Kadin Diminta Genjot Investasi di Industri Farmasi dan Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Nusa Dua, Bali yang berlangsung 3-4 Desember 2021 membahas beberapa tema penting yang relevan dalam situasi nasional saat ini.

Tema prioritas yang dibahas Kadin Indonesia bersama beberapa menteri antara lain soal kesehatan dan industri, pemberdayaan ekonomi daerah, kewirausahaan dan pembangunan kapasitas serta peta jalan menuju Net Zero.

"Kadin Indonesia memiliki 17 program, dalam Rapimnas 2021 ini, 4 forum ini kami pilih sebagai tema skala prioritas, karena sangat penting dan mendesak untuk didetailkan dalam program konkret sesuai situasi ekonomi nasional dan global. Nantinya kami juga akan memberikan rekomendasi terkait tema-tema tersebut untuk jadi masukan bagi kebijakan pemerintah," jelas Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu  (3/12/2021).

Dalam forum bisnis Rapimnas 2021 mengenai sektor kesehatan nasional dan industrinya, yang digelar di Tanjung Benoa Hall, BNDCC, Nusa Dua Bali, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan transformasi kesehatan nasional harus dipercepat.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan serta aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), diharapkan dapat menjadi momentum bagi industri kesehatan dalam negeri untuk bisa lebih agresif membangun kapasitas untuk memproduksi alat kesehatan dalam negeri.

"Besarnya potensi industri kesehatan dan farmasi di Indonesia sangat disayangkan jika diabaikan oleh pemangku kepentingan. Potensi tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan membangun kapasitas manufaktur atau pabrik-pabrik industri kesehatan atau farmasi. Saran saya, Kadin Indonesia harus mendorong adanya investasi di sektor ini," kata Menkes Budi Sadikin.

Sementara itu, dalam forum bisnis bertemakan pemberdayaan ekonomi daerah, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini investasi di daerah, terutama luar Jawa sudah mulai meningkat pesat.

Hal ini dikarenakan pemerintah terus menyiapkan infrastrukturnya ditambah dengan adanya insentif yang lebih tinggi jika mau berinvestasi di luar Jawa.

"Dari kuartal akhir tahun 2020 hingga saat ini, angka investasi luar Jawa terus meningkat. Hal ini sangat penting, karena investasi itu berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja di daerah. Adanya pemerataan ekonomi. Proyek besar, kontraktor utamanya boleh BUMN dan perusahaan besar, tapi subkontraktornya harus orang atau perusahaan daerah. Ini juga terkait dengan kebijakan pemangkasan birokrasi dan alur perizinan. Saat ini sudah diberikan ke PTSP," jelas Bahlil.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemberdayaan ekonomi daerah utamanya pedesaan, harus dikuatkan melalui MoU Mendagri, Mendes dan Kadin Indonesia.

Untuk memajukan ekonomi desa, kata Tito, tidak mungkin hanya mengandalkan dana desa, perlu investasi pengusaha. Presiden tambahnya, juga memerintahkan membangun kawasan ekonomi khusus di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Untuk forum bisnis Rapimnas bertemakan kewirausahaan dan pembangunan kapasitas di Singaraja Hall 1, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek), Nadiem Makarim mengatakan kementeriannya menyiapkan dana bagi perusahaan yang mau menggandeng kampus untuk melakukan riset serta menerima magang mahasiswa dan memfasilitasi sertifikasinya. Ini sejalan dengan program pengembangan SDM melalui vokasi dan industri yang dicanangkan Kadin Indonesia.

Dalam forum bisnis Rapimnas 2021 yang mengangkat tema Road Map to Net Zero Emission, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terkait dana perubahan iklim, pemerintah menggunakan kebijakan insentif bagi perusahaan yang melakukan aksi-aksi perubahan iklim. Saat ini pemerintah tengah mengembangkan pembiayaan inovatif terkait hal ini.

"Resiko dan investasi transisi energi hijau memang besar. Begitu juga dengan proyek-proyek adaptasi perubahan iklim. Private sector pasti akan menghitung, resiko dan benefitnya. Misalnya soal eksplorasi dan investasi di bidang geotermal yang besar dan tadi besar resiko. Tapi pemerintah tentunya akan menggunakan policy insentive," kata Menkeu.

Di forum yang sama, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa setuju dengan Menkeu Sri Mulyani mengenai besarnya investasi dana perubahan iklim, Net Zero Emission dan transisi energi hijau. Pemerintah katanya tidak bisa sendirian. Namun, kata Suharso, ekonomi atau industri hijau ini punya peluang ekonomi yang besar.

"Kita harus siapkan dan lihat soal transisi new job. Green Energy-Green Industry ini bisa membuka lapangan 23 juta lapangan baru. Ini sesuai dengan bonus demografi yang akan kita dapati. Persoalannya dan pekerjaan rumahnya, perlu reskilling atau update kemampuan pekerja kita. Teknologi penting tapi kualitas SDM juga penting," jelas Suharso.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid berharap, forum bisnis ini bisa menjadi wadah tukar gagasan dan mencari titik temu mengenai problem dan tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia.

Harapannya dari forum ini lahir suatu peta jalan yang akan direkomendasikan untuk menerbitkan kebijakan atau langkah strategis untuk pemerintah demi kemajuan dan kebangkitan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.