Sri Mulyani Lantik 30 Pejabat Kementerian Keuangan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan perombakan besar-besaran jajaran eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam perombakan ini, Sri Mulyani melantik 30 orang pejabat pimpinan tinggi pratama.

Proses pelantikan yang telah dilakukan pada Jumat 10 November 2023 ini adalah promosi 8 pejabat di lingkup Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Kekayaan Negara dan Inspektorat Jenderal. Lalu promosi antar unit eselon I.

Kemudian terdapat mutasi internal unit sebanyak 18 pejabat, di DJBC, DJPb, DJKN, Inspektorat Jenderal, serta mutasi antar unit Eselon 1 sebanyak 4 orang. Para pemimpin yang baru dilantik diharapkan dapat menjadi contoh baik di lokasi penugasan yang baru.

"Walk The Talk. Anda adalah role model yang terdekat dengan jajaran anda, mereka tidak akan melihat Dirjen yang kapan-kapan ketemu, atau bahkan Menteri atau Wamen. Tapi yang mereka lihat setiap hari adalah anda. Jadi kualitas dari leadership anda sangat menentukan suasana di Kemenkeu," katanya dikutip dari Belasting.id, Minggu (12/2/2023).

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan proses rotasi, mutasi dan promosi sebagai mekanisme organisasi yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kinerja kemenkeu sebagai otoritas fiskal.

Oleh karena itu, perlu terus ditingkatkan upaya sinergi khususnya antar unit eselon I. Hal tersebut menjadi upaya membangun semangat Kemenkeu Satu pada semua unit kerja.

Menkeu menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan penugasan dari negara yang dipercayakan kepada para pejabat baru tersebut.

"Saya mempercayakan jabatan-jabatan yang akan anda emban sebagai penugasan negara kepada anda sebagai bentuk kepercayaan dan sekaligus harapan bagi kita semua di Kementerian Keuangan, untuk melihat prestasi dan kinerja anda semua di tempat penugasan yang baru," ulasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa perbaikan satu institusi dibutuhkan waktu setidaknya lebih dari 10 tahun.

Saat menyampaikan kuliah umum di STKIP PGRI Sumenep, Madura, Jawa Timur, Sri Mulyani bercerita, upayanya mengubah citra Kementerian Keuangan dari stigma sarang korupsi.

"Dulu waktu saya menjadi Menkeu pertama kalinya (stigma) melekat Kementerian Keuangan sarangnya korupsi dan sebagainya. Saya bisa saja mengeluh, jika hanya komparasi saja," ujar Sri Mulyani, Kamis (2/2).

Namun, berada di kondisi dan posisi saat itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa perlu ada perubahan dan perbaikan nyata agar stigma buruk tidak lagi melekat. Untuk itu, mental yang dibutuhkan yaitu mental kepemimpinan yang kuat.

Perempuan yang pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, usaha mengubah citra Kementerian Keuangan menjadi lebih positif yaitu menyusun indikator kualitas kerja.

"Jadi ada mengukur kinerja bagaimana kinerja diukur, tingkah lakunya bagaimana, ada indikatornya. Dan diibutuhkan lebih dari 10 tahun untuk perbaiki institusi. Kita harus mencoba daripada menjadi pecundang," pesannya.

Sementara itu, selama mengisi kuliah umum di STKIP PGRI Sumenep, Sri Mulyani menjelaskan tentang fungsi APBN sebagai "bemper" masyarakat dan perekonomian nasional dari dampak pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, dia sempat menyinggung anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) lebih besar dibandingkan beasiswa peserta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk kuliah di luar negeri.

Namun, poin dari perbedaan anggaran tersebut yaitu upaya negara agar masyarakat tidak terjerambap kesulitan ekonomi di satu sisi, investasi sumber daya manusia (SDM) tetap berjalan.