Sri Mulyani Curhat Sulitnya Cari Toko Buku di Tokyo Jepang

Liputan6.com, Jakarta Di sela-sela kunjungan kerja ke Jepang, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyempatkan berkunjung ke Toko Buku Maruzen di Tokyo. Menurutnya, di era digital toko buku semakin langka ditemui.

"Di era digital saat ini, keberadaan toko buku makin langka. Padahal sungguh menyenangkan pergi dan melihat Toko Buku. Sebelum menyelesaikan kunjungan kerja di Tokyo - ada waktu satu jam untuk ke Toko Buku Maruzen di Tokyo," kata Menkeu dikutip dari akun instagram pribadinya @smindrawati, Kamis (16/2/2023).

Menkeu bercerita, di bagian rak buku-buku Ekonomi ada 3 topik penting yang sedang sangat aktual dan hangat dibahas di dunia yang tercermin dari berbagai judul buku di rak terdepan, yaitu pertama, Topik Geopolitik dan supply chain ditunjukkan dengan buku “Chip War - The Fight for the World’s Most Critical Technology” oleh Chris Miller.

Kedua, topik Inflasi dan Tantangan Kebijakan Moneter di Amerika Serikat - “21st Century Monetary Policy” oleh Ben S. Bernanke, mantan Ketua Federal Reserve Amerika Serikat. Ketiga, topik terkait Sejarah dan masa depan Sistem Kapitalisme seperti buku “Slouching Towards Utopia” oleh J. Bradford DeLong.

Dalam kesempatan tersebut Menkeu bersama jajarannya mendiskusikan mengenai buku-buku keuangan negara yang banyak ditemui di toko buku tersebut. Menkeu berharap, Kementerian Keuangan bisa menulis dan menerbitkan buku serupa yang berkualitas, sehingga bisa digunakan oleh para mahasiswa di tanah air.

"Saya dan tim Kemenkeu diskusi mengenai buku-buku Public Finance (Keuangan Negara) yang cukup banyak dan bagaimana agar Kemenkeu bisa menulis buku-buku Keuangan Negara yang berkualitas baik, agar bisa digunakan para mahasiswa di kampus-kampus," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Menkeu menjadi pembicara pada IMF-JICA Conference yang merupakan sebuah forum dialog bagi para Menteri dan Gubernur Bank Sentral Asia dan Pasifik.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan langkah-langkah yang pemerintah Indonesia tempuh dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"@kemenkeuri mendesain berbagai reformasi kebijakan fiskal untuk menyeimbangkan keberlanjutan fiskal dan melaksanakan fungsi jangka pendek -alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dua diantaranya yang sangat penting, yaitu UU HPP dan UU HKPD," ujarnya.

Selain itu, Sri juga menyampaikan dua omnibus law juga diberlakukan, yaitu UU Cipta Kerja dan UU P2SK yakni sebuah langkah untuk memastikan sektor keuangan domestik yang terus tumbuh inklusif, dalam, dan stabil.

Forum ini juga membahas mengenai isu vital perubahan iklim. Sri menjelaskan berbagai kontribusi nyata Indonesia. Indonesia memperbarui Nationally Determined Contribution-nya dari 29 persen menjadi 31,89 persen dengan usaha sendiri dan dari 41 persen menjadi 43 persen dengan dukungan internasional.

"Ini adalah wujud optimisme dan komitmen Indonesia sekaligus mendorong transisi energi yang adil dan terjangkau..! Indonesia merupakan Co-chair pada Coalition of Finance Minister for Climate Action yang beranggotakan 80 negara. Tujuan kita adalah mengarusutamakan kelestarian iklim dalam kebijakan tanpa memperlambat pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.