Sri Mulyani Jengkel Banyak Dana Transfer Daerah Mengendap di Bank

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merasa jengkel akibat masih banyaknya dana transfer ke daerah yang mengendap di bank. Hingga Oktober 2020, pemerintah merealisasikan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp697,9 triliun atau 91,4 persen dari pagu.

Sayang belanja daerah baru Rp693,4 triliun atau 53,3 persen dari pagu. Sementara saldo kas di bank meningkat jadi Rp247,5 triliun.

"Jadi instrumen fiskal yang seharusnya melakukan countercyclycal, kemudian mampet atau tidak berjalan waktu ditransfer ke APBD. Karena berhenti kemudian terjadi lag atau jeda," kata dia dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Selasa (4/5).

Dia mengatakan, akibat transfer ke daerah hanya berhenti di bank, maka belanja pemerintah yang seharusnya bisa mendorong ekonomi di daerah tidak berjalan. Padahal pemerintah berharap uang ini bisa membantu perekonomian di kuartal III dan IV 2020.

"Sehingga kekuatan untuk mendorong ekonomi kembali terutaam pada kuartal III dan kuartal IV tahun lalu terlihat sangat menurun. Karena pemerintah daerah tidak melakukan eksekusi secepat dan setepat yang diharpakan," ungkap dia.

Oleh karena itu, Bendahara Negara itu berharap adanya peningkatan kualitas belanja daerah dari kebijakan transfer ke daerah dan dana desa di 2022. Bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dia ingin penggunaan dana ini bisa meningkatkan layanan bagi masyarakat.

"Kami mendorong pengunan DAU dan DBH untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Tidak hanya untuk habis bagi birokrasi tetapi juga untuk penggunan anggaran APBD bagi pemulihan ekonomi daerah. Peningkatan efektivitas pengunaan dari dana transfer, terutama DAK fisik yang harus berbasis kontrak untuk menekan idle cash yang ada di daerah," pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh pemerintah daerah (pemda), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera membelanjakan APBD yang masih banyak tersimpan di bank.

Arahan itu diberikannya lantaran dia melihat angka belanja yang tinggi di tingkat pemda baru terjadi untuk belanja pegawai. Namun itu juga baru sekitar 63 persen.

"Belanja modal per Maret, akhir Maret kemarin belanja modalnya baru 5,3 persen. Baru 5 persen. Padahal yang namanya perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi dalam siaran video Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Indonesia Tahun 2021, dikutip Kamis (29/4/2021).

Jokowi mencermati, transfer dari pemerintah pusat ke daerah selama ini belum banyak dibelanjakan, tapi masih terparkir di bank hingga sekitar Rp 182 triliun. Hal itu kemudian mengerem laju pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

"Hati-hati, akhir Maret saya lihat di perbankan daerah ada Rp 182 triliun. Tidak semakin turun, semakin naik. Naik 11,2 persen," ungkap Jokowi.

"Artinya tidak segera dibelanjakan, bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah mau naik kalau uangnya disimpan di bank? Hati-hati," tegasnya.

Diceritakan Jokowi, dia telah bolak-balik berkunjung ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengingatkan semua pemerintah daerah agar segera Belanjakan APBD, baik yang bersifat belanja aparatur maupun modal.

"Tapi yang terpenting belanja modal. Ini disegerakan, sehingga terjadi peredaran uang di daerah. Hati-hati, Rp 182 triliun ini uang yang sangat guede sekali," imbuh Jokowi.

"Ini kalau segera dibelanjakan, uang akan berputar di masyarakat akan pengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak kecil," ujar dia.