Janji Ketua Baru Hipmi ke Jokowi: Ciptakan Banyak Pengusaha Baru di Indonesia

Hipmi menegaskan komitmennya dalam mengejar rasio pengusaha di Indonesia. Ini sejalan dengan target Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

oleh Arief Rahman H diperbarui 20 Feb 2023, 20:29 WIB
Diterbitkan 20 Feb 2023, 20:29 WIB
Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Akbar Himawan Buchari
Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Akbar Himawan Buchari (dok: Arief)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Akbar Himawan Buchari menegaskan komitmennya dalam mengejar rasio pengusaha di Indonesia. Ini sejalan dengan target Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dihadapan Jokowi, Akbar mengapresiasi berbagai langkah yang diambil kepala negara dalam menstabilkan ekonomi negeri. Termasuk kesuksesan kabinet Jokowi dalam mengatasi pandemi Covid-19.

"Dibawah kepemimpinan presiden Jokowi yang sangat optimis melihat peluang, kita berhasil melewati berbagai tantangan dengan penuh pengorbanan dan perjuangan, pemerintah selalu mengedepankan kebermanfaatan bagi masyarakat indonesia. HIPMI Apresiasi seluruh program Pak Presiden dan siap terus berkolaborasi dengan pemerintah lahirkan pengusaha-pengusaha baru," ujar Akbar pada sambutannya di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta (20/2/2023).

Informasi, Presiden Jokowi menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Masa Bakti 2022-2025 yang digelar pada hari ini (20/02) di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat.

Dalam pelantikan BPP HIPMI kali ini mengusung tema "HIPMI Penggerak Ekonomi Bangsa Mendukung Keberlanjutan Pembangunan Nasional". Turut hadir juga dalam acara pelantikan BPP HIPMI para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Presiden menyaksikan pelantikan ini, Akbar Himawan Buchari selaku Ketua Umum BPP HIPMI, Anggawira selaku Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Reynaldo B.T. Allo selaku Bendahara Umum BPP HIPMI, Bobby Nasution selaku Wakil Ketua Umum BPP HIPMI, Ketua Bidang dan seluruh jajaran pengurus baru BPP HIPMI lainnya.

Komentari IKN

Akbar berujar, tidak hanya sukses dalam menghadapi tantangan pandemi, gagasan luar biasa berupa Ibu kota negara baru atau IKN Nusantara yang mulai direalisasikan menjadi bukti pemerintah tidak hanya membangun pulau Jawa. Tapi juga membangun Indonesia yang berkeadilan.

Akbar menambahkan, HIPMI berkomitmen menjadi penggerak ekonomi bangsa dan mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Program pemberdayaan UMKM, digitalisasi, hilirisasi industrialisasi, ketahanan pangan, transisi energi serta sustainability yang sudah berhasil pada pemerintahan sekarang, akan HIPMI lanjutkan dan akselerasi untuk mendukung segala upaya dan program Pemerintah yang ada.

"230.667 anggota aktif dari 34 provinsi 514 kota/kab dengan status business owner. Artinya, HIPMI memberikan dampak terhadap perekonomian bangsa dengan lebih dari 4.613.340 lapangan pekerjaan telah tercipta. 70.000 anggota dari kalangan mahasiswa yang terhimpun di HIPMI PT dengan lebih dari 700 kampus yang terlibat," ungkap Akbar.

 

Buka Jalan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pelantikan Pengurus BPP Hipmi, di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Senin (20/2/2023).
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pelantikan Pengurus BPP Hipmi, di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Senin (20/2/2023).

Lebih lanjut, Akbar menyampaikan Presiden Jokowi terus membuka jalan untuk para pengusaha muda di HIPMI sehingga menjadikan HIPMI salah satu mitra strategis dari program-program pemerintah. Seperti mitra LKPP, Pelatihan peningkatan SDM, Kartu Prakerja, Penyaluran KUR, Pembuatan NIB dan banyak program lainnya yang bisa kami sinergikan dalam superapps tersebut.

"Dengan modal dan peluang tersebut, tahun ini kami meluncurkan platform super app dengan nama HIPMIGO. Super app hipmigo mampu menangkap peluang ekonomi digital dengan backbone anggota yang sangat mumpuni sehingga menjadi ekosistem yang close loop, seperti Pengembangan SDM, Akses pasar Akses pembiayaan, Akses perizinan dan regulasi, Serta riset dan development," jelas Akbar.

Tak hanya pengurus baru yang dilantik, akan tetapi berbagai tokoh nasional dan ratusan pengusaha dari 34 provinsi Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI dan juga perwakilan Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI seluruh Indonesia turut hadir dalam acara pelantikan kali ini.

 

Pesan Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pelantikan Pengurus BPP Hipmi, di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Senin (20/2/2023).
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pelantikan Pengurus BPP Hipmi, di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Senin (20/2/2023).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pesan khusus kepada seluruh pengurus baru Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI). Ini berkaitan juga dengan mulai meratanya investasi di seluruh wilayah Indonesia.

Jokowi berujar, kalau Hipmi harus bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi. Termasuk salah satunya mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

"Hipmi harus menjadi daya ungkit bagi pengusaha Indonesia agar mampu merebut peluang-peluang yang ada dan bisa menjadi penggerak ekonomi bangsa," ujarnya dalam Pelantikan Pengurus BPP Hipmi, di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Senin (20/2/2023).

 

Porsi Investasi Indonesia

HIPMI
Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) telah mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Nasional Khusus (Diklatnassus) serta Orientasi Calon Fungsionaris BPP HIPMI Masa Bakti 2022-2025 menjelang pelantikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Februari 2023, hari ini. (Istimewa)

Jokowi menyebut, saat ini porsi investasi di Indoenesia sudah cukup merata. Kini, perbandingannya sebanyak 53 persen investasi ada di luar pulau Jawa. Sebelumnya, ada sekitar 70 persen investasi hanya berkutat di Pulau Jawa.

"Artinya, jadi pengusaha besar tidak harus di Jakarta, karena investasi luar Jawa sudah besar. Buat kantornya harusnya di luar Jawa, jangan kumpul di Jawa," ungkapnya.

Hal ini berkaitan juga dengan besarnya produk domestik bruto (PDB) yang cukup tinggi yang disumbang dari Pulau Jawa. Bukan hal yang buruk, tapi ini mencerminkan kalau ekonomi Indonesia belum merata ke seluruh wilayah.

"Karena PDB ekonomi di Jawa itu terlalu besar, 58 persen, (dengan berkantor di luar Jawa) sehingga pemerataan itu bisa terjadi," bebernya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya