Fantastis, Jokowi Tetapkan Gaji Kepala Otorita IKN Rp 172,7 Juta per Bulan

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan gaji Kepala Otorita IKN mencapai Rp172,7 juta per bulan, beserta tunjangannya.

Hal tersebut tertuang dalam Perpres No 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Perpres tersebut diteken pada 30 Januari 2023 oleh Jokowi.

Dalam Perpres tersebut, penghasilan Kepala Otorita IKN mencapai Rp172 juta per bulan. Sedangkan, Wakil Kepala Otorita IKN menerima hak keuangan sebesar Rp155 juta per bulan.

Hak keuangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN itu meliputi gaji pokok, tunjangan melekat (tunjangan keluarga dan tunjangan beras), tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Mereka juga mendapatkan fasilitas lain berupa dana operasional.

"Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," bunyi Pasal 8 Perpres 13 Tahun 2023 dikutip Rabu (1/2/2023).

Rincian hak keuangan Kepala Otorita IKN terdiri atas gaji pokok sebesar Rp5.040.000, tunjangan melekat sebesar Rp648.840, tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000, dan tunjangan kinerja sebesar Rp153.422.000. Sehingga, totalnya mencapai Rp172.718.840 per bulan.

Kepala Otorita IKN juga menerima dana operasional sebesar Rp178.000.000. Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80 persen secara lumsum dan sebesar 20 persen untuk dukungan operasional lainnya.

Sedangkan, rincian hak keuangan Wakil Kepala Otorita IKN terdiri atas gaji pokok sebesar Rp4.899.300, tunjangan melekat sebesar Rp634.770, tunjangan jabatan sebesar Rp11.566.800, dan tunjangan kinerja Rp138.079.800.00. Sehingga, totalnya sebesar Rp155.180.670.

Wakil Kepala Otorita IKN juga menerima dana operasional sebesar Rp145.000.000. Dana itu diberikan dengan ketentuan sebesar 80 persen secara lumsum dan sebesar 20 persen untuk dukungan operasional lainnya.

Sebagai informasi, Kepala Otorita IKN saat ini dijabat oleh Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN dijabat oleh Dhony Rahajoe.

Dana OperasionalWakil Kepala Otorita IKN juga menerima dana operasional sebesar Rp 145.000.000. Dana itu diberikan dengan ketentuan sebesar 80 persen secara lumsum dan sebesar 20 persen untuk dukungan operasional lainnya.

Sebagai informasi, Kepala Otorita IKN saat ini dijabat oleh Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN dijabat oleh Dhony Rahajoe.

Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan migrasi seumur hidup yang masuk Kalimantan, Sulawesi dan pulau lainnya meningkat 3 kali lipat dalam 5 dekade terakhir. Hasil sensus ini juga bisa menjadi gambaran IKN Nusantara ke depan.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono mengatakan peningkatan migrasi ke pulau selain Jawa terjadi karena adanya sektor industri yang berkembang. Contohnya di Kalimantan adanya sektor pertambangan atau perkebunan yang berkembang di luar Jawa. 

“Di Kalimantan ini kan pertama ada perkebunan, pertambangan juga banyak di sana,” kata Ateng saat ditemui di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023). 

Ateng menyebut dengan adanya pemindahan IKN ke Kalimantan, tren migrasi ke Pulau Borneo ini akan meningkat. Dia menganalogikan migrasi penduduk selayaknya gula yang dicari semut. 

“Ke depan IKN juga diarahan ke sana, jadi otomatis di satu wilayah itu ada gula, nanti mereka akan ada di sana, migrasi ke sana,” kata dia. 

Dia mencontohkan migrasi penduduk yang terjadi di Batam. Saat Batam menjadi kawasan otorita, generasi muda berbondong-bondong pindah ke sana. 

“Ketika ada otorita di sana, banyak anak muda yang bekerja di sana terus bekerja di industrinya,” kata dia.

Ateng menilai bila kebijakan di IKN Nusantara bisa membangun wilayah, maka akan tercipta magnet untuk menyerap tenaga kerja. Sehingga migrasi ke IKN akan mengalami peningkatan. 

“Mudah-mudahan kedepannya seperti itu, karena otomatis mnejadi daya tarik orang untuk mengarah ke sana,” kata dia. 

Apalagi pemindahan ibu kota ke Nusantara tidak hanya memindahkan administratif saja. Melainkan berpotensi untuk membuka perekonomian dari berbagai sektor seperti pariwisata. “IKN itu kan bukan hanya ibu kotanya saja tapi pariwisata dan lain-lain,” ujarnya. 

Sementara itu, migrasi ke pulau Jawa yang sejauh ini masih mendominasi diperkirakan akan melambat. Pertumbuhannya akan melambat, terutama jika dibandingkan dengan migrasi ke IKN Nusantara. 

“Migrasi ke jawa melambat, artinya kalau dibandingkan ke kalimantan ini akan melambat,” kata dia.