Aman, Investasi ke Indonesia Tak Terganggu Konflik Rusia-Ukraina

Liputan6.com, Jakarta - konflik geopilitik antara Rusia dan Ukraina dipastikan tidak akan menganggu realisasi investasi yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut diungkap oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Ia menjelaskan, capaian investasi di kuartal I 2022 sebesar Rp 282,4 triliun. Angka tersebut tumbuh 16,9 persen (qtq) dan 28,5 persen (yoy). Dengan angka ini terlihat bahwa Indonesia masih menjadi sasaran investasi dari negara lain.

Bahkan meskipun sedang konflik, realisasi investasi Rusia di Indonesia naik menjadi peringkat 29 dari sebelumnya di posisi ke 31. Namun hal tersebut tidak terlalu banyak mempengaruhi karena bukan bagian dari 10 besar negara investor bagi Indonesia.

"Artinya dampak perang antara Ukraina dan Rusia ini tidak berdampak dari sisi ini," kata Bahlil di Jakarta, Rabu (27/4/2022).

Hanya saja pengaruhnya begitu terasa pada harga-harga komoditas. Mengingat Rusia dan Ukraina memasok hampir 30 persen kebutuhan energi dunia.

"Mereka eskpor energi hingga 30 persen dan kita impor gandum untuk mie instans dari mereka," katanya.

Meski begitu dia berharap konflik 2 negara ini seger berakhir karena saat ini telah banyak menimbulkan ketidakpastian. Termasuk kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa wilayah.

"Mudah-mudahan perang ini segera berakhir karena dalam konteks inflasi ada hubungannya dengan Indonesia juga," kata Bahlil Lahadalia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp 282,4 triliun hingga kuartal I 2022. Angka realisasi investasi ini naik 16,9 persen (qtq) dan 28,5 persen secara tahunan (yoy) tetapi masih jauh dari target 2022 yang sebesar Rp 1.200 triliun.

"Realisasi investasi kita di kuartal pertama sebesar Rp 282,4 triliun," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (27/4//2022).

Berdasarkan komposisinya, total penanaman modal dari luar negeri (PMA) sebesar Rp 147,2 triliun atau 52,1 persen. Sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 135,2 triliun atau 47,9 persen.

"Ini tolong dicatat buat modal dari asing dan luar negeri sudah mulai nyaman dan yakin terhadap stabilitas regulasi dan kebijakan negara dalam mendorong masuknya investasi ke Indonesia," kata Bahlil.

Hal ini merujuk pada pertumbuhan PMA yang mencapai 31,8 persen jika dibandingkan tahun lalu dan 20,5 persen berdasarkan qtq. Sedangkan peningkatan nilai investasi tumbuh 25,1 persen (yoy) dan 13,3 persen (qtq) di waktu yang sama.

Berdasarkan wilayah tujuan, investasi yang masuk luar Jawa mengalami peningkatan hingga 30 persen (yoy), yakni sebesar Rp 148,7 triliun. Sedangkan untuk di pulau jawa sebesar Rp 133,7 triliun, naik 26,9 persen (yoy).

"Jadi ini sama-sama tumbuh, ini yang kita inginkan," kata dia.

Dari total investasi Rp 282,4 triliun, Bahlil mengatakan ada 319.013 penyerapan tenaga kerja langsung. Artinya jika dihitung dampak secara tidak langsungnya, ada lebih dari 1 juta pekerja yang terserap atau mendapatkan pekerjaan.

"Investasi di sektor manufaktur, padat karya dan teknologi tinggi. Ini rekor tertinggi 10 tahun terakhir," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengubah target realisasi investasi tahun 2023 dari Rp 1.099,8 triliun menjadi Rp 1.400 triliun.

“Dalam RPJM kita untuk 2023 itu (target investasi) Rp 1.099,8 triliun, tapi apa yang terjadi di tahun 2022 saja Bappenas dan Presiden memerintahkan kami harus mencapai target R 1.200 triliun. Bahkan untuk tahun 2023 Bappenas memberikan targetnya sekitar Rp 1.400 triliun,” kata Bahlil dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2022, Kamis (20/4/2022).

Menurut Bahlil, pihaknya benar-benar dipacu untuk mendorong investasi dan tidak lagi menjadikan RPJM sebagai landasan acuan. Untuk mencapai target tersebut, di Kementerian investasi sudah melakukan berbagai upaya untuk mendatangkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

“Dengan pola, kita kalau investasinya diatas Rp 1 triliun kita memutuskan seluruh perizinannya Pemerintah yang handle yang mengacu pada hilirisasi. Karena kalau kita meminta kepada teman-teman dunia usaha mengurus izin, tahulah kelakuan kita dalam birokrasi ini, hanya Tuhan, kita yang tahu izin orang keluar,” ujarnya.