Selain Belanja Masyarakat, Pemerintah Harus Dorong Belanja Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus menggelontorkan berbagai stimulus guna mendorong pemulihan ekonomi nasional. Sebaiknya pemerintah tak hanya fokus pada stimulus untuk mendorong belanja masyarakat tetapi juga mendorong belanja infrastruktur. 

Ekonom senior Indef Aviliani berpendapat, pemerintah masih belum maksimal dalam memperbaiki permintaan konsumsi masyarakat. Tercermin dari belum terserapnya berbagai stimulus pemerintah dalam merealisasikan dana Pemuilihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.

"Stimulus pemerintah ini ada yang sudah terserap, ada yang belum. Terutama seperti bantuan langsung tunai," kata Aviliani dalam Peluncuran Buku Kebijakan Makroprudensial di Indonesia, Jakarta, Jumat (28/5/2021).

Untuk itu Aviliani menilai pemerintah perlu melakukan penajaman dalam perumahan permintaan konsumsi di kuartal II dan III 2021. Stimulus pemerintah harus bisa mendorong belanja pemerintah cepat terealisasi.

Utamanya pada sektor infrastruktur pemerintah. Sebab sektor ini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang mulai menunjukkan tanda-tanda positif dan bergerak lebih tinggi.

Belanja infrastruktur yang mencapai Rp 500 triliun ini akan mendorong sektor swasta untuk belanja lebih tinggi lagi.

"Infrastruktur ini kan sampai Rp 400 triliun sampai Rp 500 triliun. Kalau sudah jalan ini aan diikuti swasta," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, realisasi penyaluran anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (Anggaran PEN) tercatat Rp 183,98 triliun hingga 21 Mei 2021. Realisasi ini setara dengan 26,3 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 699,43 triliun.

"PEN kita 2021 sudah teralisir Rp 183,98 triliun dari Rp 699 triliun atau 26,3 persen," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN Kita, Selasa (25/5/2021).

Secara rinci, realisasi anggaran PEN untuk klaster kesehatan sebesar Rp 31,64 triliun atau 18 persen dari pagu anggaran Rp 172,84 triliun. Menurutnya, pagu anggaran untuk klaster kesehatan ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan realisasi 2020 yang sebesar Rp 62,67 triliun.

"Dalam hal ini dibandingkan realisasi tahun 2020 yang anggarannya mencapai Rp 62 triliun ini kenaikan yang luar biasa tinggi, terutama nanti untuk pembelian vaksin, vaksinasi, dan untuk treatment," jelasnya.

Selanjutnya, perlindungan sosial sudah terealisasi sebesar Rp 57,40 triliun atau 39 persen dari pagu anggaran Rp 148,27 triliun. Realisasi program prioritas adalah Rp 23,21 triliun atau 18 persen dari pagu yang disediakan pemerintah sebesar Rp 127,85 triliun.

Untuk program dukungan UMKM dan korporasi, realisasinya adalah sebesar Rp 42,23 triliun atau 22 persen dari pagu anggaran Rp 193,74 triliun.

Terakhir, untuk insentif usaha sudah terealisasi Rp 29,51 triliun atau 52 persen dari pagu sebesar Rp 56,73 triliun.