Dilarang Pemerintah, Ekspor CPO Indonesia Anjlok di April 2022

Liputan6.com, Jakarta Per 28 April 20222 pemerintah resmi melarang ekspor CPO dan turunannya ke luar negeri. Akibatnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor komoditas CPO secara nilai maupun volume mengalami penurunan dibandingkan bulan Maret 2022.

"Secara bulanan dari nilai dan volume, ekspor CPO mengalami penurunan," kata kata Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Selasa (17/5).

Secara nilai, ekspor CPO tercatat hanya USD 2,99 miliar. Angka ini mengalami penurunan 2,56 persen (mtm).

Tak hanya secara nilai, volume CPO yang diekspor juga mengalami penurunan hingga 10,49 persen dibandingkan Maret 2022. Selama bulan April 2022, volume ekspor CPO ke luar negeri anya 1,93 juta ton.

"Volume ekspor 1,93 juta ton atau turun 10,49 persen dibandingkan bulan lalu," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi mengeluarkan Permendag No.22 Tahun 2022 tentang larangan sementara ekspor produk CPO beserta turunannya. Hal ini untuk mengoptimalkan ketersediaan minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok yang diperlukan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022," tulis pasal 7 Permendag ini.

Dalam aturan tersebut, larangan ekspor berlaku untuk Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO).

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara bersinergi dengan pelaku usaha minyak goreng meluncurkan Program MigorRakyat pada hari ini, Selasa (17/5/2022).

Program bertujuan agar penjualan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000/liter dapat tepat sasaran, yaitu untuk masyarakat berpendapatan rendah.

“Program ini merupakan bentuk kepedulian pengusaha migor untuk rakyat. Sepenuhnya dijalankan melalui proses bisnis antara distributor minyak goreng dengan para pengecer atau pelaku usahakecil. Tidak ada subsidi minyak goreng untuk para pengusaha dan pada waktunya akan menjadi suatu terobosan bisnis model baru,” kata Menteri Perdagangan M Lutfi saat meninjau implementasi program di Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Sementara, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan menjelaskan, Program MigorRakyat menekankan pada transaksi eceran langsung kepada penerima manfaat, yaitu kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Implementasi dilaksanakan oleh pelaku usaha minyak goreng menggunakan teknologi aplikasi digital untuk memastikan penjualan migor curah Rp14.000/liter tepat sasaran.

Sehingha para pengecer akan melakukan penjualan kepada masyarakat sebanyak 1 atau 2 liter per hari berbasis kartu identitas atau KTP.

“Daftar lokasi penjualan (titik jual) Program MigorRakyat yang menggunakan platform Gurih Indomarko dan Warung Pangan IDFood dapat diakses oleh siapa saja. Saat ini sudah ada 1200 lokasiyang tersebar di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara. Dalam waktu dekat, jumlahnya akan menjadi 10.000 lokasi di seluruhIndonesia,” pungkas Oke.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengaku, isu minyak goreng saat ini tidak hanya soal kelangkaan pasokan. Melainkan upaya stabilisasi harga minyak goreng sesuai ketetapan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter.

Pahala menegaskan, masih banyak para pengecer maupun warung- warung kecil yang menjual di atas HET. BUMN Pangan disebutnya siap turun tangan menindaki situasi ini.

"Di sinilah peran BUMN dalam menggandeng pengecer agar masyarakat dengan mudah mendapatkan minyak goreng dan harga terjangkau," kata Pahala dalam keterangan tertulis, Minggu (15/5/2022).

Selain pengecer ataupun warung-warung kecil, ia berharap BUMN Pangan juga dapat memperluas market door to door ke tingkat kecamatan, RT/RW untuk mendata penduduk ibu-ibu rumah tangga yang pasti membutuhkan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari.

Melalui program ini, Pahala menyatakan, BUMN menjamin ketersediaan stok minyak goreng dengan harga yang baik. "Sehingga masyarakat tidak perlu melakukan panic buying dalam membeli minyak goreng," ungkapnya.

Dengan begitu, lanjut Pahala, tidak ada lagi kelangkaan pasokan minyak goreng karena sudah dilakukan pemetaan mulai skala kecil hingga tingkat RT/RW dan pengecer, atau pengusaha kecil dalam pendistribusian minyak goreng.

Selain itu, BUMN Pangan ID FOOD Group juga diharapkan dapat menyiapkan aplikasi platform khusus pengembangan dari aplikasi Warung Pangan yang dikelolanya.

Untuk memastikan pendistribusian minyak goreng secara online, serta monitoring keterjangkauan harga minyak goreng Rp 14.000 per liter sampai ke tingkat konsumen ataupun masyarakat.

"Realisasi program distribusi minyak goreng ini merupakan salah satu upaya BUMN dalam mewujudkan visi kedaulatan pangan nasional," pungkas Pahala.