Jokowi Geram, APBD yang Parkir di Bank Makin Numpuk

Presiden Jokowi geram dengan realisasi pengeluaran anggaran daerah (APBD) yang semakin minim jelang tutup tahun 2021 ini.

oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana diperbarui 24 Nov 2021, 11:25 WIB
Diterbitkan 24 Nov 2021, 11:25 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan seluruh pihak harus bekerja keras untuk memastikan disiplin 3M saat ratas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1/2021). (Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram dengan realisasi pengeluaran anggaran daerah (APBD) yang semakin minim jelang tutup tahun 2021 ini. Bukannya berkurang, anggaran untuk pembangunan di daerah justru semakin tertumpuk di bank.

Dari alokasi APBD 2021 senilai Rp 642 triliun, Jokowi mengatakan, pemerintah daerah (pemda) masih memiliki Rp 170 triliun pada Oktober. Bukannya mengecil, dana APBD yang terparkir di bank justru membengkak pada November ini.

"Saya harus ngomong apa adanya, para gubernur, bupati, walikota. Tadi pagi saya cek ke Menteri Keuangan, masih ada uang (APBD) di bank. Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi, tidak turun, justru naik," keluh Jokowi, Rabu (24/11/2021).

"Saya ingat Oktober ada Rp 170 triliun, ini justru naik menjadi Rp 226 triliun," ujar Jokowi.

Jokowi menilai, pola kerja pemda dalam merealisasikan anggaran tidak sesuai dengan logika ekonomi. Semustinya, ia menuturkan, APBD yang tersisa pada Oktober 2022 dihabiskan terlebih dulu, baru setelahnya mencari investor untuk pemasukan uang baru.

"Ini perlu saya ingatkan, uang kita sendiri aja tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain untuk uangnya masuk. Logikanya enggak kena," tegas Jokowi.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Minta Pemda Segera Serap APBD

Jokowi Pimpin Ratas Penyediaan Rumah untuk ASN,TNI, dan Polri
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/11). Jokowi miminta pemenuhan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri diperhatikan juga aksesbilitas ke tempat kerja. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Oleh karenanya, Jokowi menuntut agar pemda segera merealisasikan sisa Rp 226 triliun APBD untuk pembangunan daerah, baru setelahnya mencari pemasukan investasi.

"Ini masih Rp 226 triliun, triliun loh, gede sekali. Kalau dimiliarkan, Rp 226.000 miliar, gede sekali. Jadi ini segera habiskan dulu, realisasikan, baru berbicara investor mana uangmu. Itu dampaknya akan dobel," imbuhnya.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya