Kepada DPR, Erick Thohir Minta Tambahan PMN Rp 7,8 Triliun untuk 5 BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir kembali meminta persetujuan dari Komisi VI DPR RI terkait kebutuhan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 7,88 triliun di 2023. PMN ini akan dialokasikan kepada 5 BUMN, yaitu KAI hingga InJourney.

Erick Thohir menerangkan, Kementerian BUMN sejak awal mengusulkan PMN sebesar Rp 67,82 triliun, dengan jumlah yang disetujui hanya sebesar Rp 41,31 triliun. Itu untuk PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 28,9 triliun, PT PLN (Persero) Rp 10 triliun, Denefd ID Rp 1,75 triliun, dan AirNav Indonesia Rp 660 miliar.

Dari yang diputuskan, ada cadangan investasi sebesar Rp 5,7 triliun, namun menurutnya itu belum cukup untuk menambal kebutuhan dari 5 BUMN. Diantaranya PT KAI, Damri, ID FOOD, IF, InJourney, dan ReAsuransi.

"Nah kami memang kemarin belum mem-breakdown secara detail untuk Rp 5,7 triliun ke mana saja, karena seperti yang dipaparkan sebelumnya kita menginginkan ada tambahan Rp 7,88 triliun. Jadi totalnya Rp 13,58 (triliun)," kata dia dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI, Rabu (21/9/2022).

Penambahan seperti yang ditekankannya sejak awal, dialokasikan untuk Askrindo dan Jamkrindo. Tujuannya untuk penanganan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang direncanakan akan ditingkatkan pemerintah mencapai Rp 420 triliun.

"Artinya apa, bahwa dengan peningkatan KUR itu perlu juga ada bantalan untuk restrukturisasi daripada asuransi supaya ini bisa berjalan sebagai bantalan tentu fundamental modalnya," tuturnya.

"Nah jadi, itupun kalau disetujui Rp 5,7 (triliun), kalau semuanya diambil oleh IFG untuk bantala KUR itu, ya tentu konteksnya dengan yang lain-lainnya ini tidak bisa berjalan. Jadi kami berharap bila hari ini kita mendapat putusan yang tadi, bahwa totalnya Rp 47,01 triliun mungkin tutup dulu, diketok dulu," tambah Erick.

Pada kesempatan itu, Erick meminta persetujuan Komisi VI DPR Ri untuk mendukung pengajuan besaran PMN sebesar Rp 7,88 triliun. Ini bisa dalam bentuk realokasi dari pendanaan lainnya, dimana juga akan didiskusikan dengan Komisi VI DPR RI.

Tetapi bila pimpinan Komisi VI dan seluruh anggota Komisi VI bisa mendukung, tetap diupayakan ada tambahan Rp 7,88 triliun dari tentu realokasi dari pendanaan lainnya, yang mungkin nanti bisa didiskusikan dengan pimpinan DPR.

"Dan kami coba juga bicara dengan pimpinan kami Menko dan tentu Menteri Keuangan untuk menselaraskan daripada penggunaan dana khususnya untuk KUR yang memang diharapkan ini menjadi terobosan untuk ketika kita recover daripada suituasi Covid-19 yang sudha berjalan dan tentu geopolitik yang hari ini mempengaruhi daripada usplai chain dari perdagangan secara umumnya," bebernya.

Selain penebalan bantalan untuk KUR tadi, Erick menyinggung soal penguatan BUMN sektor pangan untuk bisa menjadi offtaker dari hasil panen petani. Ini berkaitan dengan ID Food yang ditugaskan untuk penyeralan tersebut.

"Tentu kalau yang lainnya tidak bisa mendapatkan itu, memang permasalah ini tentu ada di beberapa unit daripada BUMN lainnya yang memang hari ini juga didorong untuk penugasan tambahan seperti ID Food yang kemarin mungkin sudah ada statement publik dari Menteri perdagangan, dimana mungkin kita juga ada penugasan utnuk bisa menjadikan perusahan-perusahaan BUMN seperrti bulog dan IDFood menjadi offtaker daripada hasil proudksi petani," katanya menerangkan.

""nah ini tentu yang nanti kami laporkan lagi kalau memang dalam rapat berikunya antara pimpinnan kami kita sosialisasi mengenai penugasan yang baru ini. yang tentu konteksnya ini tidak lain ada hubungan juga penyehatan dari perusahaan pangan daripada yang ada di BUMN," pungkas Erick.

Menteri BUMN Erick Thohir mengaku heran dengan anggapan negatif terhadap penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah BUMN. Menurutnya, pandangan itu tidak tepat yang sebenarnya PMN digunakan untuk penugasan penyelesaian proyek negara.

Menurut Erick, banyak BUMN yang mulanya mendapat PMN, lalu kemudian melakukan aksi korporasi. Upaya ini tak lain untuk membuat perusahaan menjadi mandiri sehingga kedepannya tak lagi butuh suntikan uang negara.

"Lalu bagaimana persepsi soal PMN yang selama ini seakan-akan negatif padahal 70 persen PMN itu karena penugasan yang harus kita selesaikan dan banyak sekali sekarang aksi korporasi yang dilakukan BUMN itu tidak lain untuk mengembangkan dunianya tanpa PMN," terangnya dalam acara Jelajah BUMN untuk Indonesia 2022, Rabu (14/9/2022).

Dengan aksi korporasi itu, nilai PMN menurutnya hanya 10 persen dari total yang didapatkan. Ia juga membandingkan dengan kontribusi BUMN selama 3 tahun terakhir yang tembus Rp 1.198 triliun. Angka ini meningkat Rp 68 triliun dari 3 tahun sebelumnya saat pandemi Covid-19.

"Keuntungan BUMN sekarang Insya Allah tahun ini naik lagi menjadi 144. Ini hal-hal yang saya rasa hasil transformasi ini ada," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui PMN untuk sejumlah BUMN sebesar Rp 41,32 triliun. Angka ini lebih kecil dari jumlah pengajuan yang diberikan Erick.

Menurutnya, ada selisih anggaran sebesar Rp 20,81 triliun dari usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dengan alokasi pada nota keuangan yang disetujui. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9/2022).

"Sesuai dengan usulan yang telah kami laporkan kepada Komisi VI dan kita koordinasikan kepada tentu pihak stakeholder yang lain, bahwa usulan awal itu Rp 67,82 triliun," kata Erick Thohir.