DPR Sebut Sistem Ekonomi Indonesia Tidak Berpihak ke Rakyat Miskin

Liputan6.com, Jakarta - Sistem ekonomi Indonesia disebut tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Hal ini terlihat dari angka kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin begitu besar. Bahkan di tengah pandemi Covid-19, angka tersebut semakin melebar. 

Anggota Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir menjelaskan, angka kemiskinan di Indonesia bertambah 1,12 juta orang pada Mei 2021. Dengan pertambahan tersebut maka total rakyat Indonesia yang masuk dalam kategori miskin mencapai 27,54 juta orang.

Bertambahnya penduduk miskin Indonesia di tengah pandemi ini karena sebagian besar mereka yang menjadi tulang punggung keluarga kehilangan pekerjaan. Selain itu juga sebagian besar dari penduduk miskin turun pendapatannya. 

"Ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian yang sedang berjalan saat ini tidak pro rakyat miskin, karena terbukti golongan mampu malah bertambah jumlahnya. Sedangkan rakyat miskin juga bertambah bukannya berkurang," ujarnya, di Jakarta, Senin (6/9/2021).

Politisi PAN ini juga menilai, counter cyclical yang dilakukan dalam APBN 2020 ternyata tidak seindah seperti yang disampaikan pemerintah. Idealnya, model pembangunan yang dibuat harus mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia. Semua fakta ini terkonfirmasi dari data yang dirilis BPS dan Bappenas.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ia melanjutkan, pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada semua lapisan masyarakat. Kondisi sangat berat terutama dirasakan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah.

Bahkan, Kementerian PPN/Bappenas menyebut, akibat pandemi Covid-19 ada 26 persen tulang punggung keluarga yang berhenti kerja dan 50 persen mengalami penurunan pendapatan.

"Ini artinya ada 10-14 persen orang miskin di Indonesia. Terjadi pertambahan ketimpangan antara si kaya dan si miskin (rasio gini) bulan Maret 2021 sebesar 0,384 (naik dibanding Maret 2020 yaitu 0,381)," ungkapnya.

Di sisi lain, justru ada peningkatan pendapatan untuk golongan menengah atas (golongan mampu). "Harusnya, model pembangunan yang dibuat mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya," tutup dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com