Menteri Bahlil Mampu Realisasikan 73 Persen Investasi Mangkrak, Ini Rahasianya

Menteri Bahlil menegaskan Ego sektoral harus dihapus untuk mendorong realisasi investasi.

oleh Tira Santia diperbarui 23 Nov 2021, 12:30 WIB
Diterbitkan 23 Nov 2021, 12:30 WIB
Diklatda HIPMI Jaya Sinergikan Pengusaha Muda dalam Kebangkitan Ekonomi
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberi sambutan pada pembukaan Diklatda HIPMI Jaya 2021 di Jakarta, Kamis (23/9/2021). Diklat yang dihadiri sekitar 300 anggota dan pengurus diharapkan dapat menciptakan pengusaha yang tangguh, profesional dan negarawan. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bercerita, terdapat investasi mangkrak sebesar Rp 708 triliun selama 6 tahun. Namun dengan berbagai langkah yang dijalankan pemerintah, investasi mangkrak tersebut sudah terealisasikan sebesar 73 persen atau setara Rp 517,6 triliun.

“Investasi mangkrak ternyata ini izin tumpang tindih, ego sektoral, kondisi lapangan pemain. Nah setelah kita tata sekarang (realisasi) sudah mencapai 73 persen,” Bahlil Lahadalia, dalam Economic Outlook Prospek Investasi 2022, Selasa (23/11/2021).

Bahlil menegaskan Ego sektoral harus dihapus untuk mendorong realisasi investasi. Dengan penyelesaian investasi mangkrak ini bisa menjadi strategi promosi untuk menarik minat investor.

Jika dulu, strategi Kementerian Investasi untuk menarik minat investor cukup dengan promosi. Namun kini, strateginya disusun lebih kompleks yakni selain melakukan promosi, pihaknya juga menyakinkan investor bahwa Indonesia ramah investasi.

“Apa yang sekarang menjadi strategi Kementerian investasi dalam mendorong masuknya investasi baik pmdn maupun PMA. Kalau dulu BKPM itu hanya menampilkan promosi, sekarang kita merubah strateginya, jadi selain kita promosi dan meyakinkan Para investor bahwa negara kita sudah berubah undang-undang cipta kerja udah kita lakukan dalam rangka melahirkan 4 hal,”ujarnya.

Menurutnya, yang dibutuhkan pengusaha itu hanya 4 hal diantaranya transparansi, efisiensi, kecepatan dan kepastian. Menteri Bahlil Lahadalia pun tak menampik, memang sebelumnya 4 hal itu sulit didapatkan. Tapi sejak hadirnya undang-undang Cipta kerja, segala persoalan bisa diatasi.

“Memang di Indonesia ini 4 hal susah. Dulu pas saya jadi pengusaha kalau saya urus izin hanya Tuhan yang tahu kapan itu izin keluar. Kalau kita urus izin di Kementerian lembaga di Republik Indonesia dulunya kita tidak tahu berapa lama, luar biasa persoalannya dengan lahirnya undang-undang ciptakerja yang ada itu insya Allah akan memudahkan kita semua,” jelasnya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Layanan End to End

Panel V Rakornas Indonesia Maju
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan paparan saat diskusi panel V Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Rabu (13/11/2019). Panel V itu membahas penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Strategi selanjutnya, BKPM akan membantu layanan perizinan dan membantu financial closing. Hal ini berlaku untuk investor dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan, pihaknya memberikan layanan end to end kepada investor sampai realisasi investasi bisa sampai tahap produksi.

“Kemudian kita akan bantu juga negara akan hadir untuk membantu proses financial closing kalau itu dibutuhkan, lalu kita bantu lagi sampai dengan eksekusi konstruksi di lapangan. Kalau ada yang ganggu tanahnya nggak jelas ada persoalan apa gitu sampai kita bantu dia sampai dia berproduksi secara end to end,” tegasnya.

Dia optimis, dengan menerapkan strategi tersebut maka akan memberikan dampak yang luar biasa atau multiplier effect terhadap perekonomian Indonesia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya