasial atau lokasi dimana terjadi kemungkinan terjadi penumpukan partikel virus,” kata  Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Pengadaan dan Tindak Lanjut Kedatangan Vaksin Covid-19, Senin (7/12/2020).

Menurutnya, itulah yang lebih diutamakan, karena memang sebaran Covid-19 Indonesia ini tidak merata. 

Lanjutnya, jika aspek geospasialnya dipertimbangkan, maka akan diketahui lokasi mana saja yang harus diprioritaskan. Dengan begitu, standar WHO tentang rasio jumlah yang harus diberi vaksin dengan jumlah penduduk itu tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia.

“Dengan asumsi bahwa tidak seluruh wilayah Indonesia terpapar dengan Covid-19 dengan intensitas yang sama. Karena itu saya mohon nanti mendapatkan perhatian terutama di dalam menetapkan pemetaan peta,” katanya.

Untuk menentukan siapa saja yang harus di vaksin dan siapa yang boleh, juga dipertimbangkan tentang tingkat mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain.

“Sehingga penggunaan vaksin nanti betul-betul efisien tidak asal hantam merata, tapi berdasarkan seleksi siapa yang paling berada di Garda depan yang sangat rentan sebagai orang yang akan terinfeksi maupun penyebar,” pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 produk Sinovac tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) malam. Vaksin tersebut kini telah disimpan dalam cold storage Bio Farma, Bandung, Jawa Barat.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, kedatangan gelombang pertama vaksin Covid-19 ini merupakan angin segar bagi pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia.

"Alhamdulillah, kami bersyukur karena vaksin Covid-19 mulai tiba secara bertahap di Indonesia. Ini sebuah langkah maju bukti kerja sama yang kuat lintas Kementerian dan Lembaga, baik Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Badan POM, Bio Farma juga Garuda dan nantinya akan juga didukung oleh semua Pemerintah Daerah, TNI dan Polri," sambut Erick dalam keterangannya, Senin (7/12/2020).

Erick, yang juga Ketua Pelaksana KPCPEN ini menambahkan, vaksin yang tiba ini adalah vaksin bantuan Pemerintah, sedangkan yang akan datang kemudian, sebagian ditujukan untuk vaksin mandiri.

"Vaksinasi akan dilakukan sesudah mendapatkan izin BPOM dan MUI dan rencananya akan tiba di bulan Januari tahun depan," kata Erick.

Vaksin mandiri nantinya ditargetkan untuk masyarakat mampu dan pemerintah akan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan asosiasi pengusaha lainnya.

"Solusi dari pandemi ini adalah gotong royong. Gotong royong menjaga protokol kesehatan gotong royong membantu yang terdampak. Begitu juga dengan vaksinasi, saya ajak masyarakat mampu turut bergotong royong dan kita sudah berkomunikasi dengan Kadin dan banyak asosiasi lainnya," jelas Erick.