Kemendag Siap Hadapi Konsekuensi Larangan Ekspor Bauksit

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) siap menghadapi konsekuensi dari kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor bauksit. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit, mulai Juni 2023.

"Kami siap dengan konsekuensi dari kebijakan yang sudah diputuskan, diambil oleh Presiden (Joko Widodo dan pemerintah untuk melarang ekspor bauksit dalam rangka memperkuat proses industrialisasi Indonesia," kata Staf Khusus Menteri Perdagangan (Mendag) Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan, Kamis (2/3/2023).

Konsekuensi yang dimaksud adalah kemungkinan China menggugat Indonesia ke World Trade Organization (WTO), karena China merupakan pasar terbesar bagi ekspor bauksit Indonesia.

Diketahui bersama, Pesiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang ekspor bijih bauksit pada Juni 2023 mendatang. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak takut menghadapi tuntutan dari China terkait larangan ekspor tersebut.

Sebelum pelarangan ekspor bauksit, Presiden Joko Widodo sudah lebih dahulu melarang beberapa ekspor komoditas seperti bijih nikel yang dikecam oleh banyak negara.

Atas keputusan kebijakan yang diambil pemerintah, Indonesia pun digugat oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan dinyatakan kalah

Meski kalah, Kemendag siap membantu Pemerintah jika kemudian hari China menggugat terkait larangan ekspor bauksit kepada Indonesia.

Kemendag Siap

"Seperti yang dilakukan European Union atas komoditas nikel atas keputusan kita untuk melarang ekspor nikel, ya sudah kita akan maju. Artinya Presiden mengatakan siap dengan konsekuensi itu. Saya mengatakan Kemendag menyatakan kami siap, kalau memang konsekuensi dari kebijakan yang sudah diputuskan Presiden," jelasnya.

Sebagaimana gugatan Uni Eropa ke Indonesia akibat larangan ekspor nikel, Kemendag pun menggandeng Duta Besar RI untuk WTO Dandy Satria Iswara untuk membantu persoalan gugat menggugat terkait larangan ekspor nikel, bauksit, dan komoditas lainnya.

"Konsekuensinya itu memang kita akan dituntut oleh China, Kemendag siap membantu Pemerintah menghadapi gugatan tersebut. Disini ada rekan saya Dandi Iswara duta besar RI untuk WTO, karena memang posisi duta besar Indonesia dibawah koordinasi Kemendag," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit, mulai Juni 2023. Pemerintah, kata dia, akan mendorong industri pengelohan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.

"Mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit. Dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Dia mengatakan, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri sumber daya alam (SDA) di dalam negeri. Jokowi pun memperkirakan pendapatan negara alan meningkat tajam, usai adanya kebijakan larangan ekspor bauksit.

"Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 triliun," jelasnya.

Jokowi menekankan bahwa ekspor bahan mentah akan terus dikurangi. Pemerintah sebelumnya juga telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020 dan hasilnya berdampak positif bagi Indonesia.

"Hasilnya, nilai ekspor nikel semula hanya Rp17 triliun atau 1,1 miliar USD, di akhir tahun 2014. Melonjak meningkat menjadi Rp326 triliun atau 20,9 miliar USD pada tahun 2021. Atau meningkat 19 kali lipat," tutur dia.

"Perkiraan saya tahun ini akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari USD 30 miliar," sambung Jokowi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, komitmen pemerintah untuk menghentikan ekspor nikel hingga bauksit bukan bentuk anti asing.

Erick Thohir mengatakan, langkah tegas tersebut demi mendukung hilirisasi industri nikel hingga bauksit untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja.

"Kita tidak anti asing atau anti investasi luar negeri, tapi keseimbangan pertumbuhan yang merata harus dipastikan, pertumbuhan Indonesia harus lebih tinggi dari negara lain dengan hilirisasi industri nikel dan lainya," kata Erick dalam seminar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bertajuk "Menuju Masyarakat Cashless" di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (3/8).

Erick melanjutkan, sudah terlalu lama sumber daya alam dan market besar Indonesia hanya dijadikan sebagai pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja bagi negara lain. Padahal, Indonesia berpeluang besar menjadi negara produsen baterai listrik melalui hilirisasi nikel.

"Pertanyaan saya selalu sama, kapan perubahan ini terjadi kalau kita tidak adaptasi, sehingga akhirnya kita hanya jadi market," ucapnya.

Untuk itu, lanjut Erick, pemerintah terus bekerja keras melakukan perubahan dengan menekan pengiriman SDA dalam bentuk bahan baku ke luar negeri, salah satunya dengan memperkuat ekosistem industri baterai listrik demi meningkatkan pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang saatnya kita tidak hanya menjadi market, maka tidak ada investasi untuk pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh lebih besar di negara lain," tandasnya.