Kepala BKPM Akui Kemudahan Usaha Indonesia Masih Tertinggal dari Negara Tetangga

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengakui tingkat kemudahan berusaha di Indonesia masih jauh dibandingkan negara-negara lain.

Di mana saat ini tingkat kemudahan berusaha di Tanah Air berada di level 73, di bawah negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

"Kita punya tingkat kemudahan berusaha di Indonesia ini ini masih jauh sebenarnya harus jujur. Apa sih sebenarnya di sektor mana, kok kita sampai ke level 73," kata Bahlil dalam acara Seminar Evaluasi dan Proyeksi Ekonomi 2020, secara virtual, Rabu (23/12/2020).

Padahal Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan agar kemudahan berusaha di Indonesia bisa ditekan berada di level 50-40. Namun sejak 2018 sampai dengan 2020 tingkat kemudahan berusaha masih berada di level 72-73.

Dia menyadari, ada beberapa sektor yang memang masih lemah. Diantaranya adalah perizinan untuk mendirikan bangunan, perdagangan lintas negara, memulai usaha, pendaftaran properti, dan penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan.

"Ini yang merah-merah ini yang membuat kita lambat, makanya undang-undang Cipta Kerja itu penting," kata dia.

Dia berpandangan, kebanyakan orang malas menjadi pengusaha karena mengurus izin yang terlalu ribet. Bahkan dirinya berani menjamin tamatan mahasiswa kebanyakan lari untuk menjadi karyawan dibandingkan untuk menjadi pengusaha.

"Karena mengurus izin aja susah mintain duit segala macam kadang-kadang ijazah aja belum ambil dari kampus karena nggak punya duit sekarang mau jadi pengusaha tidak bisa," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Di sisi lain, Bahlil juga menyoroti soal pertumbuhan ekonomi yang tidak berkembang. Padahal berdasarkan data pertumbuhan investasi Indonesia selalu tinggi setiap tahunnya. Namun tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi.

"Kenapa demikian? karena icor kita 6,6. Filipina lebih bagus daripada kita. Sampai kapanpun sampai ayam tumbuh gigi pun kalau kita kejar investasi saja yang naik kalau tidak memperbaiki biaya perekonomian ini sama saja tidak bisa maju," tuturnya.

Oleh karena itu, apa yang dilakukan pemerintah dan BKPM saat ini selain mengejar realisasi investasi juga berupaya menekan biaya-biaya ekonomi agar menjadi lebih tinggi.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com