BPDLH Kantongi Rp 14,5 Triliun Lawan Perubahan Iklim

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) pada 21-22 Desember 2022. Tema yang diambil dalam rakernas ini adalah tema Penguatan Aksi Bersama Untuk Pendanaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.

Langkah ini merupakan upaya menjalankan berbagai keputusan penting forum internasional seperti G20 Indonesia 2022 dan Konferensi Perubahan Iklim ke-27 (COP27).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjalankan, pemerintah pada 2018 membentuk BPDLH dan fungsinya adalah sebagai vehicle pembiayaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

"Ini dananya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah,” ungkap Airlangga dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (22/12/2022).

Rakernas akan difokuskan bagi diseminasi komitmen global dan nasional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengendalian perubahan iklim dan peran Pemerintah Daerah, mekanisme koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta identifikasi kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan BPDLH.

Sejumlah strategi pengurangan emisi yang akan dibahas dalam rakernas tersebut mencakup beberapa sektor mulai dari kehutanan, energi sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri sampah atau limbah, transportasi, pertanian, kelautan, serta perikanan.

“BPDLH dapat menjembatani hasil COP27 di Sharm El-Sheikh dan juga hasil dari KTT G20 di Bali. Dana yg sudah ada jumlahnya mencapai USD968.6 juta atau Rp14,52 triliun yang bersumber dari dana reboisasi kehutanan, Global Enviromental Facility, Bank Dunia, Ford Foundation, dan sebagainya,” tegas Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan terkait dengan pengelolaan limbah atau sampah serta pengembangan tanaman mangrove. Komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu untuk terus didorong agar upaya perbaikan dan rehabilitasi yang dilakukan berjalan optimal.

“Untuk awal menurut saya urusan sampah menjadi prioritas, sehingga kalau anggaran di badan ini ada tolong di push untuk urusan sampah diselesaikan sehingga sampah tidak lari ke laut, sampah tidak lari ke sungai, sampah tidak jadi kotoran sebuah kota. Yang kedua berkaitan lagi dengan lingkungan hidup, kehutanan, karena mangrove ini betul-betul bisa mereduksi 8-12x lipat dibandingkan hutan biasa, sehingga dampaknya langsung kelihatan,” tegas Presiden Joko Widodo.

Usai menerima arahan Presiden Joko Widodo, sejumlah Menteri dan Pimpinan Lembaga melanjutkan pembahasan mengenai komitmen global terkait isu lingkungan hidup, komitmen pendanaan global dalam mengimplementasikan deklarasi G20 dan Paris Agreement dan inisiatif Pemerintah dalam pendanaan lingkungan berkelanjutan dan terintegrasi, serta pendanaan lingkungan hidup dalam kerangka keuangan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya yakni Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, sejumlah Duta Besar, serta sejumlah Gubernur dan perwakilan daerah.