Salurkan KUR UMKM, IFG Berharap Suntikan PMN

Liputan6.com, Jakarta Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG) berharap mendapatkan dana dari pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN). Dana ini nantinya digunakan untuk mendorong akses dari program kredit usaha rakyat (KUR).

Direktur Bisnis IFG Pantro Pander Silitonga mengatakan PMN ini nantinya akan diberikan kepada Jamkrindo dan Askrindo. Kedua perusahaan ini disebut punya tugas besar di bidang penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM.

Dia mengatakan kalau program KUR terbukti membantu mensimulasi ekonomi dan menjaga keberlangsungan UMKM selama pandemi. Ia mengklaim Askrindo dan Jamkrindo sejauh ini telah memberikan penjaminan terhadap 70 persen program KUR.

"Program KUR ini cukup efektif dan kami mendukung pemerintah sesuai target yang dicanangkan. Oleh karena itu, kami berharap ada dukungan pemerintah dalam bentuk permodalan," ujar Pantro dalam acara Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Kamis (29/9/2022).

Menurutnya, penguatan permodalan menjadi penting, mengingat target penyaluran KUR yang terus meningkat. Dari datanya, penyaluran KUR pada 2019 mencapai Rp 138 triliun dan naik menjadi Rp 198 triliun pada 2020. Selama periode 2020 hingga 2021, lanjut Pantro, tren penyaluran mengalami peningkatan meski ada penurunan perekonomian akibat pandemi.

"Total penyaluran KUR 2020 itu Rp 198 triliun, dan realisasi penyaluran KUR 2021 sampai Rp 285 triliun artinya ada kenaikan 44 persen. Pada saat yang sama, di perbankan kenaikan kredit hanya lima persen. Jadi artinya perbankan lebih hati-hati dan wajar karena kondisi ekonomi yang tidak menentu," paparnya.

Dengan demikian, IFG disebut telah hadir untuk memberikan garansi kepada perbankan dalam menyalurkan KUR agar UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia tetap bisa berjalan.

Lebih lanjut, dia mengatakan sekitar 60 persen perekonomian Indonesia ditopang oleh sektor UMKM. Hal ini yang mendasari pemerintah terus meningkatkan target KUR ke depannya.

"Tahun ini target KUR pada 2022 sebesar Rp 373 triliun artinya naik 31 persen, 2023 targetnya dinaikkan lagi menjadi Rpn470 triliun dan berikutnya (2024) mencapai Rp 585 triliun. Artinya dalam dua tahun ke depan akan ada kenaikan penyaluran KUR lebih dari 20 persen setiap tahunnya," kata dia.

Pantro menyebut dari PMN itu akan memperkuat permodalan Askrindo dan Jamkrindo dalam memberikan penjaminan pada KUR. Pantro mengatakan realisasi penjaminan KUR Askrindo mencapai Rp 75,2 triliun yang disalurkan kepada lebih dari 1,58 juta debitur UMKM dan Jamkrindo sebesar Rp 101,1 triliun dengan UMKM yang menjamin sebanyak 2,21 juta debitur UMKM hingga Juni 2022.

Pantro menilai IFG sebagai perusahaan asuransi tidak bisa melakukan peminjaman untuk permodalan tersebut. Sementara itu, kapasitas IFG selaku induk holding pun sangat terbatas. Pasalnya, IFG telah melakukan penambahan modal sebesar Rp 6,7 triliun pada Juni 2022 lalu untuk penyelesaian pemegang polis Jiwasraya.

"Kemampuan fundraising holding sudah terbatas, jadi kita memerlukan PMN untuk KUR. Kalau tidak, tentu kapasitas kita berkurang. kita tidak bisa untuk menjamin jamin program KUR sesuai target pemerintah," bebernya.

Menteri BUMN Erick Thohir kembali meminta persetujuan dari Komisi VI DPR RI terkait kebutuhan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 7,88 triliun di 2023. PMN ini akan dialokasikan kepada 5 BUMN, yaitu KAI hingga InJourney.

Erick Thohir menerangkan, Kementerian BUMN sejak awal mengusulkan PMN sebesar Rp 67,82 triliun, dengan jumlah yang disetujui hanya sebesar Rp 41,31 triliun. Itu untuk PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 28,9 triliun, PT PLN (Persero) Rp 10 triliun, Denefd ID Rp 1,75 triliun, dan AirNav Indonesia Rp 660 miliar.

Dari yang diputuskan, ada cadangan investasi sebesar Rp 5,7 triliun, namun menurutnya itu belum cukup untuk menambal kebutuhan dari 5 BUMN. Diantaranya PT KAI, Damri, ID FOOD, IF, InJourney, dan ReAsuransi.

"Nah kami memang kemarin belum mem-breakdown secara detail untuk Rp 5,7 triliun ke mana saja, karena seperti yang dipaparkan sebelumnya kita menginginkan ada tambahan Rp 7,88 triliun. Jadi totalnya Rp 13,58 (triliun)," kata dia dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI, Rabu (21/9/2022).

Penambahan seperti yang ditekankannya sejak awal, dialokasikan untuk Askrindo dan Jamkrindo. Tujuannya untuk penanganan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang direncanakan akan ditingkatkan pemerintah mencapai Rp 420 triliun.

"Artinya apa, bahwa dengan peningkatan KUR itu perlu juga ada bantalan untuk restrukturisasi daripada asuransi supaya ini bisa berjalan sebagai bantalan tentu fundamental modalnya," tuturnya.

"Nah jadi, itupun kalau disetujui Rp 5,7 (triliun), kalau semuanya diambil oleh IFG untuk bantala KUR itu, ya tentu konteksnya dengan yang lain-lainnya ini tidak bisa berjalan. Jadi kami berharap bila hari ini kita mendapat putusan yang tadi, bahwa totalnya Rp 47,01 triliun mungkin tutup dulu, diketok dulu," tambah Erick.