Industri Farmasi Komitmen Lepas RI dari Ketergantungan Impor Obat

Liputan6.com, Jakarta Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke XVI yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, pada tanggal 23-24 Maret 2022 yang lalu.

Beberapa agenda pada Munas GP Farmasi ke XVI tersebut antara lain diskusi panel bersama pemangkukepentingan antara lain Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta pemilihan Ketua Umum Periode 2022-2027.

Dalam Munas tersebut, Tirto Kusnadi terpilih kembali sebagai Ketua Umum untuk periode jabatan 2022-2027. 

Ketua Umum GP Farmasi, Tirto Kusnadi mengatakan, penyelenggaraan Munas GP Farmasi ke XVI ini semakin memperkuat komitmen pelaku industri kesehatan dan farmasi yang tergabung dalam GP Farmasi untuk mewujudkan kemandirian kesehatan nasional dengan menjamin ketersediaan obat dan vitamin di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Dengan melibatkan 160 pabrik farmasi yang memproduksi kurang lebih 2.000 jenis zat obat dan kekuatan saluan distribusi anggotanya, GP Farmasi optimistis dapat berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan obat-obatan impor. Melalui Munas, GP Farmasi bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait juga telah memperkuat komitmen kerjasama strategis dalam upaya memenuhi kebutuhan obat-obatan dalam negeri.

“Dukungan dari Kementerian dan Lembaga menjadi hal yang sangat penting untuk terus diupayakan ke depan. Dalam Munas GP Farmasi, Kementerian Kesehatan menyampaikan akan memberikan fasilitas non fiskal berupa pembiayaan uji klinik untuk industri farmasi inovator. Ini adalah salah satu hal yang kita sambut baik. Tidak hanya itu, GP Farmasi juga akan meningkatkan kemitraan strategis dengan akademisi, industri yang dapat memperkuat industri farmasi dari segi riset, bahan baku sampai formulasi,” kata Tirto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (28/3/2022).

Sebagai program prioritas dari kepengurusan GP Farmasi periode 2022-2027 diantaranya adalah memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Pengurus dan anggota GP Farmasi yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. Hal ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul di daerah guna mencapai kemandirian obat seperti yang dicita-citakan seluruh anggota. 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Merujuk data Kementerian Perindustrian, di Indonesia saat ini terdapat empat perusahaan farmasi milik negara (BUMN), 199 perusahaan farmasi swasta dan 24 perusahaan farmasi multinasional industri farmasi nasional yang saat ini telah menguasai 89 persen suplai obat di negeri ini.

Inovasi dan investasi yang telah dilakukan oleh pelaku industri farmasi menjadi fondasi fundamental untuk membangun ekosistem kemandirian Kesehatan yang sejalan dengan sejalan dengan inisiatif Indonesia yang akan diusung dalam KTT G20 di Bali akhir tahun ini. 

“Pertumbuhan industri pada 2021 yang lalu sebesar 10,81 persen dengan nilai transaksi mencapai hingga Rp 95 triliun baik itu penjualan dan distribusi produk farmasi adalah capaian yang menggembirakan. Namun, kami juga melihat potensi yang masih besar mengingat pengeluaran per kapita penduduk Indonesia untuk produk-produk farmasi masih lebih rendah dibanding negara lain di Asia Tenggara dan negara peer lainnya. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga kesehatan pasca pandemi ini, diharapkan turut menjadi katalis positif bagi pertumbuhan industri farmasi nasional,” tutup Tirto.