Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah ingin membangun industri dari hilirisasi gas bumi di kawasan terpadu Teluk Bintuni. Ini untuk memanfaatkan gas yang terkandung di wilayah Papua dan Papua Barat.
Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, potensi migas di kawasan Papua dan Papua Barat cukup besar, namun pemanfaatannya saat ini belum optimal karena keterbatasan infrastruktur.
"Gas alam banyak sekali 14,4 TCF. Minyak bumi juga banyak dan belum termanfaatkan," kata Airlangga, dalam Bintuni Energy Forum, di Jakarta, Senin (28/12/2020).
Advertisement
Untuk menyerap produksi gas di wilayah Papua dan Papua Barat, pemerintah pun telah membuat kawasan industri di Teluk Bintuni. Di kawasan tersebut akan dibangun industri hilirisasi gas bumi.
"Kawasan Teluk Bintuni sudah masuk Rencana Pembangunna Jangka Menengah Nasional (RJMN). Tahap selanjutnya 2020-2024 ini kawasan industri prioritas. Ini dibangun hilirisasi gas. Nilai investasinya To 31,4 triliun," papar Airlangga.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kata Pemda
Industri hilirisasi gas tersebut berupa fasilitas petrokimia, rencananya pembangunan fasilitas tersebut dimulai 2022, untuk mempercepat pembangunan pemerintah melakukan terobosan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah Bada Usaha (KBPU) dan pembangunan infrastruktur dilakukan pemerintah.
"Kebutuhan gas bumi disini, akan diperoleh BP dan genting oil. Train 3 juta mensuplai 183 mmcsfd untuk petrokem. Beroperasi pada 2023, tahap pembangunan awal 2022. Jadi, ini bisa menarik industri yang bisa masuk disini," jelasnya.
Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni akan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), untuk mendukung pembangunan industri di wilayah Teluk Bintuni. Sehingga bisa mendukung perekonomian di wilayah tersebut.
"Ini perlu juga persiapan yang matang dari sisi kualitas SDM. Kami mau anak anak daerah yang juga bisa ikut serta dalam perkembangan industri di Bintuni," tutur Petrus.
Advertisement