Rencana Pembentukan Holding BUMN Panas Bumi Masih dalam Kajian

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana membentuk holding BUMN panas bumi (geothermal). Holding antara lain terdiri dari 3 perusahaan BUMN di bidang panas bumi yang terintegrasikan. Ketiga BUMN dimaksud yaitu PT PLN GG, PT Pertamina Geothermal Energy dan PT Geo Dipa Energi.

Lantas sejauh mana progres pembentukan holding BUMN panas bumi tersebut?

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Meirijal Nur, memberikan gambaran mengenai perkembangan pembentukan holding tersebut. Ini mengingat Geo Dipa Energi merupakan salah satu BUMN yang ada di bawah Kemenkeu.

Meirijal mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kemenkeu terus mengkaji bagaimana meningkatkan nilai dari masing-masing BUMN melalui sinergi.

Sehingga pembentukan holding BUMN ini masih belum ditentukan. "Kajiannya sekarang sedang didalami, apakah sekaligus digabung, atau bentuk penggabungannya bagaimana. Itu masih di dalam kajian dan ini akan segera diinformasikan bagaimana bentuk yang paling optimal untuk pengembangan panas bumi," kata Meirijal dalam acara virtual Bincang Bareng DJKN pada Jumat (2/7/2021).

Pembentukan holding ini, kata Meirijal, sejalan dengan kebijakan pemerintah ke depan. Pemerintah tengah berusaha meningkatkan porsi penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Kendati demikian, ia tidak merinci mengenai kapan holding tersebut akan diresmikan.

"Itu arah kebijakan ke depannya, dan sekarang sedang dipikirkan bagaimana meningkatkan nilai dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang panas bumi. Targetnya sesegera mungkin," jelasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Senin (21/6), didampingi jajaran pimpinan eselon I di lingkungan Kementerian ESDM menerima kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup Republik Ceko Richard Brabec beserta para delegasi dari pejabat pemerintah dan kalangan bisnis Republik Ceko.

Arifin memaparkan tentang strategi jangka panjang mengenai penurunan emisi gas rumah kaca di sektor energi untuk mencapai netralitas karbon di Indonesia. Netralitas karbon dapat dicapat melalui pengembangan potensi EBT secara masif, interkoneksi transmisi dan pengembangan sistem smart grid, penurunan penggunaan energi fosil, dan penerapan teknologi energi bersih pada pembangkit listrik berbasis energi fosil yang ada, serta pengembangan kendaraan listrik.

"Indonesia berkomitmen melakukan transisi pembangunan menuju rendah karbon dan ketahanan iklim secara bertahap guna mencapai target pengurangan emisi sebesar 29% pada tahun 2030 atau 41% dengan dukungan internasional," katanya.

Saat ini, sambung Arifin, kontribusi EBT sudah mencapai 11,2% yang didominasi dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan PLT Panas Bumi (PLTP). Pemerintah juga tengah menyusun Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) dengan menetapkan penambahan kapasitas pembangkit EBT sekitar 38 Giga Watt (GW) di tahun 2035.

"Solar PV jadi prioritas mengingat biaya investasi yang relatif lebih murah, durasi instalasi yang singkat, serta memiliki potensi sumber yang besar," ungkap Arifin.

Indonesia sendiri diberkati lebih dari 400 GW potensi EBT yang tersebar di seluruh negeri dengan rincian solar sekitar 208 GW, disusul PLTA 75 GW, sumber lainnya berasal dari Angin, Bioenergi, Panas Bumi dan Laut. Untuk itu, Pemerintah Indonesia bersedia bertukar pengalaman dengan Republik Ceko dalam dalam hal percepatan phasing-out batubara dalam penyediaan energi, pembangkit listrik tenaga air, waste-to-energy, biofuel, teknologi CCUS, smart grid, dan lain-lain.