Bulog dan Kementan Tandatangani Perjanjian Peningkatan Serapan Gabah Petani

Liputan6.com, Jakarta Perum Bulog bersama Kementerian Pertanian (Kementan) tetap konsisten melaksanakan salah satu tugasnya sesuai Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2015 mengamankan harga beras di tingkat petani dengan menyerap beras petani dalam negeri yang sudah memasuki musim panen raya.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan MOU Kesanggupan Menyerap Gabah antara Perum BULOG, Bupati Maros, Bupati Barru, Dirjen Tanaman Pangan Kementan RI, Gapoktan, serta Bank BNI yang disaksikan oleh Menteri Pertanian dan Pimpinan Perum BULOG Wilayah Sulselbar.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya mengatakan, geliat panen raya padi di dibeberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dimulai pada pertengahan bulan Maret 2021, termasuk Kabupaten Maros dan Kabupaten Barru. Perkiraan produksi gabah Maros dan Barru bulan Maret sebesar 73.533 ton GKG.

"Langkah serap gabah akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga penurunan harga akibat panen raya bisa diantisipasi dan dapat memenuhi cadangan beras pemerintah. Semoga dengan langkah ini harga gabah tidak anjlok lagi dan petani bisa sejahtera. Itulah harapan kita semua," ungkap Syahrul, Senin (22/3/2021).

Pimpinan Perum Bulog Wilayah Sulselbar Eko Pranoto menyampaikan, bahwa Bulog Sulselbar sebagai off taker hasil panen petani sampai saat ini telah menyerap hasil panen petani sebanyak 34 ribu ton beras. Angka itu setara 11,27 persen dari target tahun 2021 sebanyak 303.000 ton atau 97 persen dari target TW I sebesar 35 ribu ton.

"Kehadiran Bulog dalam menyerap panen petani kami harap mampu menjaga stabilisasi harga di tingkat produsen, dan hingga saat ini harga Gabah/Beras di Provinsi sulawesi selatan masih terjaga dibatas HPP sesuai permendag 24 tahun 2020," kata Eko.

"Selain untuk memupuk stok sebagai cadangan beras pemerintah, kegiatan penyerapan gabah/beras petani dalam negeri ini juga menggerakkan perekonomian di tingkat petani sehingga dapat memulihkan roda perekonomian sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi selama pandemi Covid-19 ini," tambahnya.

Sebagai bentuk konkrit kehadiran pemerintah dalam upaya menumbuhkembangkan usaha pada sektor pertanian adalah dengan menciptakan iklim usaha yang menarik sehingga generasi muda mau kembali ke sawah. Dukungan pemerintah melalui kementerian serta BUMN terkait diharapkan menjadi agregator bagi pertumbuhan usaha tani dan perekonomian petani.

Sulaeman

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Politikus Muda sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Slamet Aryadi menolak kebijakan impor beras yang kini telah melukai hati petani dan merusak kondisi harga di lapangan. Kata dia, kebijakan tersebut malah membuat gaduh, juga membuat resah dan gelisah jutaan petani Indonesia.

"Intinya saya menolak impor beras karena sangat merugikan petani. Apalagi mereka sedang menghadapi panen raya. Harusnya diserap," ujar Slamet, Selasa, 9 Maret 2021.

Slamet mengatakan, kebijakan impor beras merupakan cerminan bahwa kerja keras petani selama ini tidak dihargai sama sekali. Padahal petani adalah tulang punggung atas berbagai proses jalanya pembangunan pertanian nasional.

"Saya kira yang harus dilakukan saat ini adalah membatalkan kebijakan impor dan mulai melakukan penyerapan hasil panen. Terutama peranan Bulog yang sangat dibutuhkan," tutupnya.

Sebelumnya Anggota Komisi IV lainya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin juga meminta pemerintah agar membatalkan kebijakan impor beras 1 jura ton yang dialokasikan melalui Perum Bulog. Menurut Andi Akmal, sebaiknya pemerintah membenahi setiap kebijakan agar tidak menyakiti para petani yang tengah berjuang meningkatkan produksi dalam negeri.

"Kami Fraksi PKS menolak kebijakan impor beras 1 juta ton. Bukan kami anti impor, tapi kalau impor ini malah menyengsarakan petani yang sekaligus menguntungkan para pemburu rente sunggu sangat keterlaluan. Jangan lagi pemerintah melakukan kebijakan yang malah merugikan petani dalam negeri," katanya.

Karena itu, Andi Akmal mendesak agar pemerintah tidak melakukan sandiwara pada persoalan impor beras. Apalagi, kata dia, pemerintah pernah melakukan kebijakan sunyi, dimana setahun lalu tiba-tiba ada impor tanpa pembahasan dan penjelasan yang masuk akal.

"Kebijakan beras ini selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor. Alasannya dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri," katanya.