Utang BUMN Karya Menggunung, Ini Sebabnya

Liputan6.com, Jakarta Kinerja keuangan BUMN kelompok infrastruktur menjadi sorotan, termasuk oleh Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan hingga mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bahkan menyebut utang BUMN Karya sudah dalam batas kewaspadaan.

Said Didu mengatakan, menggunungnya utang BUMN Karya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, diawali dengan diubahnya BUMN konstruksi dari perusahan jasa konstruksi menjadi perusahaan investasi dan jasa konstruksi.

Sebagai BUMN Karya, perusahan-perusahaan tersebut tidak memiliki keahlian untuk mengelola properti.

"Sehingga tidak heran banyak sekali pembangunan apartemen, jalan tol, bandara, itu perusahaan jasa konstruksi ini semua menjadi pemilik saham," kata Said Didu dalam diskusi Narasi Institute bertajuk "Mencari Jalan Keluar Menggunungnya Utang BUMN Karya" pada Jumat (9/4/2021).

Kemudian, BUMN Karya juga dibebani dengan pembangunan infrastruktur yang sebenarnya tidak layak secara ekonomi. Padahal jika sudah mengetahui kondisi tersebut, katanya, direksi BUMN seharusnya memakai UU BUMN Pasal 66 sehingga pemerintah wajib menambahkan dan membantu menutup kerugian.

Pemerintah pada 2016 - 2017 telah memberikan bantuan dengan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk proyek yang tidak layak. Namun setelah itu tidak diberikan lagi. Akibatnya, BUMN konstruksi untuk melanjutkan proyek yg ditugaskan pemerintah yang tidak layak secara ekonomi harus mencari hutang.

"Kemudian mereka cari utang. Kalau cari utang, net margin jasa konstruksi 4 persen, maka jika mengambil utang yang bunganya 11 sampai 12 persen dipastikan akan rugi karena net marginnya rendah sekali," ungkapnya.

Menurut Said Didu, BUMN Karya mengejar keuntungan dari dua sisi yaitu pelaksana konstruksi dan pengelolaan infrastruktur.

"Jadi mereka sebenarnya mengejar dua keuntungan. Pertama di pelaksana konstruksinya, kemudian keuntungan di pengelolaan di infrastruktur yang dibangun," ungkapnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus membengkak hingga sampai triliunan rupiah. Namun uang tersebut tidak seirama dengan laba yang disetorkan oleh negara. Hal ini membuat  ekonom senior Institute for Develompent of Economic and Finance (Indef) Didik J Rachbini merasa miris. 

"Sekarang BUMN ini penyerahan labanya kepada pemerintah, utangnya ribuan triliun, setoran labanya itu seupil," ujar Didik dalam diskusi online, Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Adapun beberapa BUMN yang memberi laba besar di antaranya adalah BRI Rp 11 triliun, Telkom Rp 8 triliun dan BNI Rp 2 triliun. Sementara itu, Pupuk Indonesia yang mendapat subsidi Rp 30 triliun, hanya memberikan laba kepada negara sebesar Rp 1 triliun.

"Jadi BUMN ini saya kira binatang yang antara diperlukan dan tidak diperlukan. Diperlukannya karena dia mengeksekusi kegiatan ekonomi, tapi beban utangnya sangat banyak,” kata dia.

Belum lagi, kata Didik, saat ini ada banyak perusahaan pelat merah yang merugi dan memiliki banyak utang. Beberapa di antaranya adalah PT Garuda Indonesia dan PT Krakatau Steel.

"Sudah utangnya banyak, menyusu kepada APBN, setorannya kepada APBN kecil, yang paling besar BRI Rp 11 triliun, sisanya cuma Rp 100-200 miliar. Yang rugi banyak dan menjadi beban negara. Jadi BUMN ini sekarang jadi beban kelas berat, ini harus diperhatikan dalam pengembalian keputusan,” jelasnya.

Didik menambahkan, BUMN juga termasuk asal dalam mengambil proyek tanpa mempertimbangkan pengaruh terhadap keuangan perusahaan ke depan. Hal ini menyebabkan BUMN memiliki tumpukan utang yang sangat banyak.

“Jadi sekarang BUMN itu tumpukan utangnya, sangat banyak. Kalau BUMN diberikan mandat, main embat saja perkara resikonya urusan belakangan. Kita siap-siap saja presiden berikutnya menerima tumpukan utang yang sangat besar,” tandasnya.