UMP 2023 Digodok, Intip Besaran Upah Minimum Saat Ini

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah menggodok besaran upah minimum provinsi atau UMP 2023 dan akan diumumkan pada November 2022 mendatang. Nantinya akan muncul angka kenaikan jumlah upah tersebut.

Untuk diketahui, diskusi mengenai penetapan upah dilakukan oleh tripartit yang terdiri dari Pemerintah, Pengusaha, dan Buruh. Ketiga pihak merekomendasikan besaran upah minimum, hingga akhirnya akan ditetapkan besarannya.

Perjalanan kenaikan upah sejak pandemi Covid-19 cukup menarik. Misalnya, pemerintah menetapkan untuk tidak menaikkan upah minimum 2021 dengan alasan pandemi.

Sementara, untuk upah minimum 2022, pemerintah hanya menaikkan dengan rata-rata 1,09 persen. Kenaikan ini disebut dengan alasan melemahnya sektor usaha imbas pandemi. Besaran kenaikan ini juga sempat mendapat protes dari kelompok buruh.

Informasi, penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 dilakukan selambatnya pada 21 November 2022 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat pada 30 November 2022. Ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz beberapa waktu lalu.

Dewan Pengupahan Nasional telah melaksanakan sidang pleno yang menyepakati beberapa kesepakatan termasuk terkait batas waktu penetapan UMP dan UMK.

Untuk rekomendasi yang akan diberikan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah disepakati rekomendasi data Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai acuan penetapan upah minimum, paling lambat bisa diterima Depenas dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan paling lambat 7 November 2022.

"Di situ juga disampaikan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi paling lambat tanggal 21 November 2022 dan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 30 November 2022," jelasnya.

Secara umum, ada berbagai pendapat mengenai kenaikan upah ini. Pengusaha misalnya, yang meminta kenaikan upah mengacu pada besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua variabel ini dipandang jadi salah satu hal yang penting untuk penetapan upah, artinya kenaikan berkisar 4-5 persen.

Sementara itu, kelompok buruh meminta angka yang lebih tinggi, yakni 13 persen kenaikan upah minimum. Angka ini mengacu tingginya inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi penjumlahan kedua angka itu, maka didapat 13 persen.

Tak hanya itu, pengamat memandang angka yang lebih moderat. Kenaikan upah bisa berada di 8-10 persen, menimbang tingkat inflasi yang cukup tinggi, meski besaran pertumbuhan ekonomi yang dikhawatirkan melambat.

Berbicara besaran upah, berikut ini daftar besaran upah minimum 2022 yang naik 1,09 persen dari tahun sebelumnya.

1. Aceh Rp 3.166.460

2. Sumatera Utara Rp 2.522.609

3. Sumatera Barat Rp 2.512.539

4. Sumatera Selatan Rp 3.144.776

5. Riau Rp 2.938.564

6. Kepulauan Riau Rp 3.050.172

7. Jambi Rp 2.649.034

8. Bengkulu Rp 2.238.094

9. Lampung Rp 2.440.485

10. Kepulauan Bangka Belitung Rp 3.264.883

11. DKI Jakarta Rp 4.641.854

12. Jawa Barat Rp 1.841.486

13. Jawa tengah Rp 1.812.935

14. DI Yogyakarta Rp 1.840.915

15. Jawa Timur Rp 1.891.567

16. Banten Rp 2.501.202

17 Bali Rp 2.516.971

18. Nusa Tenggara Barat Rp 2.207.212

19. Nusa Tenggara Timur Rp 1.975.000

20. Kalimantan Barat Rp 2.434.327

21. Kalimantan Tengah Rp 2.922.515

22. Kalimantan Selatan Rp 2.906.472

23. Kalimantan Timur Rp 3.014.496

24. Kalimantan Utara Rp 3.016.738

25. Sulawesi Utara Rp 3.310.723

26. Sulawesi Tengah Rp 2.390.739

27. Sulawesi Selatan Rp 3.165.876

28. Sulawesi Tenggara Rp 2.710.595

29. Gorontalo Rp 2.800.580

30. Sulawesi Barat Rp 2.678.863

31. Maluku Rp 2.619.312

32. Maluku Utara Rp 2.862.231

33. Papua Barat Rp 3.200.000

34. Papua Rp 3.561.932