Pupuk Sering Langka, Banyak Petani Mengadu ke DPR

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengaku kerap diberondong pertanyaan kelangkaan pupuk saat kembali ke daerah pemilihan. Tak hanya dirinya, para anggota komisi yang sama pun kerap mendapat keluhan hilangnya pupuk di peredaran.

"Setiap kami pulang ke wilayah masing-masing, parti dikritik masalah pupuk," kata Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, PT [Pupuk Indonesia](https://www.liputan6.com/tag/pupuk-indonesia "") dan Himbara, di Ruang Sidang Komisi IV, Komplek DPR, Jakarta, Senin (17/1/2021).

Sudin menilai masalah kelangkaan pupuk ini berasal dari kebijakan pemerintah dalam merealisasikan pupuk bersubsidi. Setiap tahun masalah terkait data kebutuhan pupuk yang akurat dan distribusi pupuk bersubsidi selalu ada.

"Sangat disayangkan hal ini berulang setiap tahun tanpa pembenahan yang mendasar," kata Sudin.

Dia meminta agar Kementerian Pertanian segera memperbaiki data kebutuhan pupuk bersubsidi dengan cermat. Beberapa perbaikan yang harus dilakukan antara lain terkait data spasial, luas lahan dan validasi jumlah data petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi.

"Data kebutuhan pupuk bersubsidi harus dihitung dengan cermat dengan melakukan perbaikan," kata dia mengakhiri.

Sudin mengingatkan Presiden Joko Widodo sempat geram akan subsidi pupuk yang anggarannya mencapai Rp 33 triliun. Namun realisasi dari anggaran yang besar tersebut mengundang tanda tanya.

"Kalau Presiden sudah ngomong, semua sibuk. Kemarin Pak Suwandi bilang cambuk bagi kami, kalau kata saya bukan cambuk, itu peringatan," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menilai penyaluran pupuk bersubsidi memberi manfaat dan jaminan bagi petani kecil untuk berproduksi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

Menurut Winarno, selain petani bisa mengakses pupuk yang lebih terjangkau, ada stabilisasi harga yang memang diperlukan bagi petani kecil.

"Kalau tidak ada subsidi, harganya mahal. Dosis pupuk petani jadi dikurangi, kalau dikurangi bisa produktivitas kita turun," kata Winarno seperti dikutip dari Antara, Selasa (12/1/2021).

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, dan peternak yang memiliki usaha lahan dengan total 2 hektare.

Winarno menjelaskan bahwa dalam berproduksi, petani juga harus mengeluarkan biaya sewa lahan, mengingat umumnya petani kecil hanya sebagai penggarap, bukan pemilik lahan.

Jika melihat produktivitas, Winarno mengakui bahwa produktivitas beras nasional masih rendah, yakni sekitar 5,12 ton per hektare (ha) pada 2020, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 4,8 ton per ha.

Khusus di Pulau Jawa, produktivitas bisa mencapai 9-11 ton per ha; berbeda dengan di luar Jawa yang berkisar 3-4 ton per ha.

"Yang harus dipersiapkan agar produksi ini tinggi, harus menggunakan benih modern yang bisa adaptasi dengan kondisi lahan, misalnya daerah Kalimantan yang asamnya tinggi, harus disesuaikan dengan bioteknologi," kata Winarno.

Isu penyaluran subsidi pupuk sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Istana Negara, Senin (11/1).

Presiden menilai dana yang digelontorkan oleh negara untuk subsidi pupuk mencapai Rp33 triliun, namun tidak sejalan dengan produksi yang dihasilkan. Oleh karenanya, Presiden meminta subsidi tersebut dievaluasi.