Wapres Ingin Seluruh Daerah Punya Mal Pelayanan Publik demi Investasi

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meyakini, kehadiran mal pelayanan publik (MPP) bakal mampu mendongkrak pemasukan investasi daerah.

Mal pelayanan publik seyogyanya segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia. "Mal pelayanan publik diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan investasi di daerah," ujar Ma'ruf Amin dalam sesi penandatangan MoU Percepatan Penyelenggaraan MPP di 17 Instansi, Selasa (28/6/2022).

Pada 2024 nanti, pemerintah disebutnya sudah mencanangkan target 100 persen mal pelayanan publik terbangun di seluruh Indonesia.

Selain target kuantitatif, Ma'ruf menekankan, kualitas MPP juga tidak boleh luput dari perhatian. Mal pelayanan publik yang telah berjalan perlu dievaluasi efektivitasnya maupun kesiapannya untuk jadi MPP digital.

"Saya optimis kita bisa mencapai target kuantitas dan kualitas tersebut, apabila kepala daerah sungguh-sungguh melaksanakan komitmennya dan pimpinan kementerian/lembaga pusat memberikan dukungannya," ungkapnya.

Menurut dia, kehadiran MPP merupakan wujud program reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah di era Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan dengan pendekatan yang inovatif, kreatif, dan berdampak luas, yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara sejak kelahirannya sampai kematiannya. Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana," tuturnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebanyak 17 instansi kementerian/lembaga dan BUMN menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU soal percepatan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh Indonesia, Senin 28 Juni 2022.

Penandatanganan ini disaksikan secara langsung oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin beserta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim, Mahfud MD.

Wapres Ma'ruf Amin yang hadir langsung pada kesempatan tersebut menyoroti kehadiran Mal Pelayanan Publik sebagai bagian dari program reformasi birokrasi, yang menurutnya masih terlalu minim.

Menurut laporan yang diterimanya, hingga pertengahan Juni 2022, jumlah MPP yang telah diresmikan baru mencapai 57 MPP, plus 2 MPP lain yang siap diresmikan.

"Artinya, baru terdapat 59 mpp atau sekitar 11 persen dari 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menyediakan MPP pada setiap daerah," ujar Wapres Ma'ruf Amin, Selasa (28/6/2022).

Selain itu, ia juga mencermati penyelenggaraan MPP yang ada saat ini masih terpusat di Pulau Jawa, yakni 34 atau 60 persen dari 57 MPP.

"Sehingga daerah-daerah yang ada di luar Jawa perlu mempercepat pembangunan MPP. Pada tahun 2024 nanti, kita sudah mencanangkan target 100 persen Mpp. Sudah dibangun di seluruh Indonesia," kata Ma'ruf Amin.

Berikut daftar pimpinan instansi yang melakukan penandatanganan MoU percepatan MPP pada Selasa (28/6/2022) hari ini:

1. Menteri PANRB

2. Menteri Dalam Negeri

3. Sekretaris Mahkamah Agung

4. Menteri Keuangan

5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

6. Menteri Agama

7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

8. Jaksa Agung RI

9. Kepala Kepolisian Negara RI

10. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)

11. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

12. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

13. Kepala Perpustakaan Nasional RI

14. Direktur Utama BPJS Kesehatan

15. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

16. Direktur Utama PT Taspen

17. Direktur Utama PT PLN

Pemerintah daerah merespons cepat isu realisasi investasi yang masih minim di daerah. Respons ini ditunjukkan melalui komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dilakukan 38 bupati dan wali kota di Indonesia.

Sebanyak 38 Mal Pelayanan Publik ini tersebar di 24 kabupaten dan 14 kota di seluruh Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, kehadiran MPP ini akan membuat masyarakat tak perlu repot mengurus perizinan berusaha karena bisa dilakukan di satu pintu.

"MPP setidaknya harus mampu mendukung kegiatan pemerintah dari fungsi ekonomi. Terutama mempermudah dan mempercepat setiap izin, khususnya izin usaha untuk menggerakan ekonomi nasional," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis, Rabu (3/3/2021).

Kabupaten Halmahera Selatan jadi salah satu daerah yang berkomitmen dalam penyelenggaraan MPP di 2021. Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba mengungkapkan, kehadiran MPP di wilayahnya diharapkan akan memberikan kemudahan perizinan dan investasi bagi pelaku usaha.

"Kami membangun MPP karena betul-betul bermanfaat untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat dari berbagai aspek," kata Bahrain.

Bahrain berkeinginan kuat, dengan dibangunnya MPP dapat turut meningkatkan perekonomian daerah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Selatan.

"Kami berharap agar semua pihak memanfaatkan MPP ini untuk lebih menyejahterakan masyarakat Halmahera Selatan yang lebih maju dan sederhana," ungkapnya.