Kemenhub: 97 Persen BBM Dinikmati Kendaraan Pribadi

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan mencatat, 97 persen konsumsi BBM dinikmati oleh kendaraan pribadi. Artinya, porsinya cukup banyak jika dibandingkan dengan angkutan umum.

Guna menekan hal itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno meminta masyarakat untuk menggunakan angkutan umum lebih banyak. Kehadiran angkutan umum dinilai sebagai salah satu jalan keluar untuk menyiasati kenaikan harga BBM

“Saat ini konsumsi BBM didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang mencapai 97 persen. Penyebabnya adalah dominasi pergerakan masyarakat yang masih dilayani oleh kendaraan pribadi, terutama di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, Pemerintah mendorong penggunaan angkutan umum di wilayah perkotaan di seluruh Indonesia melalui pengembangan bus rapid transit (BRT) dengan skema buy the service (BTS)," ujar Hendro dalam keterangannya, Jumat (20/1/2023).

Dia menyampaikan, skema BTS ini hadir dengan tujuan untuk memberikan stimulus pengembangan angkutan penumpang umum perkotaan, dan meningkatkan minat penggunaan angkutan umum. Serta untuk memberikan kemudahan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan.

Dia berujar, hingga saat ini upaya membangun angkutan umum perkotaan masih terus dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat. Pemantapan program yang sudah berjalan dan pengembangannya akan terus dilakukan oleh Kemenhub. Secara simultan juga akan dilakukan evaluasi menyeluruh untuk semakin menyempurnakan keberadaan angkutan umum di Indonesia.

“Ke depannya, Kemenhub melalui Ditjen Hubdat akan melakukan berbagai hal untuk menekan konsumsi BBM dengan beberapa cara salah satunya melakukan pendampingan pada kota-kota yang sudah mengembangkan angkutan umum sehingga kota-kota tersebut akan menemukan cara untuk mengoptimalkan pelayanannya yang ditunjukkan dengan meningkatnya daya angkut dan jumlah penumpang di setiap tahunnya,” papar Hendro.

Tak hanya itu, usaha lainnya dilakukan dengan mendorong serta memfasilitasi pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota untuk duduk bersama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda). Tujuannya untuk menemukan langkah bersama dalam memberikan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat.

Termasuk penataan kembali jaringan trayek sehingga masyarakat bisa beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke penggunaan angkutan umum.

“Kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha jasa angkutan, dalam hal ini Organda yang tersebar di setiap daerah, memang menjadi tantangan utama agar pengembangan angkutan umum perkotaan dapat cepat terlaksana. Kolaborasi perlu terus ditingkatkan, guna mewujudkan angkutan umum perkotaan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau sebagai diamanahkan dalam UU 22 tahun 2009,” urainya.

Lebih lanjut, Hendro mengatakan, kolaborasi pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah dan Organda menjadi keharusan agar tercipta kesepahaman. Sehingga semua unsur memiliki kemampuan dan kemauan bersama dalam membangun angkutan umum perkotaan, baik dari sisi pembiayaan, kelembagaan, dan manajemen pengelolaan.

Di samping itu, dalam beberapa tahun terakhir Ditjen Hubdat mempromosikan Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum yang merupakan ajakan moral untuk mengajak masyarakat kembali menggunakan angkutan umum. Salah satu caranya melalui program public transport day bagi para pegawai di lingkungan pemerintah daerah untuk menggunakan angkutan umum.

Selain hal tersebut di atas, Ditjen Hubdat juga secara konsisten dan berkesinambungan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah-daerah yang sulit terjangkau karena topografi dan kondisi geografis, yang diwujudkan melalui program angkutan perintis.

“Tak kurang dari 336 trayek angkutan jalan perintis dan 6 lintasan subsidi perintis angkutan barang yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Program angkutan perintis ini sebagai bukti bahwa pemerintah hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan menumbuhkan roda perekonomian di masyarakat. Untuk mendukung kelangsungan layanan ini, hadir angkutan barang perintis melalui jalur darat yang melayani perpindahan barang dari dan ke angkutan laut perintis, angkutan penyeberangan perintis, angkutan udara perintis, dan/atau pusat distribusi logistik,” ungkap Hendro.

Hendro juga menjelaskan pelayanan subsidi angkutan barang perintis hadir di 5 wilayah antara lain di Aceh, Natuna, Tanjung Selor, Merauke (2 lintasan), dan Mimika. Pada tahun 2022 subsidi anggaran angkutan barang perintis sebanyak Rp 15 Miliar.

Melalui kehadiran subsidi angkutan barang perintis ini diharapkan akan dapat mengurangi disparitas harga antar wilayah di Indonesia sehingga tetap menjaga kestabilan harga bahan-bahan pokok.

“Guna mempercepat pemulihan perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19, Ditjen Hubdat juga memberikan pelayanan angkutan umum pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang sering dikenal dengan 10 Bali baru. Perlahan tapi pasti sektor pariwisata mulai tumbuh kembali dengan layanan tersebut dan roda perekonomian mulai bangkit kembali,” jelas Hendro.

Pelayanan angkutan umum baik di wilayah perkotaan, kawasan 3TP, dan kawasan pariwisata nasional telah menjalankan fungsinya sebagai promoting sector dan servicing sector serta mampu menumbuhkan kembali perekonomian masyarakat sekaligus sebagai langkah nyata dalam menanggulangi kemiskinan di berbagai daerah.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno meminta pemerintah lebih fokus membenahi sektor transportasi massal di Indonesia. Salah satunya dengan menambah subsidi untuk sektor tersebut ketimbang memberikan insentif mobil listrik.

Mengacu data yang dimilikinya, besaran subsidi bagi angkutan darat pada 2023 adalah sebanyak 5,6 triliun. Angka ini disebut turun dari realisasi subsidi angkutan darat di 2022 dengan gap sekitar Rp 2,8 triliun.

Kontrak Public Service Obligation (PSO) terbesar diberikan untuk pelayanan KRL Jabodetabek Rp 1,6 triliun (64,27 persen). Selanjutnya untuk KA Jarak Dekat Rp 466,2 miliar (18,29 persen), KA Jarak Sedang Rp 216,7 miliar (8,50 persen), KRD Rp 152 miliar (5,97 persen), KRL Jogja-Solo Rp 53 miliar (2,11 persen), KA Jarak Jauh Rp 12,4 miliar (0,49 persen), dan KA Lebaran Rp 9,4 miliar (0,37 persen).

"Untuk menambah subsidi sektor transportasi darat, lebih bijak jika Pemerintah dan DPR bersepakat mau mengalihkan insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp 5 trliun diberikan pada perbaikan dan pembenahan transportasi umum," kata dia dalam keterangannya, Minggu (8/1/2023).

Dana ini, menurut Djoko bisa ditambahkan untuk angkutan umum perkotaan maupun angkutan di jalan perintis. Mengingat, mobilitas masyarakat yang sangat dominan menggunakan transportasi darat.

Djoko memandang, alokasi seperti itu akan menguntungkan dari segi politik. Apalagai, 2023 masuk dalam tahuj politik dan perhatian masyarakat tertuju pada sosok pengganti Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Di tahun politik ini, anggaran sebesar itu dapat membantu mendongkrak popularitas anggota DPR yang mau mengikuti pilihan legislatif tahun 2024. Pasalnya, akan banyak masyararakat di daerah pemilihannya yang akan menikmatinya, jika di Dapilnya diberikan program transportasi umum," bebernya.

"Subsidi layananan transportasi di sektor transportasi darat masih perlu diperbanyak, mengingat mobilitas masyarakat terbesar di darat," pungkas Djoko.