Jokowi Cium Peluang Bisnis di Tengah Krisis Pangan, Apa Itu?

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menangkap peluang bisnis bagi negara di tengah ancaman krisis pangan, yang juga berkaitan dengan produksi pangan. Oleh karenanya, ia meminta jajarannya untuk bisa memanfaatkan kesempatan itu.

"Di sisi krisis pangan tadi saya sampaikan, sebetulnya ada sisi peluangnya untuk urusan pangan, yang bisa kita kejar dalam waktu yang pendek," kata Jokowi dalam sidang kabinet terbatas, Senin (20/6/2022).

Menurut dia, petani bisa turut memanfaatkan lahan tanam yang selama ini terlantar. Dengan begitu, Indonesia bisa mandiri secara pangan, serta bisa lepas dari ketergantungan impor beberapa komoditas seperti jagung dan kedelai.

"Lahan kita ini sangat luas, karena sisanya sangat banyak. HGU (hak guna usaha) yang terlantar juga masih sangat banyak," imbuh Jokowi.

Sebagai contoh, Ia berkali-kali mengingatkan perkebunan sawit bisa turut dimanfaatkan untuk menanami bahan pangan lain, semisal jagung hingga porang.

"Kalau udah penuh stoknya, ya gampang sekali sekarang ini yang namanya memasarkan bahan pangan, gampang sekali, mudah sekali," seru dia.

Dengan memanfaatkan situasi ini, Jokowi menyatakan, Indonesia bukan hanya bisa berdikari di bidang pangan, tapi juga memiliki potensi untuk ekspor.

"Permintaan itu sudah masuk banyak sekali. Beras, ada yang minta 100 ribu per bulan, ada yang minta 2,5 juta ton untuk satu tahun. Saya kira ini akan meningkatkan cadangan devisa kita," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kinerja PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), dua perusahaan BUMN yang mendapatkan alokasi subsidi dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Jokowi menilai, kedua perusahaan pelat merah tersebut seakan terlena dengan adanya bantuan subsidi dari pemerintah. Sehingga cenderung abai terhadap proses efisiensi bisnis.

"Ada subsidi dari Menkeu tanpa ada usaha efisiensi di PLN, di Pertamina. Ini yang dilihat kok enak banget," singgung Jokowi dalam Sidang Kabinet Terbatas, Senin (20/6/2022).

"Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah. Semuanya harus dilakukan di posisi-posisi seperti ini," tegasnya.

Oleh karenanya, Ia meminta kepada seluruh kementerian/lembaga dan perusahaan BUMN, tidak hanya PLN dan Pertamina, agar melakukan efisiensi belanja sebanyak-banyaknya.

Tujuannya, agar pemerintah memiliki kelonggaran fiskal di tengah anggaran yang terbatas.

"Walaupun beban fiskal kita berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat, baik yang berkaitan dengan BBM, terutama solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus kita jaga," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak seluruh jajarannya untuk menjaga kualitas pangan bagi masyarakat umum. Dalam hal ini, ia menyentil Perum Bulog yang dinilai tak terampil soal pengadaan beras.

Jokowi mengatakan, Bulog bisa menyerap hasil panen petani secara intensif. Namun, instansi ini tidak bisa mendistribusikan beras-beras itu secara baik kepada masyarakat.

"Kalau sudah ngambil jangan sampai kayak Bulog, ngambil dari petani banyak, stok ada, enggak bisa jual. Sehingga kualitasnya jadi turun dan ada yang busuk, rusak, jangan," kecam Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/6/2022).

Sentilan ini diberikannya lantaran dirinya ingin Indonesia bisa berdikari di bidang pangan. Dalam artian, negara bukan hanya mandiri di bidang pangan, tapi punya potensi untuk ekspor.

"Permintaan itu sudah masuk banyak sekali. Beras, ada yang minta 100 ribu per bulan, ada yang minta untuk satu tahun 2,5 juta ton. Saya kira ini akan meningkatkan cadangan devisa kita," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta pemerintah fokus peningkatan produksi besar-besaran, baik di tingkat petani, korporasi, hingga BUMN.

"Semua harus ditingkatkan, jangan mengikuti rutinitas harian. Yang sering kita kejebak di situ. Sehingga strategi besarnya ini, yang harus kita lakukan malah hilang," kata Jokowi.

Selanjutnya, jika angka produksi sukses membesar, mantan Gubernur DKI Jakarta ini minta kejelasan soal siapa offtaker-nya. Sehingga pembeli beras pun jelas usai petani selesai produksi.

"Jangan sampai petani produksi banyak, Bulog enggak ambil, RNI ga ambil. Ini mekanisme harus segera diputuskan, dan kemarin kita sampaikan dengan Menteri BUMN, segera siapa, produknya apa, biayanya seperti apa," tuturnya.