BI Sampaikan Rencana Anggaran Tahunan 2023 kepada DPR-RI

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) pada Selasa hari ini (16/8) menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) Tahun 2023 kepada DPR-RI di Jakarta.

Penyampaian ATBI merupakan perwujudan komitmen Bank Indonesia untuk senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola yang baik yakni transparansi dan akuntabilitas dalam mencapai tujuan serta melaksanakan tugas dan wewenang sebagai bank sentral sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009.

BI menjelaskan, rencana ATBI menggambarkan rencana penerimaan dan pengeluaran untuk periode 1 (satu) tahun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas utama Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran serta dalam mengelola kegiatan operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas utama tersebut.

Rencana ATBI Tahun 2023 yang disampaikan kepada DPR-RI meliputi laporan pelaksanaan tugas Bank Indonesia sampai dengan Semester I 2022, evaluasi pelaksanaan ATBI tahun 2022, arah kebijakan Bank Indonesia tahun 2023, dan rencana ATBI Tahun 2023.

Dengan kondisi perekonomian domestik yang menghadapi meningkatnya risiko stagflasi di sejumlah negara, serta tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, BI menegaskan komitmen untuk terus berkontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia.

Selain itu, BI juga mengarahkan seluruh instrumen bauran kebijakan serta memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.

BI juga memperkuat koordinasi moneter-fiskal termasuk dengan berkontribusi dalam pembiayaan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

BI pun mengakui kondisi perekonomian nasional masih dihadapkan pada tantangan ketidakpastian yang tinggi.

Dengan demikian, BI menyampaikan, pihaknya akan berupaya memperkuat instrumen bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas moneter dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi.

Adapun upaya untuk terus menghasilkan inovasi dengan melanjutkan transformasi kebijakan, transformasi organisasi, transformasi SDM dan budaya kerja, serta transformasi digital.

BI mengungkapkan, perkembangan lingkungan strategis dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menjalankan mandat undang-undang dan mendukung pemulihan ekonomi nasional memengaruhi pelaksanaan ATBI 2022 dan penyusunan RATBI 2023.

Untuk itu, pelaksanaan ATBI 2022 dan penyusunan RATBI 2023 didasarkan pada proses perencanaan yang sistematis, terukur dan berkesinambungan sehingga mendukung pencapaian mandat serta Visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia Maju.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali bekerja sama dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK) menyelenggarakan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It), Jumat (12/8/2022).

Acara digelar secara daring terdiri dari rangkaian talkshow yang membahas mengenai peran pasar keuangan dan investor ritel dalam pembangunan berkelanjutan, serta berbagai isu mengenai investasi.

Rangkaian acara turut menghadirkan pakar/praktisi keuangan syariah, perencana keuangan serta generasi muda penggiat investasi hijau berkelanjutan. Gelaran ini juga untuk melanjutkan antusiasme masyarakat atas pelaksanaan acara Like It tahun sebelumnya.

Rangkaian acara Like It 2022 akan berlangsung dalam 3 (tiga) seri dan diselenggarakan secara bergantian oleh anggota FKPPPK selama sebulan ke depan.

Melalui Like It, masyarakat diberikan pemahaman mengenai peran investor ritel termasuk kaum muda dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, produk investasi ritel di surat berharga negara dan produk pasar modal baik yang bertema Environmental, Social & Governance (ESG) maupun syariah, aspek perlindungan nasabah, serta bagaimana mengelola keuangan secara bijak dan berkelanjutan.

Like It merupakan bentuk kerja sama antar otoritas untuk mendorong literasi keuangan, meningkatkan basis investor ritel, dan memperkuat pengembangan sektor keuangan Indonesia. Informasi terkait penyelenggaraan Like It juga dapat diakses melalui website https://likeit.co.id/main sejak 8 Agustus 2022.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal II 2022 yang tumbuh 5,44 persen secara tahunan atau year on year (YoY). Dia mensyukuri capaian tersebut, tapi menurutnya itu masih belum cukup.

"Alhamdulillah ekonomi kita bisa tumbuh sangat tinggi, 5,44 persen. Tapi ini belum pulih, karena rakyat baru mulai semego, baru (bisa) mulai makan enak setelah Ramadhan kemarin," ujar Perry dalam acara kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Rabu (10/8/2022).

"Sebelumnya belum bisa makan enak karena Covid-19. Ini kalo Boso Jowonyo sudah sehat, sedang semego, sedang senang-senangnya makan, tapi belum pulih bener," sebut dia.

Pendapat itu diutarakannya lantaran kondisi global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Meski tidak terkena imbas langsung, namun masyarakat Indonesia tetap kesulitan akibat kenaikan harga pangan dan energi.

Kondisi tersebut turut berdampak terhadap melemahnya pertumbuhan ekonomi, seperti yang sudah terjadi di berbagai negara besar dunia.

"Tapi Alhamdulillah, ekonomi kita tumbuh tinggi, 5,44 persen itu harus disyukuri. China tahun ini hanya tumbuh 3,3 persen. Negara-negara lain lebih rendah. Mari kita bersyukur 5,44 persen ini," kata Perry.

Perkara selanjutnya yang patut diwaspadai yakni inflasi. Adapun Indonesia mencatat tingkat inflasi 4,94 persen per Juli 2022. Lonjakan tertinggi disebabkan dengan adanya inflasi pangan.

"Yang paling tinggi inflasi ini, kita pecah kalau inflasi pangan, 10,47 persen. Mustinya inflasi pangan itu tidak boleh lebih dari 5 persen, paling tinggi 6 persen. Inflasi Pangan itu masalah perut, masalah rakyat, dan itu langsung ke sejahtera," tuturnya.