Rumah Menteri di IKN Rp 14,4 Miliar per Unit di Luar Harga Tanah, Apa Isinya?

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun 36 unit rumah menteri di IKN, dengan modal anggaran Rp 519,06 miliar melalui skema multiyears contract (MYC) 2022-2024.

Nilai anggaran tersebut sempat diprotes Komisi V DPR RI, lantaran satu rumah menteri di IKN berharga sekitar Rp 14,4 miliar. Padahal, biaya pembangunannya sudah gratis harga tanah, lantaran proses pembebasan lahannya sudah dilakukan terlebih dahulu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jendral Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto lantas menjelaskan spesifikasi dari masing-masing rumah menteri berbentuk tapal tersebut.

Iwan mengatakan, satu unit rumah menteri di IKN nantinya akan sudah lengkap dengan seluruh isi perabotan rumah tangganya. Sehingga para menteri yang pindah ke ibu kota baru nantinya tinggal masuk dan siap ditempati.

"Kalau harga ini memang masuk spec fully furnished, termasuk isinya. Memang bapak ibu Menteri yang menempati tinggal masuk saja, jadi isinya itu memang sudah lengkap," kata Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, dikutip Kamis (26/1/2023).

Lebih lanjut, ia juga turut memaparkan skema anggaran tahun jamak senilai Rp 519,06 miliar yang dipakai untuk membangun rumah para menteri di IKN Nusantara. Saat ini, pembangunan rumah tapak menteri di IKN sudah masuk dalam tahap penyusunan desain, untuk selanjutnya masuk pada fase konstruksi.

"Ini merupakan paket MYC tahun 2022 sampai dengan 2024, dimana alokasi anggaran sebesar Rp 78,48 miliar, telah terealisasi sebagai uang muka. Ini baru terkontrak awal Desember lalu," terangnya.

Selain untuk rumah tapak menteri, Iwan menambahkan, dukungan APBN juga dialokasikan untuk pembangunan rumah susun (rusun) para pekerja konstruksi, dengan nilai kontrak MYC 2022-2023 sebesar Rp 600 miliar. Total yang akan dibangun sebanyak 22 tower 4 lantai.

"Alokasi 2022 Rp 471 miliar, dan realisasi keuangan sebsar 79 persen dari total dan realisasi fisik sampai akhir kemarin 89,75 persen. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama pada bulan Februari sudah bisa dimanfaatkan dan difungsikan," pungkasnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti harga rumah menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dinilainya terlampau mahal. Adapun secara rencana, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 36 unit rumah menteri di ibu kota baru bermodal anggaran Rp 519,06 miliar melalui skema multiyears contract (MYC) 2022-2024.

Bila dihitung, harga rumah menteri di IKN Nusantara berkisar Rp 14,4 miliar per unit. Lasarus menilai angka itu masih terlalu besar, lantaran biaya pembangunannya sudah gratis tanah. 

"Sementara tanah di sana kan pemerintah sudah tidak beli. Kalau kita kan hanya harga bangunan ini, tanah kan sudah hibah statusnya. Kalau Invetasi, tolong jangan dimunculkan di APBN," kecam Lasarus dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Eselon I Kementerian PUPR, Rabu (25/1/2023).

Lasarus lantas mempertanyakan, apakah anggaran Rp 14,4 miliar untuk satu unit rumah menteri di IKN sudah termasuk isi semisal tempat tidur dan lainnya.  

"Kalau di Jakarta itu mungkin tidak terlalu mahal, karena tanahnya juga mahal. Tapi kalau disana kan sudah tidak beli (tanah). Kalau itu Investasi ya sudah tidak kita bicarakan. Rapi kalau itu APBN, tolong itu dihitung ulang," tegasnya. 

Adapun menurut Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, sebanyak 36 hunian untuk menteri di IKN berbentuk rumah tapak yang memiliki 2 lantai dan 1 lantai semi-basement.

Pembangunan 36 unit rumah jabatan menteri ini berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN), dan berada di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.

Desain yang disiapkan untuk rumah menteri di IKN terdiri dari dua tipe yakni downslope dan upslope atau hunian di lahan berkontur atau perbukitan. Dengan luas bangunan 580 meter pesegi dan luas lahan 1.000 meter persegi.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan studi mengenai pembangunan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Studi yang dijalankan terkait penggunaan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Saat ini sudah ada tiga pemrakarsa yang terdiri dari Korea Land and Housing Corporation, CCFG China, dan pengembang Summarecon. Nantinya mereka akan menyiapkan studinya," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dikutip dari Antara, Selasa (24/1/2023).

Untuk hunian ASN di IKN yang menggunakan KPBU dari tiga investor tersebut, lanjut dia, konsepnya adalah prakarsa. Masing-masing pemrakarsa tersebut memiliki tema untuk hunian ASN di IKN.

Setelah studi untuk hunian ASN itu selesai, kata dia, kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan tahap negosiasi.

"Kita kasih waktu selama enam bulan sejak dia mulai melakukan studi, sambil berjalan kita lakukan evaluasi," ujar Herry.

Sebanyak tiga perusahaan siap membangun hunian ASN melalui skema KPBU yaitu Konsorsium CCFG China dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara sebesar Rp 30,8 triliun. Kemudian Korea Land and Housing Corporation sebesar Rp 8,65 triliun, dan PT Summarecon Agung Tbk sebesar Rp 1,67 triliun. 

Pembangunan Ibu Kota Negara baru atau IKN Nusantara tengah jadi fokus pemerintah. Namun, ini tak terlepas dari sejumlah kendala, seperti proses lelang yang tak selalu mulus.

Sama halnya dengan proses lelang untuk proyek garapan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Dimana, masih ada dana yang tersimpan di kas Ditjen Cipta Karya sebagai alokasi pembangunan IKN Nusantara.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menerangkan ada sekitar Rp 660,63 miliar dana yang seharusnya digunakan pada 2022 untuk pembangunan IKN Nusantara. Ternyata, rencana ini terganjal proses lelang sehingga urung diserap.

"Sisa anggaran Ditjen Cipta Karya tahun ini (2022) adalah sebesar Rp 882 miliar, terdiri dari untuk PHLN sebesar Rp 163,3 miliar, rupiah murni Rp 719 miliar ini untuk kegiatan-kegiatan di IKN masih ada tersisa 660,63 miliar. Ini karena proses lelang yang kemarin ada beberapa yang gagal, untuk uang pembangunan gedung kawasan Kemenko dan juga beberapa pengadaan lahan serta konsultasi," urainya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (24/1/2023).

Sementara itu, ada Rp 58,7 dana yang masih tersisa untuk proyek Non IKN. Yakni adanya sisa lelang yang tidak termanfaatkan kembali.