Ada Larangan Mudik, Tingkat Hunian Hotel Lesu

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, mengatakan larangan mudik Lebaran berdampak pada rendahnya okupansi hotel. Bahkan program staycation pun dinilai hanya efektif di daerah tertentu saja.

Kebijakan larangan mudik, kata Maulana, membuat pergerakan orang terlalu kecil sehingga tidak bisa mengangkat pertumbuhan okupansi hotel. Sementara tempat-tempat wisata yang diberitakan ramai pengunjung kemungkinan besar hanya didatangi oleh penduduk lokal, sedangkan hotel membutuhkan pergerakan baru untuk menumbuhkan tingkat huniannya.

"Nah walaupun ada program staycation, tapi itu tidak efektif di semua daerah. Jadi hanya daerah-daerah tertentu saja, contohnya DKI Jakarta. Karena yang dilarang mudik mayoritas penduduknya adalah pendatang, tentu staycation menjadi sasaran dari masyarakat untuk mereka bisa berwisata atau mengubah suasana," jelas Maulana saat dihubungi Liputan6.com pada Senin (17/5/2021).

Dijelaskannya, okupansi hotel selama libur Lebaran mengalami penurunan hingga 80 persen. Bahkan banyak hotel hanya mendapatkan okupansi di bawah 10 persen, kecuali di wilayah Jabodetabek, khususnya DKI Jakarta.

DKI Jakarta masih ada mencatat okupansi sampai 70-80 persen. Namun, yang bisa mencapai angkat tersebut hanya hotel bintang tiga ke atas dengan fasilitas lengkap.

"Sehingga program staycation mereka masih bisa berjalan," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Maulana belum bisa memperkirakan membaiknya kondisi hotel. Sejumlah kebijakan pemerintah, seperti larangan mudik, dinilai menghambat okupansi hotel.

Ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir. Saat ini, kata Maulana, industri pariwisata khususnya perhotelan masih dalam mode survival dan belum memasuki masa pemulihan.

"Karena semua masih dalam bertahan, apalagi yang terparah itu momentum tumbuhnya okupansi sudah hilang. Momentum Lebaran sudah hilang, yang dua lagi nanti libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru," kata Maulana.

Ia pun berharap pemerintah bisa mengeluarkan solusi dan kebijakan yang dapat memberikan harapan bagi industri pariwisata, khususnya hotel dan restoran. Pemerintah dinilai harus bisa mempertimbangkan solusi untuk mengatasi masalah ekonomi dan kesehatan, agar kondisi bisa menjadi lebih baik.