Harga Bahan Pokok Mahal, Warga Perbatasan Belanja dari Malaysia

Liputan6.com, Jakarta Mahalnya harga barang masih dirasakan warga di perbatasan. Salah satunya di Kapuas Hulu. Daerah tersebut jauh dari pusat Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak yang notabenenya sebagai tempat bongkar muat barang kebutuhan pokok yang didatangkan dari Pulau Jawa.

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menjelaskan, tingginya harga kebutuhan pokok di Kapuas Hulu sebagai akibat dari jauhnya jarak tempuh distribusi barang. Kapuas Hulu merupakan satu diantara 3 PLBN atau border resmi yang ada di Kalbar.  

Sejauh ini, untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat bisa berbelanja di Malaysia. Sudah ada agen atau pengusaha yang selama ini diberikan izin untuk berbelanja di Malaysia.

Ada badan usaha BERIKAT di Badau yang sudah mempunyai izin resmi dari Kementerian Perdagangan untuk mendatangkan/menjual produk/bahan kebutuhan pokok masyarakat dari Malaysia.

Berdasarkan informasi yang didapatnya, produk Malaysia yang dijual di Badau harganya akan disamakan dengan harga jual di Malaysia. Contoh gula, di mana harga di Malaysia jauh lebih murah dari Indonesia.

"Karena BERIKAT ini satu satunya Badan Usaha yang telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Perdagangan untuk menyediakan produk Malaysia di Badau," jelas Fransiskus Diaan ditulis Jumat (8/7).

Namun, saat ini Pusat Logistik BERIKAT belum berfungsi karena masih ditutupnya perbatasan Indonesia - Malaysia karena covid-19. Dia berharap semoga dengan dibukanya perbatasan Indonesia-Malaysia, PLB ini bisa segera berfungsi dengan baik.

"Selain PLB ada juga KILB (kartu identitas Lintas batas) yang diberikan untuk 5 Kecamatan perbatasan (Badau, Puring Kencana, Embaloh Hulu, Batang Lupar, Empanang), di mana KILB diberikan sebagai syarat diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas pembawaan barang kebutuhan sehari-hari dari Lubok Antu Malaysia dengan batasan maksimal 600 RM belanjaan per bulan per orang," jelas Fransiskus Diaan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Untuk membuat KILB, masyarakat bisa datang langsung ke Kantor Bea Cukai Badau setiap hari kerja tanpa biaya.

Syarat membuat KILB:

1. Pas Lintas Batas (Pas Merah) yang diterbitkan oleh Imigrasi.

2. e-KTP.

3. Materai 10rb.

4. Pas Foto.

5. Mengisi formulir.

"Masa berlaku KILB maksimal 1 tahun. Masyarakat tetap bisa berbelanja memenuhi kebutuhan pokoknya dengan batasan pembelian 600 Ringgit Malaysia," tegasnya.

 Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2022 di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, selesai digelar pada Selasa (24/5/2022) kemarin.

Pemerintah tahun ini mempersiapkan anggaran sebesar Rp 10,5 triliun untuk pembangunan kawasan perbatasan negara.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian dalam pernyataannya menegaskan Gerbangdutas merupakan langkah Pemerintah dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

Selain itu, Gerbangdutas tak hanya menjadi upaya meningkatkan pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, tapi juga mengatasi keterisolasian wilayah perbatasan.

“Ini (Gerbangdutas) tujuannya memperkuat pertahanan dan memperkuat pembangunan. Ini (Kabupaten Kepulauan Talaud) merupakan daerah yang rentan aktivitas lintas negara karena berbatasan dengan negara lain (Filipina). Makanya, kami harus memperkuat pembangunan di sini,” kata Mendagri selaku Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), dikutip Rabu (25/5/2022).

Menurut Tito, pembangunan di wilayah perbatasan ini tentunya berdampak terhadap aspek pertahanan dan pengetatan hukum di perbatasan Indonesia. Gerbangdutas menjadi komitmen Pemerintah untuk menjalankan pembangunan di semua perbatasan Indonesia.

Tito menekankan, dirinya bersama Menkopolhukam, mewakili negara telah hadir di beberapa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia sebagai bentuk komitmen untuk membangun kawasan perbatasan dan mengawal kedaulatan NKRI.

"Tahun lalu, kami fokus di Pulau Laut dan Pulau Sekatung Natuna, sekarang di Pulau Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud, dan berikutnya di Papua,” urainya pada Selasa (23/5/2022).

Pencanganan Gerbangdutas di Kabupaten Kepulauan Talaud dilangsungkan di Pulau Melonguane dan Miangas. Selepas acara Pencanganan Gerbangdutas, BNPP bersama beberapa stakeholder pengelola perbatasan melakukan rapat koordinasi terkait pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta pengembangan potensi ekonomi Pulau-Pulah Kecil Terluar (PPKT).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sota, Merauke, Papua, Minggu (3/10/2021). Menurut Jokowi, PLBN adalah representasi wajah Indonesia.

"Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus kita bangun agar bisa jadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan," kata Jokowi seperti dikutip dari siaran daring, Minggu (3/10/2021).

Jokowi mengatakan, PLBN terus dibangun dalam tujuh tahun terakhir di berbagai titik di Tanah Air. Dia menegaskan, bahwa pembangunan tersebut merupakan perintahnya secara langsung.

"Sejak 7 tahun terakhir saya perintahkan, bangun kembali PLBN," tegas Jokowi.

Sebagai informasi, Pos Lintas Batas Negara Sota adalah PLBN terpadu kedua di Papua dan merupakan PLBN ke-8 yang dibangun di seluruh Indonesia.

Jokowi ingin, PLBN Sota memberikan pelayanan lebih baik dan nyaman pada masyarakat Indonesia yang melintas perbatasan menuju Papua Nugini

"Saya lihat PLBN Sota dibangun dengan konsep terintegrasi, fasilitas lengkap, ada bangunan komersial, ada fasilitas umum dan sosial, mes pegawai, tempat ibadah, ada pasar, jalan pedestrian, area parkir, dan infrastruktur pendukung lainnya," Jokowi menyudahi.