Sudah Terserap 6,48 Juta KL, Kuota Pertalite Bakal Jebol di Akhir Tahun?

Liputan6.com, Jakarta Arus mudik dan balik Lebaran 2022 turut mendongkrak konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) ini terancam jebol melebihi kuota hingga akhir 2022.

Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan, realisasi penyaluran BBM Pertalite hingga April 2022 saja sudah 39 persen dari total kuota yang tersedia tahun ini.

"Untuk Januari-April 2022, untuk JBKP Pertalite sudah terealisasi sekitar 39 persen. Yang sampai Maret sudah verifikasi, yang April yang unverified," ujar dia dalam sesi teleconference, Rabu (11/5/2022).

Menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertalite sudah terserap 6,48 juta KL dari total kuota 23,05 juta KL hingga 2 April 2022. Sehingga kuota sampai akhir tahun hanya tersisa tinggal 16,57 juta KL.

Merujuk angka tersebut, JBKP Pertalite terhitung mengalami over kuota sebesar 14 persen pada periode Januari-Maret 2022.

Lebih lanjut, Alfon menyampaikan, konsumsi Pertalite sendiri selama musik mudik dan balik Lebaran kemarin memang mengalami peningkatan rara-rata sebesar 36,1 persen. Bahkan di hari puncak lonjakannya mencapai 46 persen di atas rata-rata konsumsi normal.

Kendati begitu, ia coba optimistis kuota Pertalite masih bisa tercukupi hingga akhir 2022 nanti. Terlepas apakah pemerintah jadi menambah kuota BBM bersubsidi tersebut untuk tahun ini.

"Bagaimana kita menjaga agar ini bisa mencukupi, tentu kami bekerjasama dengan Pertamina selaku badan usaha penugasan. Kita memastikan bahwa yang mengisi Pertalite itu adalah yang betul-betul yang layak dan berhak. Itu agar kuota bisa mencukupi sampai akhir 2022," tuturnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto meminta pemerintah untuk menunda rencana menaikkan harga BBM bersubsidi Pertalite, LPG kemasan 3 kilogram, hingga tarif listrik pasca lebaran Idul Fitri 2022. Diketahui, rencana penyesuaian harga tersebut mengemuka akibat meroketnya harga komoditas energi maupun pangan global.

Eko menyampaikan, penerapan penyesuaian harga sejumlah komoditas utama tersebut justru berpotensi membuat target pertumbuhan ekonomi 2022 meleset dari target yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini mencapai 5,2 persen secara tahunan atau year on year (yoy)

"Kalau ini bisa kita lakukan sebetulnya kemungkinan besar pertumbuhaan ekonomi (2022) 5,2 persen masih optimis bisa kita capai," kata Eko dalam webinar Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022, Rabu (11/5).

Eko menerangkan, penerapan kebijakan penyesuaian harga tersebut justru akan menghambat pemulihan daya beli masyarakat yang tertekan akibat pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu. Padahal, daya beli penting untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat.

"Jadi, pasca lebaran ini (pemerintah) tidak segera menaikan berbagai macam harga yang secara internasional ada kenaikkan tapi ya sebisa mungkin harus kita tahan. Misalnya harga energi, LPG, Pertalite, listrik dan beberapa harga kebutuhan pokok," jelasnya.

Pun, lanjut Eko, saat ini tingkat konsumsi masyarakat masih belum pulih total pasca terdampak pandemi Covid-19. Dia mencatat, tingkat konsumsi masyarakat masih di bawah 5 persen hingga memasuki kuartal I-2022.

"Konsumsi belum pulih total belum mencapai 5 persen baru 4,3 persen," tutupnya.

Untuk itu, Eko meminta pemerintah tidak terburu-buru untuk menerapkan kebijakan penyesuaian harga dalam waktu dekat ini. Menyusul, adanya sejumlah dampak buruk yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemerintah mengungkapkan rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan LPG kemasan 3 kilogram secara bertahap pada periode Maret hingga Juli. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

"Over all, yang akan terjadi itu Pertamax, Pertalite, gas yang 3 kilogram itu bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti September itu bertahap (naiknya) dilakukan oleh pemerintah," ujarnya saat meninjau Proyek LRT di Depo LRT Jabodebek Bekasi, Jumat (1/4).

Menko Luhut menyebut, kebijakan penyesuaian harga itu imbas dari kenaikan sejumlah komoditas. Menurutnya, rencana tersebut mengemuka dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

"Semua efisiensi kita lakukan. Kita akan mendorong perintah Presiden kemarin dalam rapat pemakaian mobil listrik tempatnya Pak Budi Karya (Menhub)," tegasnya. 

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyebut inflasi indonesia bisa tembus ke tingkat 5,5 persen. Ini jika pemerintah menaikkan harga Pertalite dan LPG subsidi.

Faisal menyebut, ini merupakan bagian skenario proyeksi inflasi yang akan terjadi di tanah air. Ia menyebut ada empat skenario yang bisa terjadi.

"Skenario keempat tingkat inflasi di atas 5,5 persen bila skenario III ditambah kenaikan harga gas LPG 3 kilogram dengan asumsi dari Rp 17.000 menjadi Rp 20.000," ungkapnya dalam CORE Media Discussion, Menghadang Inflasi Menuju Kondisi Pra Pandemi, Selasa (19/4/2022).

Namun, secara keseluruhan menurut tingkatannya, dalam beberapa skenario tersebut menunjukan inflasi terendah akan berada di level 2,5 persen. Sedangkan skenario inflasi tertinggi berada diatas 5,5 persen.

“Kami sudah melakukan simulasi terhadap inflasi yang mana potensinya kurang lebih dengan seperti ini," ujar Faisal.

Faisal mengatakan, pada skenario pertama tingkat inflasi Indonesia tahun ini diprediksi di atas 2,5 persen akan terjadi. Meski pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan kenaikan PPN dan Pertamax.

Lantaran, kata dia, inflasi tahun ini memang diprediksi lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar 1,8 persen karena aktivitas masyarakat semakin pulih sehingga permintaan semakin melonjak.

“Jadi artinya tanpa ada tambahan kebijakan tadi (PPN dan Pertamax naik) sebetulnya sudah lebih tinggi jauh lebih tinggi dibanding tahun kemarin yang 1,8 persen,” ujarnya.

Sedangkan untuk skenario kedua, Faisal menyebut inflasi tahun ini diprediksi di atas 3,5 persen seiring adanya kebijakan pemerintah berupa penerapan PPN 11 persen dan kenaikan harga Pertamax pada April.

Sementara, skenario ketiga yaitu tingkat inflasi tahun ini diperkirakan di atas 5 persen jika skenario kedua yaitu adanya penerapan PPN 11 persen dan kenaikan harga Pertamax ditambah potensi kenaikan harga Pertalite yang diasumsikan menjadi Rp9.000.