Indonesia dan Australia Perkuat Kerja Sama Tata Kelola Ekonomi hingga 2026

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia dan Australia memperpanjang kerja sama dalam bidang tata kelola ekonomi dengan menandatangani Exchange of Letters Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) yang akan berlaku hingga 2026.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi, bersama Deputy Secretary for Southeast Asia and Global Partners Group Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia Michelle Chan, pada 9 Desember 2022 di Canberra Australia.

Perjanjian ini ke depannya juga akan memperluas area cakupan kerja sama di antara kedua negara.

“Selain penyediaan tenaga ahli dan konsultasi rutin, kedua negara juga dapat bertukar pengalaman mengenai reformasi kebijakan Pemerintah kedua negara melalui program Prospera,” kata Deputi Edi.

Prospera merupakan kerja sama antara Indonesia dan Australia yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Program tata kelola ekonomi ini menyatukan para pakar Indonesia dan internasional untuk mendukung prioritas kebijakan ekonomi Indonesia, termasuk dalam bidang administrasi perpajakan, reformasi sistem kesehatan, pemulihan Covid-19, akselerasi digital, kebijakan inklusif disabilitas, serta iklim dan energi.

“Terlepas dari tantangan jangka pendek, seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, Indonesia memiliki peluang ekonomi sangat besar di masa depan, dan Prospera dapat membantu mendukung para pembuat kebijakan untuk memanfaatkannya,” jelas Deputy Secretary Chan.

Prospera sendiri telah bermitra dengan sekitar 30 lembaga di Indonesia, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Prospera selalu menjadi sumber berharga untuk membantu para pembuat keputusan di Indonesia mengatasi tantangan yang semakin kompleks. Kemitraan antara Lembaga Pemerintah di Indonesia dan Australia merupakan elemen berharga dari program ini, dan komitmen terbaru sekarang menunjukkan kemitraan kuat antara kedua Pemerintah kita,” ungkap Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams.

Prospera telah melalui perjalanan panjang, berawal dari program tata kelola ekonomi Indonesia-Australia yang terbentuk setelah krisis keuangan Asia tahun 1997-1998. Dalam perjalanannya, Prospera berkembang untuk menjawab tantangan baru, seperti munculnya pandemi Covid-19 serta krisis multidimensional global di tahun ini.

Sebelumnya, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney angkat suara terkait peringatan perjalanan atau travel warning yang dirilis Pemerintah Australia bagi warganya yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia.

Ini menyusul polemik larangan seks di luar nikah bagi penduduk lokal maupun pelancong yang dimuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan, hingga saat ini belum ada rencana pembatalan kunjungan turis asing ke Indonesia. Termasuk dari negara tetangga Australia meski pemerintah setempat telah merilis kebijakan travel warning.

"Data yang terjadi di bandara kita, khususnya untuk kedatangan internasional tidak terjadi penurunan, tidak ada juga cancellation. Kita lihat banyak turis asing datang, biasa aja, normal aja gitu," ujar Dony dalam acara Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (12/12/2022).

Dony melanjutkan, travel warning yang dikeluarkan Pemerintah Australia juga harus disikapi secara bijak. Dia menilai, kebijakan tersebut bisa saja terkait persaingan industri pariwisata yang mulai pulih.

"Kompetitor kita banyak, mereka merebutkan juga. Misalnya, Australia jangan ke sini. Mereka pinginnya Australianya ke Vietnam, ke Thailand. (Pariwisata) Ini kan bisnis ya," ungkapnya.

Oleh karena itu, Injourney terus berbenah untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia di tingkat dunia. Antara lain dengan meningkatkan pelayanan di bandara hingga perbaikan tata kelola destinasi wisata.

"Kita akan mengembangkan Grand Inna Malioboro, kita juga akan merenovasi Stasiun Tugu Jogja sebagai stasiun pariwisata," tutupnya.