Bandara Kertajati Layani Penerbangan ke Kuala Lumpur Mulai Mei 2023

Liputan6.com, Jakarta Mulai bulan Mei nanti, Bandar Udara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat akan melayani rute penerbangan Kertajati (KJT) – Kuala Lumpur (KUL) pulang pergi yang dioperasikan oleh Maskapai AirAsia Berhard.

Pengoperasian rute internasional ini berdasarkan surat Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan pada Kamis (30/3) kemaren.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M. Kristi Endah Murni menyambut baik hal tersebut dan berharap ke depannya makin banyak maskapai dan rute penerbangan yang dilayani di Bandara Kertajati.

“Ini jadi pertanda bahwa industri penerbangan Indonesia, terutama rute luar negeri sudah mulai pulih kembali sejak masa pandemi Covid-19,” ucap Kristi.

Rute Kertajati (KJT) – Kuala Lumpur (KUL) tersebut dijadwalkan beroperasi 2 kali dalam seminggu mulai dari tanggal 17 Mei sampai 25 Oktober 2023.

Kristi menghimbau selama pelaksanaan penerbangan tersebut pihak AirAsia Berhard agar tetap mematuhi aturan keselamatan yang berlaku tentang keselamatan dan keamanan penerbangan dan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.

“Selain aspek keselamatan dan keamanan, pelayanan terhadap penumpang juga harus diperhatikan mulai dari pre-flight, in-flight, dan post flight,” ujarnya.

Evaluasi Penerbangan

Nantinya Ditjen Hubud akan melakukan evaluasi realisasi penerbangan dan penggunaan slot time secara berkala selama periode Summer 2023.

“Kami akan terus melakukan berkoordinasi dengan PT. Angkasa Pura II, Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I, untuk dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya," kata Kristi.

Diharapkan dengan dibukanya penerbangan internasional di Bandara Kertajati dapat meningkatkan sektor pariwisata dan menumbuhkan perekonomian di Jawa Barat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap telah melakukan pembahasan investasi di Bandara Kertajati Majalengka kepada sejumlah negara. Salah satu penawarannya adalah beberapa kemampuan yang dimiliki Bandara Kertajati yang dibangun pada 2018 itu.

Menhub Budi mengaku, telah menawarkan ke India, Singapura, hingga Arab Saudi. Menurutnya, panjang landasan saat ini jadi satu keistimewaan. Panjangnya sedikit dibawah landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, dan setara dengan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo.

"Kertajati ini akan menjadi satu bandara yang premium ya karena panjang landasannya sama dengan Kulonprogo, sedikit dibawah Soekarno-Hatta yang 3300," kata Menhub Budi di Istana Negara, ditulis Sabtu (25/3/2023).

Dia menyebut, ini dibuktikan dengan berhasil lepas landasnya pesawat angkutan kargo terbesar, Antonov 124-100 dari Bandara Kertajati. Ini setelah singgah beberapa saat untuk mengambil barang yang ada di Indonesia.

Kedepannya, Menhub Budi bakal membahas mengenai kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai investor-investor dari 3 negara ini. Utamanya soal pembahasan awal.

Banyak Peminat

"Nah tentu dengan adanya kemampuan Kertajati ini, banyak investor yang hadir yang ingin join disitu. Kami bersama-sama dengan Pemda Jawa Barat akan mengawal proses apa yang akan dilakukan disana," ungkapnya.

"Tentu apa yang akan dilakukan disana sesuai dengan ketentuan. Apakah equitiy apakah joint venture seperti di Kualanamu, apakah seperti apa. Jadi ini dalam tahap due diligence yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dari Arab Saudi, dari India dan Singapura," sambung Menhub Budi.

Lebih lanjut, Menhub Budi juga mengaku telah melaporkan mengenai hal ini ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dari penuturannya, Jokowi telah merestui adanya investor asing yang masuk ke Bandara Kertajati.

Hanya saja, ada poin penting yang diminta Jokowi untuk diperhatikan secara detail. Yakni, mengenai aturan penanaman modal dan kerja sama dengan pihak asing.

"Ini juga sempet saya laporkan, bapak Presiden ini udah mengarahkan kepada saya, 'bisa dijalankan, diingat bahwa ada regulasi yang harus ditaati tidak boleh lari dari situ'. Jadi saya juga beberapa kali bertemu dengan Gubernur Jawa Barat untuk membahas ini agar tidak ada suatu pelanggaran," pungkasnya.