Pemerintah Dorong Inklusi Keuangan bagi Petani Milenial

Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menekankan untuk memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal

oleh Athika Rahma diperbarui 06 Mei 2021, 15:50 WIB
Diterbitkan 06 Mei 2021, 15:50 WIB
Balkot Farm, Percontohan Pertanian Perkotaan di Area Perkantoran
Petugas mengecek kondisi bibit bunga di Balkot Farm yang terletak di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/9/2019). Balkot Farm menjadi percontohan upaya memanfaatkan keterbatasan lahan di area perkantoran untuk mengaplikasikan urban farming atau pertanian perkotaan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

 

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menekankan untuk memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal melalui layanan keuangan digital bagi seluruh lapisan masyarakat.

Lapisan masyarakat ini khususnya kelompok penerima manfaat usaha mikro kecil (UMK), petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai amanat Perpres No 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Pada tahun 2020, indeks inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 81,4 persen, lebih tinggi dari tahun 2019 yang mencapai 76,19 persen. Hal ini tentunya sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh DNKI dalam pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kian gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif pada sektor pertanian guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sektor pertanian di Indonesia sendiri masih menunjukan pertumbuhan yang positif ditengah pandemi Covid-19. Jika dilihat dari struktur lapangan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 29,76 persen pekerja bekerja di sektor pertanian.

Namun sayangnya, hanya sekitar 8 persen yang merupakan petani muda (generasi milenial). Padahal jika dilihat dari struktur umur, penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial (25,87 persen) dan generasi Z (27,94 persen).

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pembiayaan petani. Sebagai salah satu bank milik negara, Bank Mandiri pun turut menyalurkan KUR sejak tahun 2008, dengan outstanding hingga Maret 2021 mencapai Rp 46,2 triliun kepada 1,94 juta debitur.

Tidak hanya itu, inklusi keuangan juga dilakukan melalui peningkatan akses perbankan melalui Mandiri Agen yang melayani transaksi perbankan seperti pembukaan rekening, setor tunai, tarik tunai, transfer, serta pembayaran/pembelian.

Khusus untuk dukungan dalam program Pemerintah untuk Mewirausahakan Petani, Bank Mandiri juga telah memberikan CSR berupa pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di kec. Pamarican Kab. Ciamis di tahun 2018 yang sudah dioperasional sehingga memberikan maanfaat kepada petani, didukung juga akses permodalan dengan KUR, program Kartu Tani untuk saran pembelian pupuk bersubsidi, termasuk juga pembinaan dan pelatihan terpadu.

Melalui skema integratif Agree dari PT Telkom Indonesia, petani dapat mengoptimalkan hasil produksi melalui pengelolaan supply dan demand yang baik, mempermudah penyaluran subsidi, serta mendorong regenerasi petani dengan melahirkan petani milenial. Sebagai komplementer dari sinergi tersebut, PT Pupuk Indonesia (Persero) juga memberikan pendampingan lengkap hulu-hilir pertanian pada kegiatan on farm dan off farm melalui program Agrosolution.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tentang Agro Solution

Program Agro Solution Pupuk Kaltim berhasil meningkatkan hasil pertanian Gorontalo
Program Agro Solution Pupuk Kaltim berhasil meningkatkan hasil pertanian Gorontalo

Pada kegiatan on farm, petani Agro Solution mendapatkan produk agro input berkualitas seperti pupuk non-subsidi dan obat-obatan, serta pengawalan teknologi dan bimbingan teknis. Sedangkan pada kegiatan off farm berupa akses pemodalan, asuransi, hingga jaminan offtaker hasil panen. Melalui program ini, Pupuk Indonesia berhasil meningkatkan hasil panen dari rata-rata 5 sampai 6 ton per hektar menjadi 8 sampai 10 ton per hektar.

“Dukungan digitalisasi pada ekosistem pertanian dapat mengangkat harkat hidup dan tingkat ekonomi petani serta memudahkan pengembangan layanan pertanian secara terpadu” tutur Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Dewan nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Iskandar Simorangkir Kamis (6/5/2021).

Sampai saat ini sudah ada 13 lokasi piloting digitalisasi ekosistem pertanian nasional dan diharapkan jumlahnya akan semakin banyak sehingga tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengembangkan sektor pertanian dapat segera tercapai.

Turut hadir dalam FGD ini Bupati Ciamis dan Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan Kementerian BUMN yang juga memberikan pidato pembuka. Adapun pemantik diskusi pada kegiatan ini dari Bank Mandiri, PT Telkom Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company, dan Mitra Bumdes Nusantara (MBN).

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya