Daftar 6 Kementerian dan Lembaga Penyumbang PNBP Terbesar, Siapa Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang berkontribusi memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan jumlah terbanyak sepanjang 2016 hingga 2020.

Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Slamet Widodo mengatakan, penerimaan PNBP K/L terbesar berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Penerimaan Kominfo dari 2016-2020 sekitar Rp 14 sampai Rp 19 triliun. Dibandingkan kementerian lain, jauhnya sangat signifikan," ujar Slamet dalam webinar Visi Integritas, Senin (3/5/2021).

Secara rinci, pada tahun 2016, Kominfo menyumbang PNBP sebesar Rp 14,9 triliun, Rp 17,8 triliun pada 2017, Rp 17,7 triliun pada 2018, Rp 19 triliun pada 2019 dan Rp 18,3 trilun pada 2020.

Posisi kedua ialah Kementerian Perhubungan dengan PNBP sejak 2016 mencapai Rp 5,6 triliun, Rp 6 triliun pada 2017, Rp 6,8 triliun pada 2018, Rp 7,8 triliun pada 2019 dan Rp 6,1 triliun pada 2020.

Posisi ketiga diduduki oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan PNBP tahun 2016 sejumlah Rp 4,7 triliun, Rp 10,2 triliun pada 2017, Rp 9,7 triliun pada 2018, Rp 9,4 triliun pada 2019 dan Rp 7,6 triliun pada 2020.

Selanjutnya, di peringkat keempat, Kementerian Hukum dan HAM menyumbang PNBP tahun 2016 sebanyak Rp 3,4 triliun, Rp 3,2 triliun pada 2017, Rp 3,6 triliun pada 2018, Rp 4,4 triliun pada 2019 dan Rp 3,3 triliun pada 2020.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lalu posisi kelima ialah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan PBNP sebanyak Rp 1,2 triliun pada 2016, Rp 200 miliar pada 2017, Rp 1 triliun pada 2018, Rp 700 miliar pada 2019 dan Rp 3,3 triliun pada 2020.

Terakhir, Kementerian ATR/BPN, dengan PBNP sejumlah Rp 2,1 triliun pada 2016, Rp 2,3 triliun pada 2017 dan 2019, Rp 2,2 triliun pada 2018 dan Rp 1,7 triliun pada 2020.

Slamet mengatakan, potensi PBNP ke depan juga akan semakin besar, terutama untuk sektor informatika.

"Mungkin kalau ingin menjaga penerimaan dari K/L, mungkin dari Kominfo termasuk yang penting," ujarnya.