Pengamat Nilai Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Bisa Bikin BUMN Sehat Jadi Rugi

Liputan6.com, Jakarta - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dianggap proyek yang tidak menguntungkan. Bahkan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung jika diteruskan justru akan membebani atau bahkan membuat beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merugi. 

Pengamat BUMN Herry Gunawan menjelaskan, beberapa BUMN terlibat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Beberapa BUMN tersebut adalah PT Jasa Marga (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI.

Masalahnya, BUMN yang saat ini sangat sehat tersebut bisa terganggu keuangannya dengan ikut andil dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Bahkan Herry melihat bahwa Jasa Marga dan PT KAI berpotensi rugi saat kereta cepat beroperasi.

"Jadi proyek kereta cepat ini adalah masalah yang ikut menyeret BUMN sehat dan keuangan negara. Intinya memelihara beban," kata dia kepada merdeka.com, Selasa (9/11/2021).

Dia mengatakan, dari sisi keuangan beban pemerintah juga cukup berat. Karena harus mendukung anggaran untuk proyek yang masuk kategori proyek strategis itu.

Karena jika dihentikan, ada masalah reputasi politik. Sehingga pembiayaannya akan tetap didukung seperti LRT Palembang yang rugi terus.

"Saat pemerintah lelah membiayai dan BUMN pemegang saham keberatan terseret, maka kepemilikan saham BUMN akan terus tergerus hingga ke titik terendah," ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Di sisi lain, proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung juga dinilai sangat tidak ekonomis. Apalagi rutenya sudah dipangkas tidak sampai Bandung, dan hanya sampai Padalarang saja. "Selanjutnya naik fedeer naik kereta lagi ke Bandung," pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memutuskan memberikan tambahan modal kepada Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 6,9 triliun yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2021. Di mana dari Rp 6,9 triliun itu sebanyak Rp 4,3 triliun digunakan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

"Untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung kebutuhan untuk memenuhi base equity sebesar Rp 4,3 triliun," katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR, Senin (8/11).

Dia menjelaskan, proyek KCJB tadinya memang bersifat bussines to bussines. Dimana BUMN yang seharusnya memenuhi kewajiban, namun karena PT Kereta Api mengalami pukulan dari situasi covid-19 jumlah penumpang merosot tajam.

Maka kemampuan BUMN untuk memenuhi ekuitas asal atau ekuitas awal dari kereta cepat tidak bisa dipenuhi oleh mereka. "Sehingga Pemerintah memasukkan Rp 4,3 triliun di dalam PT Kereta Api Indonesia dalam rangka memenuhi base equity dari penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung," ujarnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com