Menteri Suharso: Pembangunan Infrastruktur Tak Boleh Bikin Warga Kehilangan Pekerjaan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Indonesia menargetkan bisa tumbuh dan terus berkembang sehingga menjadi negara yang dipandang dunia. Salah satu langkah yang dijalankan adalah mendorong pembangunan infrastruktur. Namun ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur tersebut.

Suharso menjelaskan, dalam visi misi Indonesia 2045, pemerintah menargetkan Indonesia bisa masuk dalam kelompok negara maju dengan masuk dalam 5 besar kekuatan ekonomi dunia.

"Dalam visi misi Indonesia 2045, transformasi ekonomi harus dimulai pada 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Emas 2045," tutur Suharso, dalam acara webinar PwC Indonesia bertajuk 'Better Business Case Virtual Award Ceremony' pada Rabu (6/10/2021).

Saat ini, meskipun Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah tetap menjalankan reformasi kebijakan untuk mencapai cita-cita 2045. Reformasi tersebut dengan mengutamakan terobosan serta inovasi dalam pemulihan pembangunan, utamanya dalam rangka pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional.

Dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan, Suharso melanjutkan, perlu dimemperhatikan tiga aspek, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dalam hal aspek lingkungan, pembangunan infrastruktur tidak boleh memberikan akses bagi pengurasan sumber daya alam nasional. Justru sebaliknya, pembangunan infrastruktur harus mampu memberikan manfaat maksimal dari tersedianya sumber daya alam.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sementara dalam aspek sosial, pembangunan infrastruktur tidak boleh membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian. Pembangunan infrastruktur seharusnya dapat memberikan peluang bagi masyarakat secara langsung," jelasnya.

Selanjutnya, dalam hal aspek ekonomi, pembangunan infrastruktur harus mampu memberikan manfaat ekonomi dan finansial yang digunakan untuk membiayai keberlangsungan operasinya

"Sehingga penting perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur untuk dapat mengakomodasi hal tersebut dengan cermat dan komprehensif," imbuh Suharso.

Dalam kesempatan itu, Suharso juga menyampaikan bahwa pandemi juga mengakibatkan kontraksi pada beberapa sektor, seperti industri pengolahan, pariwisata, dan konstruksi.

Selain PSBB, yang diberlakukan pada 2020 lalu, dan kemudian PPKM pada 2021, pemerintah melakukan re-focusing anggaran sehingga berkurang optimalnya kegiatan pelaksanaan kegiatan pembangunan - utamanya kegiatan fisik.

Maka dari itu, dilakukan banyak penyesuaian target pembangunan dalam rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja Kementerian dan Lembaga tahun 2020, kata Suharso.