Kemenkop UKM Genjot Pengadaan Barang, Utamakan Produk UMKM

Liputan6.com, Jakarta Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah per 19 September 2022, tercatat realisasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga pengadaan barang dan Jasa baru mencapai 48,5 persen dari pagu Rp 500,2 triliun.

Sementara, realisasi belanja pemerintah daerah pengadaan barang dan jasa mencapai 51,5 persen dari pagu Rp 531,5 triliun. Adapun anggaran belanja nasional pengadaan barang dan jasa tahun 2022 adalah Rp 1.031,7 triliun.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya, dalam Konferensi Pers #G20Updates, Kamis (6/10/2022).

“Untuk mencapai ini semua (angka-angka belanja pengadaan barang dan jasa) semua tentu saja UMKM kita tidak bisa dilepaskan sendiri,” kata Eddy.

Hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk lokal UMKM telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yaitu dengan adanya kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa  pemerintah.

Menurutnya, dibutuhkan investasi dari luar agar UMKM Indonesia bisa bermitra antara yang kecil dengan UKM yang berpengalaman dari luar negeri, sehingga bisa berkembang seiring dengan investasi yang masuk.

Dia optimis, dengan begitu UMKM Indonesia bisa meningkatkan kualitas produk dan service-nya mereka.

Lebih lanjut, Eddy menyampaikan katalog elektronik dan toko daring sudah mencapai 1,3 juta. Angka tersebut melewati target dari Presiden Joko Widodo, yang menargetkan 1 juta katalog elektronik dan toko daring.

“Harapannya dari toko daring baik total transaksi, volume transaksi, jumlah UMKM yang onboarding, jumlah produk tayang, jumlah mitra, dan jumlah pengguna bisa meningkat terus,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM akan terus berupaya meningkatkan kemampuan UMKM lokal, bermitra dengan asing, dan meminta dukungan dari seluruh lapisan Pemerintah khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan upaya tersebut diyakini bisa memaksimalkan produk-produk UMKM dalam negeri.

Pemerintah tengah memprogramkan digitalisasi UMKM. Upasya ini dilakukan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Digitalisasi terbukti berhasil menjadi faktor pendorong pertumbuhan usaha UMKM, termasuk warung. Tantangan inefisiensi warung yang selama ini terjadi berhasil diatasi via digitalisasi. Dengan efisiensi, bisnis warung kini bisa meningkatkan omzet sekaligus meningkatkan taraf hidupnya beserta keluarganya.

CEO dan President Director GOTOKO Gurnoor Singh Dhillon menjelaskan selama ini operasi bisnis warung dijalankan dengan tidak efisien, misalnya dalam aspek pemenuhan pasokan barang.

Pemilik warung sampai perlu menutup warung saat belanja pasokan ke bukan hanya satu, melainkan ke beberapa agen distributor, yang menimbulkan potensi kerugian bagi mereka karena menjalankan bisnis yang tidak efisien.

“Digitalisasi memberikan efisiensi bisnis, pemilik warung dapat mengakses produk dari banyak brand principal hanya dalam satu platform, mereka juga tidak perlu menutup warungnya untuk berbelanja sehingga akan menghemat biaya, waktu, serta tenaga. Serta dengan dukungan langsung dari brand principal, pemilik warung juga bisa mendapatkan harga yang kompetitif,” ungkap Gurnoor di Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Hal ini yang dilakukan GOTOKO sejak berdiri pada 2020 untuk menghubungkan warung dengan brand principal dengan harga kompetitif, kepastian pengiriman, serta kepastian barang dalam aplikasi.

Dengan nilai tambah yang ditawarkan, GOTOKO juga telah berhasil mencatat pertumbuhan lebih dari 47 kali lipat karena GOTOKO hadir sebagai platform yang menciptakan nilai tambah bagi ekosistem warung melalui teknologi, alih-alih mendisrupsinya.